Oleh: Achmad Nur Hidayat, MPP (Ekonom UPN Veteran Jakarta)
1. Tanggapan mengenai kemenangan mayoritas calon dan efeknya terhadap ekonomi Indonesia:
Kemenangan mayoritas calon kepala daerah yang didukung oleh Prabowo dan Jokowi belum tentu mencerminkan dukungan langsung terhadap keberlanjutan pemerintahan.
Hal ini lebih mencerminkan kelihaian para calon dalam mendekati pemilih, memilih isu kampanye yang relevan, dan menciptakan citra yang disukai masyarakat.
Namun, harus diakui bahwa tingginya temuan pelanggaran, seperti politik uang dan penggunaan aparatur daerah, menimbulkan tanda tanya terhadap mutu demokrasi kita.
Di sisi lain, tingginya angka golput dibandingkan Pilkada sebelumnya juga menjadi sinyal bahwa ada persoalan mendasar dalam kualitas demokrasi.
Hal ini dapat menciptakan tantangan ke depan untuk memastikan legitimasi pemerintahan daerah yang baru.
Jika legitimasi ini lemah, stabilitas politik yang diharapkan bagi pertumbuhan ekonomi mungkin terganggu.
2. Pengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan kebutuhan pengusaha:
Bagi dunia usaha, stabilitas politik tetap menjadi faktor utama.
Meskipun kemenangan ini dapat dianggap menciptakan stabilitas politik secara permukaan, kualitas demokrasi yang menurun dan tingginya golput bisa menjadi sumber ketidakstabilan di masa mendatang.
Jika pelanggaran seperti politik uang tidak ditangani dengan tegas, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian regulasi yang justru menghambat dunia usaha.
Stabilitas yang diharapkan pengusaha tidak hanya soal keberlanjutan politik, tetapi juga mencakup jaminan atas keadilan, penegakan hukum, dan pemerintahan yang bersih.
Tanpa itu, kepercayaan pengusaha terhadap pemerintah, baik pusat maupun daerah, bisa terganggu.
3. Harapan dan rekomendasi ke depan:
Ke depan, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada, terutama dalam mencegah pelanggaran seperti politik uang dan penggunaan aparatur daerah.
Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus meningkatkan mutu demokrasi agar hasil Pilkada benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat, bukan hanya keberhasilan strategi politik tertentu.
Selain itu, untuk menjaga dampak positif terhadap ekonomi, pemerintah perlu mendorong reformasi birokrasi di daerah, memastikan akuntabilitas pemimpin terpilih, dan memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.
Hal ini penting agar pemimpin daerah tidak hanya fokus pada stabilitas politik, tetapi juga pada kebijakan yang mendukung iklim usaha dan kesejahteraan masyarakat.
