STRATEGINEWS. Id. Jakarta- Anggota Komisi XII sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., menilai keberadaan sumur minyak masyarakat atau sumur rakyat telah menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi minyak nasional.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat pembinaan dan pendampingan agar potensi tersebut berkembang dan ikut menopang ketahanan energi Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Cornelis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala SKK Migas dan 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terbesar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Berdasarkan data SKK Migas yang dipaparkan dalam RDP, hingga Mei 2026 terdapat 10 kerja sama produksi sumur minyak yang melibatkan BUMD, koperasi, dan UMKM. Sumur-sumur itu telah berproduksi di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah dengan total produksi harian sekitar 1.500 barrel oil per day (BOPD). Angkanya disebut terus menunjukkan tren peningkatan.
Cornelis menyebut capaian itu membuktikan sumur rakyat bukan lagi sekadar aktivitas ekonomi skala kecil. Dengan tata kelola tepat, sektor ini bisa jadi sumber tambahan produksi nasional, terutama di tengah tantangan natural decline dari lapangan-lapangan migas tua.
“Produksi 1.500 BOPD dari sumur masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional. Potensi ini harus dikelola dan dikembangkan dengan baik sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah maupun negara,” ujar Cornelis.
Meski potensinya besar, Cornelis mengingatkan pengelola sumur rakyat masih menghadapi banyak kendala. Mulai dari keterbatasan permodalan, teknologi produksi yang masih sederhana, hingga standar keselamatan kerja yang belum memadai.
Untuk itu ia menilai sumur masyarakat membutuhkan beberapa dukungan prioritas: pendampingan teknis dari SKK Migas dan KKKS, transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta akses pembiayaan yang lebih mudah.
“Yang dibutuhkan sumur masyarakat saat ini adalah akses teknologi yang lebih baik, pelatihan keselamatan kerja, dukungan permodalan, dan kepastian tata niaga agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara profesional dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal,” tegasnya.
Cornelis menilai langkah pemerintah melalui implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 sudah tepat. Regulasi itu menjadi instrumen untuk mengintegrasikan aktivitas sumur rakyat ke dalam sistem tata kelola migas nasional secara legal dan bertanggung jawab.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan produksi, memperbaiki keselamatan operasi, memperkuat perlindungan lingkungan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah penghasil minyak.
Ia berharap sinergi makin kuat antara pemerintah pusat, SKK Migas, Pertamina, pemerintah daerah, BUMD, koperasi, dan pelaku usaha masyarakat. Kolaborasi itu penting agar potensi sumur rakyat tumbuh sehat dan memberi dampak ganda.
“Sumur rakyat harus dipandang sebagai bagian dari solusi. Dengan pembinaan yang tepat, mereka dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, sekaligus berkontribusi terhadap upaya peningkatan produksi minyak nasional,” pungkas Cornelis.
Komisi XII DPR RI berkomitmen mengawal implementasi kebijakan sumur rakyat agar selain menambah produksi, juga menjamin keselamatan pekerja dan kelestarian lingkungan di wilayah operasi.
(Man)
