*) Catatan Dr. Suriyanto.Pd.,SH.,MH.,Mkn
Negara ini sudah terlalu lama dijejali janji. Setiap pergantian musim politik, rakyat kembali mendengar kata-kata besar; pemerataan, keadilan, kemakmuran. Namun di ujung jalan, yang dirasakan masyarakat tetap sama. Harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja sulit, dan kepercayaan publik makin menipis.
Kesejahteraan bukan soal berapa banyak spanduk yang dipasang atau berapa kali pejabat bicara di layar kaca. Kesejahteraan adalah rasa aman saat seorang ibu belanja di pasar tanpa cemas. Kesejahteraan adalah kepastian anak petani bisa sekolah tanpa terhenti karena biaya.
Di Indonesia hari ini, jurang antara narasi dan realitas makin terlihat. Di atas panggung, data pertumbuhan ekonomi disebut membaik. Di bawah, pedagang kecil menghitung sisa modal yang makin tergerus inflasi. Di forum resmi, program bantuan disebut masif. Di lapangan, antrean panjang masih jadi pemandangan harian.
Masalahnya bukan pada kurangnya kebijakan. Masalahnya adalah pada kejujuran menjalankan kebijakan itu. Ketika aturan dibuat hanya untuk citra, maka hasilnya pun hanya sebatas pencitraan. Rakyat bukan butuh pidato yang indah. Rakyat butuh bukti yang bisa dipegang.
Kebenaran seorang pemimpin diukur dari konsistensinya. Ia yang berkata memberantas kebocoran anggaran, harus berani membuka data ke publik tanpa disembunyikan. Ia yang bicara soal pelayanan publik, harus turun melihat langsung antrean di rumah sakit dan kantor pemerintahan serta sulitnya pendaftaran bpjs.
Saat ini publik sudah cerdas membedakan antara retorika dan kerja nyata. Media sosial membuat setiap janji terekam. Setiap kebijakan yang tidak tepat sasaran langsung menjadi sorotan. Karena itu, bersembunyi di balik kata-kata manis tidak lagi cukup untuk menutupi ketidak mampuan.
Kesejahteraan juga tidak bisa dipisahkan dari rasa adil. Ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka rakyat akan kehilangan harapan. Ketika proyek besar dipuji megah, tetapi usaha kecil mati karena regulasi, maka pertumbuhan hanya jadi angka di atas kertas.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Kita punya tanah subur, laut luas, tenaga kerja mudah, dan budaya gotong royong yang sangat kuat. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang jujur disemua lini massa, guna mengelola semua itu. Bukan pemimpin yang pandai beretorika, tetapi lemah dalam integritas.
Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang. Korupsi adalah hilangnya kepercayaan. Ketika dana yang seharusnya untuk sekolah, jalan desa, atau puskesmas bocor, maka yang dirampas bukan hanya anggaran. Yang dirampas adalah masa depan anak-anak di pelosok.
Karena itu, ukurannya sederhana. Lihat sekolah di daerah tertinggal, apakah gurunya hadir dan bukunya lengkap. Lihat pasar tradisional, apakah pedagangnya bisa hidup layak. Lihat rumah sakit daerah, apakah obatnya tersedia tanpa rakyat harus mengeluarkan biaya besar dari kantong pribadi.
Pemimpin yang benar tidak takut dikritik, tetapi kritik juga harus tetap santun dan beretika. Ia justru harus membuka ruang kritik karena tahu bahwa kebenaran tumbuh dari Pengawasan rakyat. Pemimpin yang hanya mengejar pujian akan membangun tembok antara dirinya dan rakyat.
Situasi Indonesia saat ini menuntut keberanian moral. Keberanian untuk berkata jujur bahwa masih banyak yang harus diperbaiki. Keberanian untuk mengakui kesalahan, lalu memperbaikinya tanpa mencari kambing hitam.
Rakyat tidak meminta kesempurnaan dalam semalam. Rakyat hanya meminta ketulusan. Ketulusan bahwa setiap kebijakan diuji dengan satu pertanyaan; apakah ini membuat hidup orang kecil lebih baik atau tidak. Jika tidak, maka kebijakan itu harus dievaluasi.
Sejarah akan mencatat bukan dari seberapa lantang seseorang berpidato, tetapi dari seberapa banyak hidup manusia yang menjadi lebih baik karena kepemimpinannya. Patung dan plakat bisa dibuat. Tetapi kesejahteraan tidak bisa dipalsukan.
Maka mari kita ubah cara mengukur. Jangan ukur keberhasilan dari jumlah slogan. Ukur dari berkurangnya kemiskinan ekstrem. Ukur dari naiknya kualitas gizi anak. Ukur dari berkurangnya beban hidup keluarga pekerja/buruh.
Kesejahteraan rakyat tidak lahir dari perkataan mentri dan DPR Kesejahteraan lahir dari kebenaran orang-orang yang memimpinnya. Kebenaran dalam niat, kebenaran dalam kerja, dan kebenaran dalam bertanggung jawab. Selama itu belum terjadi, maka semua kata indah hanyalah gema kosong di ruang publik.
*) Praktisi Hukum/Dosen – Ketum PWRI
