STRATEGINEWS.id, Singkawang Kalbar – Trah Kesultanan Sambas angkat bicara seputar narasi dan ungkapan miring, terhadap wali kota, terkait kasus HPL Pasir Panjang Singkawang yang saat ini dalam proses persidangan di pengadilan Tipikor, Pontianak
Menanggapi hal tersebut, Pembina Trah Kesultanan Awang Indra, menilai persoalan yang terjadi terkait kasus HPL pasir panjang, lebih mengarah pada permasalahan administrasi. Terutama karena kerugian negara yang disebutkan, masih berupa potensi pendapatan retribusi yang belum dibayarkan oleh pihak palapa (pengusaha) kepada pemerintah. Dan belum menjadi Pendapatan daerah,. Dan sumbernya, juga bukan dari uang negara.
Beragam informasi simpang-siur yang beredar di media sosial, menurutnya, dikhawatirkan dapat menciptakan persepsi keliru di tengah masyarakat. Adanya pernyataan Walikota mangkir, kehadirannya saat persidangan sama sekali tidak benar.
“Karena itu, saya sepakat gabungan ormas dan warga Singkawang, mengajak seluruh pihak agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, ” tegas, Awang Indra, yang juga merupakan tokoh masyarakat ini, Kamis, (20/11/2025).
Sejumlah akun di media sosial, lanjut dia, baru baru ini menyoroti ketidakhadiran Walikota Singkawang, sebagai saksi. Di saat kota Singkawang menjadi tuan Rumah Rakor HAM yang dihadiri 2 Wamen HAM dan Wamendagri. Dan juga kota singkawang menjadi tuan Rumah Stara institut yang dihadiri Kepala kepala dan Wakil Kepala Daerah yang ada yang ada di Indonesia.
“Dan kita melihat ada yang mencoba menggiring opini seolah-olah adanya unsur kesengajaan. Namun masyarakat dan kelompok pendukung Walikota menilai narasi tersebut merupakan upaya provokatif yang tidak pantas dan harus diwaspadai. Belakangan ini ada narasi-narasi yang sengaja dihembuskan pihak tertentu untuk menggiring opini negatif, “ujar Awang Indra.
Kota Singkawang, lanjut Awang Indra, membutuhkan suasana damai, sejuk, dan rukun. Jangan sampai kita dipecah oleh narasi menyesatkan. Biarkan proses kasus HPL Pasir Panjang, berlangsung sesuai aturan.
“Yang jelas, kami mendukung Walikota untuk terus menjalankan tugas dan amanah bagi masyarakat,” ucapnya kembali menegaskan.
Awang Indra pula menanggapi adanya ucapan pada video di medsos, “cari walikota sampai dapat” yang dilontarkan diduga oleh mahasiswa. Menurutnya, pernyataan tersebut kurang etis dan kurang beretika. Mengesankan wali kota sebagai penjahat yang melarikan diri, sehingga perlu dicari.
“Selaku insan intelektual, mahasiswa pastinya lebih mengedepankan etika dan memahami substansi permasalahan secara utuh. Kalau sebaliknya yang terjadi, saya meragukan kalau pernyataan itu adalah mahasiswa, ” tegas Awang Indra.
(Azn)
