*) Catatan Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn
Pemerintah kembali menggenjot PSN. Salah satunya Ring Palapa II, proyek integrasi kabel bawah laut dan darat yang ditargetkan menghubungkan daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Di atas kertas, hal ini menjadi lompatan konektivitas yang besar. Tetapi Di lapangan, ini menjadi ujian kedaulatan.
Ring Palapa II adalah adalan urat nadi kedaulatan digital bagi Indonesia. Ia akan mempercepat lalu lintas data, menurunkan latensi, dan membuka akses internet ke 514 kabupaten/kota. Tanpa kabel ini, cita-cita Indonesia Emas 2045 yang berbasis digital hanya akan jadi slogan mimpi saja.
Masalahnya, membangun pipa saja tidak cukup. Selama ini kita jago membangun “jalan tol data”, tetapi lupa membangun “gudang, pabrik, dan kantor pusat data” milik sendiri. Hasilnya, data Indonesia mengalir deras, tapi singgah dan diolah di server asing, ini bukan tentang anti asing, ini tentang menjaga kedaulatan digital Bangsa dan Negri Indonesia.
Buktinya di pendidikan sudah nyata. Estimasi di tahun 2026; 60% sampai 75% data pendidikan masih di server Google, Microsoft, AWS. Dapodik mungkin sudah ke PDN, tetapi Google Classroom, email guru, AI Tutor 100.000 mahasiswa UT, dan LMS kampus masih numpang di cloud asing.
Ini paradoks. Kabelnya milik negara, datanya milik asing. Bandwidth makin lebar, tapi ketergantungan makin dalam. Kita bayar mahal untuk infrastruktur, lalu bayar lagi dalam bentuk dolar untuk sewa server dan lisensi algoritma.
Karena itu, Ring Palapa II harus sejalan dengan satu agenda wajib; Pembangunan Server Algoritma Indonesia. Artinya, negara harus punya data center, cloud BUMN, dan model AI berbahasa Indonesia yang dijalankan di atas tanah sendiri oleh Bangsa sendiri.
“Server Algoritma” bukan sekadar rak server. Ia mencakup tiga lapis; 1. Infrastruktur, data center dan cloud nasional. 2. Platform, sistem operasi, database, dan middleware open source. 3. Otak, model LLM, LLM khusus pendidikan, kesehatan, UMKM, yang dilatih dengan data Indonesia.
Tanpa lapis ketiga, kita hanya jadi pasar. LLM asing yang dilatih dengan data Barat tidak paham konteks adat Banten, bahasa Sunda Serang, atau kurikulum Merdeka. Jika dipakai mentah, ia akan membentuk pola pikir, bias, dan narasi yang bukan milik kita.
Risiko keamanan juga naik level. PP 71/2019 mewajibkan public sector simpan data di Indonesia. UU PDP 27/2022 masih memberi celah persetujuan. Selama algoritma dan servernya asing, celah itu akan terus dipakai karena tidak ada alternatif lokal yang siap pakai untuk skala besar.
Alinea 10
Dampak ekonomi langsung. Pembayaran ke hyperscaler dibayar dolar tiap tahun. APBN dan APBD mengalir keluar. Sementara BUMN TI, startup cloud lokal, dan kampus vokasi kekurangan proyek rujukan negara untuk naik kelas.
Dampak strategis lebih berat. Bayangkan jika terjadi konflik geopolitik atau sanksi sepihak. Satu tombol dari luar negeri bisa membuat e-learning, SNPMB, SIKDA, hingga sistem perbankan pendidikan lumpuh. Saklar pendidikan ada di tangan orang lain.
Karena itu, Ring Palapa II harus dikunci dengan TKDN Digital. Setiap proyek digital pemerintah pasca kabel ini aktif wajib mencantumkan klausul; data diproses di Indonesia, algoritma dikembangkan di Indonesia, dan ada opsi open source.
Skemanya jelas. Tahap 1, konsolidasi data center: PDN, BUMN TI, dan swasta nasional dibundel menjadi satu federasi cloud berdaulat. Tahap 2, dorong Moodle, BigBlueButton, dan stack open source sebagai standar sekolah. Tahap 3, bangun LLM Indonesia untuk pendidikan, hukum, dan layanan publik.
Biaya? Justru lebih murah jangka panjang. Sewa cloud asing itu biaya operasional yang terus naik. Investasi di server dan talenta lokal adalah aset yang nilainya terakumulasi, menciptakan lapangan kerja insinyur, teknisi, dan ilmuwan data di dalam negeri.
Contoh perbandingan; Universitas Terbuka sudah pakai Azure Open AI untuk 100.000 mahasiswa. Itu bagus untuk kecepatan. Tapi versi berdaulatnya adalah UT + BUMN TI + LIPI/BRIN melatih model lokal, di-host di Indonesia Central milik konsorsium nasional, bukan asing.
Ring Palapa II adalah momentum. Kabelnya sudah digali, izinnya sudah keluar. Jika momentum ini lewat tanpa membangun server algoritma, maka 10 tahun ke depan kita akan mengulang kesalahan yang sama, lebih lebar, lebih mahal, dan lebih sulit diperbaiki.
Kesimpulannya tegas. Jangan bangun jalan tol digital tanpa SPBU, bengkel, dan pabrik milik bangsa sendiri. Ring Palapa II harus beriringan dengan Server Algoritma Indonesia. Karena kedaulatan tidak diukur dari kecepatan kabel, tapi dari siapa yang memegang otak dan gudang datanya serta kode algoritma.
*) Praktisi Hukum/Dosen
