Catatan Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn *)
DPR kembali gaduh menyoalkan pajak. Rakyat kecil yang hanya bergaji UMR terus dipajakin, hingga PPN pun dinaikan, objek pajak mau diperluas. Alasannya klasik; negara butuh duit. Pertanyaannya; uang siapa yang sebenarnya kalian incar? Uang rakyat yang pas-pasan, atau uang koruptor yang tidur nyenyak?
Hari ini kita bicara angka yang bikin negara ini bisa kaya mendadak tanpa hutang, ada Ribuan triliun uang parkir di negara kecil tetangga. seperti data resmi Menko Polhukam Mahfud MD tahun 2023. Uang WNI yang terparkir di Singapura. Jika dipajakin 10% saja, negara mendapat Rp.1.100 triliun. Cukup buat lunasi utang, gratiskan sekolah, dan subsidi BBM. Tapi DPR malah diam.
Fenomena dana milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang “diparkir” di luar negeri, khususnya di Singapura, diperkirakan mencapai ribuan triliun rupiah. Dana ini diyakini berasal dari berbagai sumber, termasuk akumulasi kekayaan konglomerat, repatriasi hasil ekspor, hingga praktik penghindaran pajak
Tax Amnesty pada tahun 2016-2017 membuktikan; ada Rp.3.676 triliun deklarasi harta dari Singapura saja. Itu baru yang ngaku. Yang sembunyi? Estimasi BI & PPATK tembus Rp.7.000T sampai Rp11.000T. Artinya, uangnya ada, jalannya ada, yang gak ada cuma kemauan politik DPR.
Maka harusnya Mahasiswa dan aktivis masyrakat tegas menyikapi hal ini, Stop DPR tekan rakyat soal pajak. Sita dulu Rp.11.000 T milik WNI di Singapura. Baru bicara pajak baru. Jangan jadikan rakyat ATM berjalan, sementara rampokan triliunan kalian biarkan ngendon di luar negeri.
UU Perampasan Aset sudah 3 tahun mangkrak di DPR. Padahal hal itu menjadi kunci buat sita Rp.11.000T tanpa nunggu vonis koruptor. DPR lebih sibuk bahas anggaran reses, studi banding, dan proyek. Sementara Presiden Prabowo tertekan cari duit buat program makan siang, hilirisasi, dan pertahanan.
Jangan salah; Presiden Prabowo tidak butuh pajak dari tukang ojek dan buruh pabrik. Beliau butuh DPR yang berani gebuk aset koruptor di Singapura. Tapi DPR malah kasih karpet merah buat bandit, lalu balik badan jadi debt collector pajak untuk rakyat.
Karena itu, harusnya BEM Se-Indonesia demo besar-besaran. Bukan demo tolak PPN saja. Tapi demo dengan satu tuntutan utama: Sita uang WNI di Singapura Rp11.000T dan sahkan UU Perampasan Aset sekarang juga. Itu demo yang substansial, yang bela negara, bukan sekadar bakar ban.
Mahasiswa harus tahu musuh sebenarnya. Musuhnya bukan pajak. Musuhnya adalah ketidakadilan fiskal. Rakyat dipajakin sampai ke warung madura, sementara konglomerat hitam dan koruptor bisa simpan Rp.11.000 T di Singapura tanpa tersentuh. Ini penghinaan terhadap akal sehat.
Lebih gila lagi; stop jual minyak mentah ke Singapura. Jalur dagang ini sudah jadi mainan para bandit migas puluhan tahun. Kita jual mentah, mereka olah, mereka jual lagi ke kita dengan harga mahal. Deviasi harganya masuk ke kantong siapa? Lalu uangnya parkir lagi di Singapura. Lingkaran setan.
Presiden Prabowo sedang dorong hilirisasi total. Kilang harus dibangun di dalam negeri. Tapi mafia migas main mata dengan Singapura untuk gagalkan itu. Mereka bikin Presiden tertekan, APBN jebol, lalu solusinya? Pajak rakyat dinaikkan. Ini skenario bandit yang dilindungi kebijakan.
Jadi jelas, ada 2 sumber uang raksasa yang sengaja tidak disentuh; Pertama, Rp.11.000 T di Singapura. Kedua, mafia minyak mentah ke Singapura. Kalau 2 lubang ini ditutup, Presiden Prabowo gak perlu tekan rakyat. Negara surplus tanpa utang. Anak cucu kita selamat.
DPR harus pilih; mau jadi wakil rakyat atau wakil bandit Singapura? Kalau jadi wakil rakyat, kerja pertama; bentuk Pansus Perampasan Aset Singapura & Pansus Mafia Minyak Mentah. Panggil PPATK, BI, Menkeu. Buka semua data. Sita, lelang, masukkan ke kas negara.
Jika DPR melakukan hal tersebut pasti mahasiswa dan rakyat mendukung penuh, bahkan sampai ke desa, karena masalah kita bukan kurang pajak, tapi kebanyakan maling yang dilindungi. Dan DPR adalah satpamnya kalau UU Perampasan Aset tidak kunjung disahkan.
Cukup dan Hentikan drama pajak-pajak. Hentikan sandiwara reses. Rakyat sudah muak. Mahasiswa, advokat, wartawan, buruh, petani harus satu barisan: Sita Rp.11.000 T di Singapura, Stop Ekspor Minyak Mentah ke Singapura, Sahkan UU Perampasan Aset. Kalau DPR gak mampu, mundur saja. Biar rakyat yang ambil alih. Satu Komando, Bela Negara.
*) Praktisi Hukum/Dosen
