Catatan Dr. Suriyanto, Pd, SH.,MH.,M.Kn *)
Diam, Ketua BEM UGM. Cukup. Negeri ini sudah 26 tahun mabuk kebebasan tanpa arah sejak Reformasi 1998. Hasilnya? Kita merdeka bicara, tapi terjajah algoritma. Kita bebas demo, tapi data 280 juta rakyat numpang di server Singapura. Kita bisa hujat Presiden tiap hari, tapi tidak bisa memaksa Google bayar pajak. Kebebasan tanpa kedaulatan adalah bunuh diri. Era algoritma tidak butuh toa kampus. Butuh tangan besi.
Reformasi menjanjikan demokrasi. Yang lahir justru negara lumpuh. UU PDP butuh 8 tahun. IKN digugat tiap minggu oleh LSM. Migrasi data ke Pusat Data Nasional mandek karena ego 34 kementerian. Sementara China blokir 10.000 situs asing dalam semalam, Vietnam paksa TikTok tunduk dalam 30 hari, dan UAE bangun AI nasional dengan satu Keppres. Kita? Rapat dulu 12 kali, hasilnya PDF. Ini bukan demokrasi. Ini impotensi sistemik.
Ketua BEM UGM teriak “turunkan Presiden” karena harga beras. Tapi diam seribu bahasa ketika 93% trafik digital kita lewat kabel asing. Diam ketika anak SD didikte FYP TikTok Beijing. Diam ketika algoritma Shopee dan Tokopedia cekik UMKM lokal. Marah ke Istana, takluk ke Silicon Valley. Itulah potret aktivisme produk Reformasi: galak ke dalam, jongos ke luar. Pahlawan mimbar, pecundang di medan perang digital.
Dunia hari ini tidak demokratis. Perang dagang, perang chip, perang AI dimenangkan oleh negara yang bisa banting setir dalam 24 jam. AS punya CHIPS Act. China punya Great Firewall. India punya Digital Public Infrastructure yang wajib dipakai. Semua lahir dari komando terpusat. Tidak ada yang lahir dari musyawarah BEM. Di era algoritma, speed of execution is sovereignty. Kita memilih orasi, mereka memilih dominasi.
Semi otoriter bukan Orde Baru. Catat. Ini model Lee Kuan Yew untuk abad 21: Presiden dipilih demokratis, tapi setelah dilantik diberi Perppu Digital untuk 5 urusan vital. Data, siber, AI, infrastruktur digital, dan industri strategis. DPR tetap mengawasi. MK tetap menguji. Pers tetap mengkritik. Tapi Presiden tidak perlu izin Ketua BEM untuk blokir judi online. Tidak perlu seminar untuk usir platform asing yang merusak. Itu bukan diktator. Itu negarawan yang paham prioritas.
Lihat skor kita: Indeks Daya Saing Digital IMD 2024 peringkat 45 dari 64 negara. Kalah dari Vietnam. Kecepatan internet peringkat 101 dunia. Literasi digital rakyat 3,54 dari 5. Artinya mayoritas belum bisa bedakan hoaks dan deepfake. Memberi kebebasan algoritmik penuh ke populasi begini sama dengan kasih mobil Ferrari ke anak SMP tanpa SIM. Butuh 15 tahun Guided Digital Era. Negara wajib kurasi, filter, dan eksekusi. Setelah cerdas, baru lepas.
Kedaulatan data adalah kemerdekaan jilid 2. Hari ini KTP, rekening, rekam medis, peta rumah, sampai kebiasaan belanja kita dipegang Meta, Google, Bytedance. Mau panggil mereka ke Senayan? Ditertawakan. Hanya eksekutif dengan tangan besi yang bisa getok meja: “Pindahkan server ke Indonesia 30 hari atau kami blokir permanen”. Rwanda bisa. UAE bisa. Kita tidak bisa karena Presiden takut dibilang otoriter oleh aktivis kampus.
Ekonomi algoritma tidak butuh pemerataan receh. Butuh juara nasional. Korea Selatan menunjuk Samsung, paksa semua bank biayai. China bela Huawei dari embargo AS pakai seluruh kekuatan negara. Kita? Sibuk bagi kue ke 65 juta UMKM digital agar “adil”. Hasilnya nol raksasa global. Semi otoriter berani tunjuk 5 “National AI Champions” , beri akses data Dukcapil-BPJS-PLN, proteksi pasar, dan hukum siapa pun yang sabotase. Kejam? Ya. Efektif? Lihat Nvidia.
Ketua BEM UGM harus ingat sejarah kampusnya. UGM didirikan untuk bela Republik, bukan untuk melumpuhkan Republik. Soekarno yang kau hujat itu otoriter, tapi dia meletakkan fondasi Indonesia. Deng Xiaoping melindas Tiananmen, tapi 800 juta orang keluar dari kemiskinan. Soeharto yang kau kutuk itu salah, tapi dia bangun satelit Palapa saat Malaysia belum punya TV. Di zaman genting, pemimpin tidak cari tepuk tangan. Dia cari selamat.
Provokasi kampus 1998 relevan karena saat itu tentara masuk kampus. Provokasi 2026 harusnya karena Google masuk ke otak anak kita. Sayangnya, Ketua BEM masih pakai kaset lama: anti-pemerintah = heroik. Padahal musuh bukan di Istana. Musuh adalah algoritma asing yang membuat kita pecah belah tiap Pemilu. Presiden yang coba beresin pakai tangan besi malah kau caci. Ini bukan kritis. Ini membantu penjajah baru.
Negara tidak butuh lebih banyak orator. Butuh eksekutor. Butuh Presiden yang teken Keppres pagi ini “Semua data WNI wajib di PDN”, sore ini Satpol PP sudah jaga server. Butuh pemimpin yang bilang ke X dan Meta: “Buka algoritma kalian atau angkat kaki dari Indonesia”. Semua itu mustahil jika Presiden harus takut toa BEM UGM. Maka semi otoriter bukan opsi. Itu oksigen.
Jadi pesan untuk Ketua BEM UGM dan semua pewaris Reformasi: Cukup. Diam dan belajar. Atau turun gelanggang tawarkan arsitektur digital bangsa, bukan agitasi. Negeri ini gagal karena kebanyakan mulut, kurang tangan. 2045 tinggal 19 tahun. Jika masih sibuk hujat Presiden di bundaran kampus, kita akan masuk Indonesia Emas sebagai bangsa komentator. Sementara negara lain sudah bangun koloni di Mars pakai AI. Diamlah. Biar tangan besi bekerja. Karena di era algoritma, yang bertahan bukan yang paling vokal. Tapi yang paling cepat dan paling berani memerintah.
*) Praktisi Hukum, Akademisi
