STRATEGINEWS.id, Jakarta – Krisis energi sebagai dampak eskalasi perang di Timur Tengah, mulai menghantam Eropa. Menghadapi gempuran krisis energi ini, pemerintah Perancis menggulirkan paket darurat senilai 70 juta euro atau sekitar Rp1,2 triliun.
Guna merespon ketidakpastian global, Pemerintah Prancis, Sabtu [28/3/2026] mengumumkan, bantuan dana tersebut akan difokuskan pada 3 pilar utama ekonomi nasional yakni sektor transportasi, pertanian dan perikanan.
Menurut pejabat tinggi Prancis, bahwa intervensi fiskal ini bukan sekedar bantuan sosial, melainkan langkah krusial untuk menjaga “kedaulatan pangan” negara.
Di tengah ancaman kenaikan harga energi, Pemerintah ingin memastikan roda ekonomi nasional tetap berputar tanpa membebani rakyat kecil.
Adapun rincian alokasi bantuan tersebut meliputi:
Sektor Transportasi: Perusahaan kecil dan menengah (UKM) transportasi darat mendapat porsi terbesar, yakni 50 juta euro. Skema yang ditawarkan adalah pembayaran tetap senilai 0,20 euro (sekitar Rp3.490) per liter untuk meringankan biaya logistik.
Sektor Pertanian: Pemerintah memberikan napas lega bagi petani dengan membebaskan pajak solar pertanian selama satu bulan penuh.
Sektor Perikanan: Alokasi sebesar 5 juta euro disiapkan untuk menambal biaya bahan bakar nelayan yang kini membengkak hingga 35 persen dari total biaya operasional.
Fasilitas “Penyangga Keuangan” bagi Pengusaha
Tak hanya subsidi langsung, Prancis juga meluncurkan paket “penyangga keuangan”. Pengusaha diperbolehkan menangguhkan pembayaran pajak dan jaminan sosial tanpa dikenakan denda. Selain itu, tersedia pinjaman khusus bertajuk “Boost Fuels” hingga 50.000 euro bagi usaha mikro yang terdampak paling parah. Semua kebijakan ini akan berlaku efektif sepanjang April 2026.
Sumber: Inilah.com
