Oleh : Achmad Nur Hidayat – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Urgensi Evaluasi Kegiatan Retreat
Dalam beberapa hari terakhir, wacana mengenai penyelenggaraan retreat bagi para kepala daerah yang baru saja dilantik telah menjadi perbincangan hangat.
Acara yang diklaim bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini menuai berbagai tanggapan, baik yang mendukung maupun yang menolak.
Namun, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama dari sisi efisiensi dan dampak sosial-politik di antara kepala daerah sendiri, retreat ini sebaiknya ditunda.
Efisiensi Anggaran di Tengah Tantangan Ekonomi
Salah satu alasan utama yang mendasari usulan penundaan retreat adalah efisiensi anggaran.
Pemerintah saat ini masih berusaha memulihkan kondisi ekonomi nasional pasca-pandemi dan menghadapi berbagai tantangan fiskal.
Alokasi anggaran untuk kegiatan seperti retreat, yang membutuhkan fasilitas akomodasi, perjalanan dinas, serta berbagai keperluan lainnya, dapat menimbulkan beban tambahan yang tidak sedikit.
Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk program prioritas di daerah masing-masing akan terserap oleh kegiatan yang manfaatnya masih bisa diperdebatkan.
Presiden dalam pidato pelantikan kepala daerah menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran negara.
Beliau mengingatkan bahwa setiap rupiah dari kas negara harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks ini, penyelenggaraan retreat justru berpotensi bertentangan dengan Harapan Presiden Sendiri , karena lebih banyak menghabiskan anggaran daripada memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
Potensi Perpecahan di Antara Kepala Daerah
Selain pertimbangan efisiensi, ada kekhawatiran bahwa retreat justru dapat menjadi faktor yang memecah belah para kepala daerah.
Tidak semua kepala daerah memiliki kesempatan atau kemampuan untuk hadir dalam acara tersebut, baik karena alasan teknis, administratif, atau bahkan politik.
Ketidakhadiran beberapa kepala daerah dapat menciptakan kesenjangan komunikasi dan kesalahpahaman antara mereka yang hadir dan yang tidak.
Kekhawatiran ini semakin menguat setelah instruksi dari Presiden Megawati agar kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah menunda keberangkatan mereka dalam retreat.
Keputusan ini mempertegas bahwa tidak semua pihak menyetujui pelaksanaan retreat, yang berpotensi semakin memperlebar jurang perbedaan di antara kepala daerah.
Dalam dinamika politik, eksklusivitas semacam ini dapat menimbulkan spekulasi mengenai adanya kelompok-kelompok tertentu yang lebih diuntungkan dalam pengambilan kebijakan nasional.
Instruksi Ketua PDIP Megawati kepada kadernya untuk menunda keberangkatan semakin memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai urgensi retreat ini.
Sebagian pihak berpendapat bahwa retreat dapat mempercepat koordinasi dan menyatukan visi kepemimpinan daerah, sementara yang lain menilai bahwa fokus utama kepala daerah seharusnya langsung bekerja melayani masyarakat tanpa perlu mengikuti acara yang dinilai tidak terlalu mendesak.
Seharusnya, koordinasi antara kepala daerah bisa dilakukan dalam forum yang lebih inklusif dan fleksibel, misalnya melalui pertemuan virtual atau mekanisme komunikasi reguler yang lebih efektif dan efisien.
Harapan Presiden: Prioritas untuk Pelayanan Publik
Saat melantik para kepala daerah, Presiden menekankan bahwa tugas utama mereka adalah memastikan bahwa pelayanan publik berjalan optimal.
Kepala daerah diharapkan segera bekerja menyesuaikan diri dengan kebutuhan daerah masing-masing, bukan terlibat dalam pertemuan-pertemuan seremonial yang belum tentu memberikan dampak konkret bagi masyarakat.
Retret yang bersifat eksklusif bisa jadi malah mengalihkan perhatian dari tugas utama yang seharusnya segera dijalankan oleh para kepala daerah.
Presiden juga menegaskan pentingnya kolaborasi antar-daerah dan pemerintah pusat dengan pendekatan yang lebih langsung dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.
Daripada menggelar retreat, akan lebih baik jika dilakukan kunjungan kerja langsung ke daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus.
Dengan demikian, solusi yang diberikan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan riil, bukan sekadar hasil dari diskusi dalam ruangan tertutup.
Alternatif yang Lebih Produktif
Menunda atau bahkan mengganti format retreat dengan mekanisme yang lebih sederhana namun tetap efektif merupakan langkah yang lebih bijak.
Jika tujuan utamanya adalah membangun koordinasi yang baik, pemerintah bisa memanfaatkan teknologi komunikasi yang lebih hemat biaya dan inklusif.
Pertemuan virtual yang terjadwal secara berkala bisa menjadi solusi yang lebih efisien dibandingkan pertemuan fisik yang membutuhkan anggaran besar.
Selain itu, jika ada kebutuhan untuk melakukan pertemuan langsung, sebaiknya dilakukan dalam forum yang lebih spesifik dan berbasis urgensi.
Misalnya, pertemuan antara kepala daerah yang memiliki kesamaan karakteristik wilayah atau tantangan yang serupa.
Dengan cara ini, diskusi bisa lebih fokus dan menghasilkan solusi yang lebih aplikatif.
Demi Kepentingan Bersama: Pak Prabowo Harus Bersikap
Dengan mempertimbangkan faktor efisiensi anggaran, potensi perpecahan di antara kepala daerah, serta harapan Presiden mengenai fokus pada pelayanan publik, maka retreat kepala daerah sebaiknya ditunda bahkan dibatalkan dan digantikan dengan format lain.
Jika memang diperlukan, format pertemuan antar kepala daerah harus lebih inklusif, efisien, dan benar-benar membawa manfaat konkret bagi masyarakat.
Kepala daerah yang baru saja dilantik memiliki tanggung jawab besar di pundak mereka, dan mereka harus segera bekerja untuk memenuhi janji serta harapan rakyat yang memilih mereka.
END
