STRATEGINEWS.Id, Jakarta – Isu resuffle Kabinet Jokowi kencang berhembus. Isu ini mencuat, usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, pada Se[3/10] kemarin.
Terkait isu perombakan Kabinet Indonensia Maju ini, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, ketika ditanya awak media soal pertemuan Jokowi dan SBY, mengaku belum mendengar kabar soal resuffle.
“ Saya belum dengar, saya belum mendapatkan informasi soal itu,” kata Muzani di Komplek Parlemen Senayan, Selasa [3/10]
Muzani pun enggan berspekulasi apa yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan empat mata itu.
Namun ia menegaskan, soal resuffle itu menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi, dalam sistem pemerintahan presidensil, presiden berhak mengevaluasi jajarannya
“ Kalau presiden perlu melakukan itu, ya tentu menjadi kewenangan presiden,” kata Muzani
Pendapat senada juga disampaika Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia., yang menegaskan resuffle kabinet merupakan kewenangan presiden Jokowi.
“ Kalau kemudian ada kaitannya dengan partai-partai politik, pasti komunikasinya antara presiden dengan ketua umum partai politik,” kata Ahmad Doli Kurnia
Isu reshuffle ini mencuat saat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo diduga terseret kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022.
Nama Dito belakangan menjadi sorotan usai Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan menyebut bahwa dia telah menyerahkan uang sejumlah Rp27 miliar ke seseorang bernama Dito Ariotedjo.
[nug/red]
