Catatan Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn
Langkah Presiden Prabowo memberhentikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Wakilnya sebagai “jurus silat sakti” yang sudah sangat tepat. Namun pemecatan kepala dan wakil BGN tersebut baru hanya bayar uang muka.
Data Kemenkeu mencatat, bahwa realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 mencapai Rp. 51,5 triliun dari pagu APBN Rp71 triliun. Program ini mengoperasikan 19.343 dapur SPPG dan menyerap 789.319 tenaga kerja.
“Angka Rp. 51,5 T tersebut dibilang besar. Jika benar 100% sesuai peruntukan dalam pelaksanaannya, rakyat pasti Sejahtera dan program ini terbilang bagus sebenarnya. Tetapi pencopotan pimpinan BGN dan wakilnya mengindikasikan ada masalah yang serius. Dan publik berhak tahu, berapa triliun yang diduga tidak sesuai anggaran,”
Yang lebih berbahaya adalah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara menyebut, anggaran bangun 1 gedung KDMP mencapai Rp1,6 miliar. Dengan target 80.000 unit, total kebutuhan mencapai Rp128 triliun. trennews.id.
“Rp128 triliun ini, Pak Presiden hampir 2 kali lipat pagu MBG tahun2025. Jikalau MBG yang jumlahnya Rp. 71 T saja pimpinannya dicopot karena masalah penyelewengan anggaran, bagaimana kita bisa yakin KDMP yang Rp128 T akan aman?” padahal program ini sangat bagus.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI-P, Mufti Aimah Nurul Anam, bahkan mengkritik desain gedung Rp1,6 M itu terlalu mewah untuk tingkat desa dan berpotensi pemborosan. Ini sinyal merah dari Senayan yang tidak boleh diabaikan oleh Pak Presiden. trennews.id
Pertanyaan adalah: Dari Rp128 T itu, berapa yang bersumber dari APBN? Berapa dari APBD, BUMN, atau utang? Dan yang paling krusial: Berapa persen yang dijamin 100% sampai ke pelaksana Pembangunan koperasi desa merah putih tersebut, agar dana tidak habis untuk bangun gedung mewah saja tetapi untuk operasional koperasi itu sendiri dari pada dana menguap.?
“Jangan sampai terulang pola Dana Desa yang banyak dikorup dari pada untuk Pembangunan desa. Jika 20% saja dari Rp. 128 T ini bocor di tengah jalan, maka kerugian negara tembus Rp. 25,6 triliun. Itu cukup untuk bangun 16 ribu sekolah,” hal ini harus jadi perhatian khusus kita bersama dalam mendukung Program Pemerintah.
Ada tiga jurus lanjutan dari Presiden Prabowo yang harus dilakukan dengan tepat;
Pertama, Bentuk Satgas Khusus Gabungan Kejagung-BPKP-KPK untuk audit investigatif MBG dan audit pendahuluan desain anggaran KDMP Rp1,6 M per unit.
Kedua, Revisi desain gedung KDMP. DPR sudah bilang terlalu mewah. Gunakan sisa anggarannya untuk modal kerja koperasi, bukan beton.
Ketiga, proses pidana aktor intelektual jika terbukti ada kerugian negara di MBG. Pencopotan tanpa pemidanaan hanya jadi karpet merah untuk korupsi jilid II di program KDMP.
Presiden sudah bayar mahal dengan mencopot Kepala BGN dan wakilnya. Jangan biarkan Presiden bayar lebih mahal lagi dengan hancurnya kepercayaan publik karena KDMP jebol. Karena Rp. 128 T itu Adalah uang rakyat.
Jurus silat sikat bersih dari Presiden baru diakui sakti jika berani membongkar desain Rp. 1,6 M yang dikritik DPR itu. Jika tidak, rakyat akan bertanya; ini program untuk desa atau proyek untuk koruptor? Ingat ini bukan menciptakan ombak tetapi bentuk dukungan rakyat untuk program – program baik Bapak Presiden Prabowo Subianto hari ini dan ke depan.
*) Akademisi/Praktisi Hukum
Inisiator Gerakan Kedaulatan Algoritma
