Oleh: Achmad Nur Hidayat, MPP (Ekonom Dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)
Laporan yang dirilis oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengklaim bahwa alokasi belanja sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025 akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dengan proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,06% atau Rp 14,61 triliun, peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,19%, dan kenaikan upah sebesar 0,39%, laporan ini mencoba memberikan gambaran optimistis atas program MBG.
Namun, beberapa elemen laporan tersebut memerlukan kajian ulang dan analisis yang lebih kritis.
Ada beberapa alasan mengapa klaim yang diajukan dalam laporan ini tampak kurang kuat dan cenderung terlalu optimistik.
Ketidakselarasan antara besaran anggaran yang dialokasikan dengan dampak ekonomi yang dihasilkan, proyeksi impor yang tinggi, serta penggunaan data yang terbatas menunjukkan bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna.
Sebuah pendekatan yang lebih kritis diperlukan untuk memahami apakah program MBG benar-benar dapat mencapai manfaat yang disebutkan.
Anggaran Besar, Dampak Ekonomi Kecil
Pertama, proyeksi dampak program terhadap PDB menimbulkan banyak tanda tanya. Alokasi belanja sebesar Rp 71 triliun diharapkan hanya menghasilkan pertumbuhan PDB sebesar 0,06% atau sekitar Rp 14,61 triliun.
Jika kita membandingkan besarnya anggaran dengan dampak ekonomi yang dihasilkan, rasio ini tampak sangat rendah.
Dalam teori ekonomi, efek pengganda (multiplier effect) dari pengeluaran pemerintah biasanya diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.
Namun, dalam laporan tersebut, multiplier effect yang disajikan tampak terlalu kecil untuk membenarkan alokasi anggaran yang begitu besar.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah dana sebesar itu benar-benar diperlukan untuk program MBG, atau ada masalah dengan perhitungan dampak ekonomi yang digunakan dalam laporan?
Jika alokasi belanja sebesar Rp 71 triliun hanya mampu menghasilkan pertumbuhan PDB sebesar Rp 14,61 triliun, maka efektivitas penggunaan anggaran patut dipertanyakan.
Apakah ini cara terbaik untuk memaksimalkan penggunaan anggaran negara, atau seharusnya dana tersebut dapat dialokasikan ke sektor lain yang memiliki dampak ekonomi lebih besar?
Ketergantungan pada Impor yang Bertentangan dengan Tujuan Program
Kedua, salah satu tujuan utama dari program MBG adalah untuk mendukung penggunaan bahan baku lokal guna mengurangi ketergantungan pada impor.
Namun, laporan INDEF justru menunjukkan bahwa alokasi belanja MBG diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan impor sebesar 0,24%, yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor (0,13%) dan investasi domestik (0,06%).
Angka-angka ini jelas bertentangan dengan tujuan awal program, yang seharusnya fokus pada pengembangan sektor pertanian lokal dan pemberdayaan UMKM.
Pertumbuhan impor yang lebih tinggi daripada ekspor dan investasi dalam negeri ini mencerminkan bahwa program MBG, meskipun diklaim bertujuan untuk memberdayakan sumber daya lokal, pada kenyataannya justru bisa memperburuk ketergantungan Indonesia pada impor bahan pangan.
Hal ini berpotensi memperburuk defisit neraca perdagangan Indonesia dan merusak keseimbangan ekonomi domestik. Sebuah program yang dimaksudkan untuk mendukung perekonomian lokal seharusnya tidak mendorong peningkatan impor sebesar itu.
Laporan dari para peneliti tersebut juga tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai alasan di balik pertumbuhan impor yang lebih tinggi daripada ekspor dan investasi domestik.
Jika program MBG benar-benar bertujuan untuk mengurangi impor, maka pertanyaan kritis yang harus dijawab adalah: mengapa proyeksi pertumbuhan impor masih lebih tinggi?
Jika kebijakan ini terus berjalan tanpa evaluasi yang memadai, maka ketergantungan pada impor dapat terus meningkat, yang bertentangan dengan visi pemerintah untuk mengurangi defisit neraca perdagangan.
Sampel yang Terlalu Kecil dan Kurangnya Representasi
Ketiga, laporan peneliti INDEF tersebut didasarkan pada uji coba program MBG di beberapa kota dengan melibatkan survei terhadap 58 pelaku UMKM dan 165 mitra pengemudi ojek online.
Mengingat skala besar program yang direncanakan untuk dilaksanakan secara nasional, ukuran sampel ini terlalu kecil untuk dapat memberikan gambaran yang akurat tentang dampak program. Ukuran sampel yang kecil ini berisiko memberikan hasil yang bias dan tidak representatif, terutama ketika proyeksi dampak ekonomi program diperluas ke tingkat nasional.
Selain itu, survei tersebut hanya mencakup 10 kota/kabupaten, sementara program MBG direncanakan untuk diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan demikian, data yang dihasilkan dari uji coba ini tidak cukup untuk menggambarkan kompleksitas dan tantangan logistik yang akan dihadapi ketika program MBG diimplementasikan secara luas.
Wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang sangat berbeda, sehingga dampak program di kota-kota besar mungkin tidak dapat diterapkan dengan cara yang sama di wilayah pedesaan.
Ketidakpastian dalam Manajemen Distribusi dan Logistik
Selain ketidakakuratan dalam proyeksi dampak ekonomi, ada juga ketidakpastian terkait manajemen distribusi dan logistik program MBG.
Dengan skala nasional yang sangat besar, program ini memerlukan sistem distribusi yang sangat efisien agar makanan bergizi dapat sampai kepada penerima manfaat dengan tepat waktu dan tanpa pemborosan. Namun, laporan peneliti INDEF tidak memberikan rincian yang memadai mengenai bagaimana sistem distribusi ini akan dikelola, terutama mengingat tantangan geografis Indonesia yang luas.
Distribusi makanan bergizi dalam skala besar membutuhkan koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, UMKM, mitra pengemudi ojek online, dan institusi pendidikan. Jika distribusi tidak dikelola dengan baik, maka program ini berpotensi gagal mencapai tujuannya dan bahkan dapat meningkatkan biaya operasional yang tidak perlu. Ketidakpastian ini menambah alasan untuk meragukan efektivitas program MBG.
Laporan peneliti INDEF tentang efek pengganda program Makan Bergizi Gratis menawarkan proyeksi yang optimistik, tetapi banyak pertanyaan kritis yang belum terjawab. Ketidakakuratan dalam perhitungan dampak ekonomi, ketergantungan yang terus meningkat pada impor, serta ukuran sampel yang terlalu kecil semuanya menunjukkan bahwa laporan ini perlu dikaji ulang.
Sebelum program ini diimplementasikan secara luas, diperlukan analisis yang lebih mendalam dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa alokasi anggaran yang besar benar-benar memberikan dampak ekonomi dan sosial yang maksimal bagi masyarakat Indonesia. Jika tidak, program MBG hanya akan menjadi beban tambahan bagi anggaran negara tanpa memberikan manfaat yang diharapkan.
END
