Blunder Dinas Perikanan Flotim Berujung Batal Lelang 29 Unit Kapal Ikan

STRATEGINEWS.id, Larantuka – Polemik 29 unit kapal ikan pole and line di Flores Timur (Flotim) yang rencana hendak di lelang oleh Dinas Perikanan Flotim, sebagaimana di wartakan media ini, Rabu (12/3/2025), rupanya langsung menuai perhatian serius dari Pemerintah Daerah (Pemda) Flotim.

Pasalnya penyerahan kuasa lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), telah di akui Kadis Perikanan, Moh.Ikram SPi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Flotim di gedung Balai Gelekat Lewotanah, Kamis,13/3/2025)

Menjawab pertanyaan Komisi II DPRD Flotim yang diketuai Theodorus Wunggubelen,SH, sang Kadis Perikanan, Moh. Ikram mengatakan, perencanaan pelelangan 29 unit kapal ikan pole and line sejak tahun 2024 tersebut, sudah di setujui oleh Penjabat Bupati, Sulastry Rasyid saat itu.

“Pertimbangan mengajukan lelang kapal ke KPKN, dikarenakan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait piutang, yang mana sudah di setujui oleh penjabat Bupati terdahulu”.ungkap Ikram.

Menurutnya, setelah pengajuan dokumen lelang ke KPKNL, ternyata masih ada pertimbangan untuk menggunakan opsi lain agar kapal ikan tersebut, tidak di lelang.

“Jadi setelah petugas KPKNL tiba, kami menghadap Bupati Flotim. Pa Bupati menyetujui opsi ini dengan menerima konsekwensi 2,5 persen atas pencabutan berkas untuk pembatalan lelang pada KPKNL serta anggarannya di bebankan kepada Pemda Flotim”.terangnya.

Terpisah mantan Birokrat pada Dinas Perikanan Flotim, Simon Sanga Pain, SH, saat dimintai tanggapannya terkait opsi 2,5 persen sebagai konsekwensi pembatalan lelang terhadap 29 unit kapal, termasuk beban anggaran di tanggung pemda Flotim, merespon serius dan menyebut sebagai opsi jebakan untuk Bupati Flotim.

” Ini opsi jebakan buat Bupati Flotim yang baru, di tengah semangat efisiensi anggaran dan tuntutan masyarakat Flotim yang mengalami dampak bencana dimana mana”.ujar Pain

Dirinya menegaskan, jika Kadis Perikanan Flotim tau konsekwensi dari batal lelang yang merugikan keuangan daerah, mungkin sebaiknya beliau har.

Selain memiliki dampak dan konsekuensi lanjut Sanga Pain, semestinya perencanaan lelang ataupun peninjauan kembali Kerja Sama Operasional (KSO) dalam urusan kapal ini, harus bermuara pada penerimaan daerah, dan bukan sebaliknya malah daerah yang rugi.

“Nah ini jadinya kacau. Apalagi angkanya bukanlah seribu, tapi ratusan juta yang harus dikeluarkan dari kas daerah untuk sebuah keteledoran ini. Bayangkan saja, jika angka piutang kapal perunit semisal Rp.500 juta dan dikenakan beban 2,5 persen untuk 29 unit kapal, bukankah ratusan juta yang harus dikeluarkan pemda Flotim?” tanya Sanga Pain.

Bagi tokoh kritis Adonara ini, fakta yang terkuak menjadi blunder di awal kepemimpinan baru Flotim karena kelemahan perencanaan Dinas perikanan. Artinya jika ada temuan BPK terkait intem kapal dimaksut dan pemda merasa perlu di lelang, maka sebaiknya dilakukan pengujian usia ekonomis kapal untuk bisa mendapatkan angka jual dan bukannya dinas secara sepihak langsung mengajukan permohonan lelang ke KPKNL.

“Dan ini blunder yang di buat Dinas Perikanan, dimana selalu membuat masalah tanpa solusi yang berujung uang daerah buat konsekwensi pembatalan,” kritik Pain.

Terpantau Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghasilkan keputusan batal lelang dan peninjauan kembali KSO antara Pemda dan Kelompok nelayan, dihadiri Ketua dan anggota Komisi II DPRD Flotim, Kadis Perikanan bersama staf, petugas KPKNL serta sejumlah nelayan pole and line. (My/MB)