Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik UPNVJ
Dalam konteks politik Indonesia, wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang diusulkan menjelang Pilgub Jakarta 2024 telah menimbulkan kontroversi dan kritik tajam.
Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, MPP mengkhawatirkan bahwa KIM Plus bukan hanya sekadar strategi politik, tetapi juga simbol dari oligarki politik dan uang yang dapat mengancam esensi dari demokrasi substansial.
Alasan yang mendasari pembentukan KIM Plus diantaranya adalah untuk menyulitkan Anies Baswedan agar tidak bisa maju dalam Pilgub Jakarta 2024. Mengapa Anies Baswedan dipersulit dibebabkan adanya kompromi politik dan kekuatan pemodal Jakarta yang menilai Anies Baswedan sebagai ancaman.
Anies Baswedan dikenal sebagai tokoh yang memiliki basis dukungan yang signifikan dan populer di Jakarta. Hal ini dapat mengancam dominasi partai politik atau koalisi yang ingin mempertahankan atau memperluas kekuasaannya. Dengan menyulitkan Anies untuk maju, mereka berharap dapat mengurangi persaingan yang kuat dan memastikan kandidat mereka memiliki peluang lebih besar untuk menang.
Alasan lain kenapa Anies Baswedan perlu dipersulit adalah Anies memiliki pandangan dan agenda perjuangan keadilan dan kesetaraan yang sangat berbeda dengan partai-partai atau koalisi tertentu.
Upaya untuk menghalanginya bisa jadi bertujuan untuk memastikan bahwa ideologi dan agenda perjuangan Anies Baswedan tidak mendapatkan panggung atau dukungan yang lebih luas. Ini terutama relevan jika agenda perjuangan Anies Baswedan dianggap bertentangan dengan kepentingan status quo sekarang.
Koalisi KIM Plus dapat diartikan sebagai simbol oligarki politik dan pemodal ada tiga alasan diantaranya adalah
Pertama, Kompromi Jahat Politik
Wacana KIM Plus bisa dilihat sebagai kompromi politik yang membusukan arti demokrasi sesungguhnya.
Koalisi ini mencerminkan konsolidasi kekuatan politik yang didorong oleh kepentingan elit daripada kehendak rakyat. Ini memperlihatkan bagaimana oligarki politik bekerja, dengan partai-partai besar dan kekuatan politik dan kekuatan uang utama bergabung untuk mempertahankan dominasi mereka.
Kedua, Pengabaian Terhadap Suara Rakyat
Implementasi KIM Plus juga menunjukkan pengabaian terhadap suara rakyat. Dalam sistem demokrasi substansial, pemilihan umum seharusnya menjadi cerminan kehendak rakyat secara luas.
Namun, dengan terbentuknya koalisi semacam ini, proses demokrasi menjadi terdistorsi. Partai-partai yang seharusnya bersaing secara sehat malah memilih untuk bersatu demi kepentingan kekuasaan semata, bukan demi kepentingan publik.
Ketiga, Mempersempit Ruang Kompetisi Politik
Koalis KIM Plus berpotensi mempersempit ruang kompetisi politik yang sehat dan adil.
Dengan dominasi kekuatan besar dalam satu koalisi, kandidat potensial dari luar koalisi tersebut akan menghadapi hambatan yang signifikan untuk bersaing. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan transparansi dalam proses pemilihan.
Implikasi KIM Plus terhadap Demokrasi
Implementasi KIM Plus berpotensi menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Demokrasi substansial tidak hanya tentang prosedur pemilihan, tetapi juga tentang partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik.
Dengan dominasi koalisi besar, partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin mereka secara efektif dapat terpinggirkan.
KIM Plus sebagai simbol oligarki politik menunjukkan bagaimana kekuatan elit dapat berkompromi untuk mempertahankan dominasi mereka, seringkali dengan mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi substansial.
Pengabaian terhadap suara rakyat, penyempitan ruang kompetisi politik, dan potensi penurunan kualitas demokrasi adalah beberapa implikasi negatif dari koalisi semacam ini.
Untuk menjaga integritas demokrasi, penting bagi masyarakat dan pemimpin politik untuk menolak bentuk-bentuk kompromi yang merusak ini dan mengupayakan proses politik yang lebih inklusif dan transparan.
