Subulussalam,Strateginews.id – Rencana sidang paripurna DPRK Rabu (20/09) DPRK Subulussalam melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka persetujuan bersama rancangan qanun Kota Subulussalam tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Subulussalam tahun 2022 sekitar jam 09.wib ternyata baru digelar sekira jam 16.00wib,molor 7 jam dari jadwalnya,dan sampai berita ini dikirim rapat di skor hingga pukul 19.20 wib.
Menurut keterangan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat (sekwan) Abdurrahman,M.M via pesan WhatsApp giat paripurna molor dilaksanakan lantaran pagi hari tidak cukup quorum anggota dewan yang hadir.
Terlihat pejabat yg hadir antara lain Walikota Subulussalam Affan Alfian Bintang,S.E, PLt Sekda H.Sairun, S.Ag dan beberapa Kepala SKPK, Kapolres Subulussalam,Dandim 0118 Subulussalam, Kajari Subulussalam dan seluruh elemen masyarakat yang antusias.
Sebanyak 5 orang Anggota DPRK yang tidak hadir salah satunya Wakil Ketua I DPRK Fajri Munte, dan Wakil Walikota Subulussalam Drs.Salmaza,M.A.P.
Badan anggaran DPRK dalam pandangan terkait LPJ TA 2022 sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan, dengan catatan Pemerintah Kota Subulussalam harus lebih meningkatkan PAD dari sektor pajak.
Pendapat akhir Fraksi Hanura yang dibacakan Ari Afriadi menyampaikan pendapat akhir mereka menyetujui Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK / LPJ Walikota Subulussalam TA 2022,dengan catatan rendahnya pendapatan asli Daerah dari pajak ,sehingga diperlukan peningkatan pendapatan dari sektor tersebut.Dan memberikan 5 rekomendasi kepada pemerintah Kota Subulussalam.
Fraksi Sada Kata pendapat akhirnya yang dibacakan Doli S Cibro juga menyatakan menyetujui, dengan catatan Pemerintah Kota Subulussalam mengevaluasi kinerja beberapa Kepala Dinas yang kurang disiplin,dan meminta agar honor perangkat desa selama 8 bulan segera di cairkan.
Sementara itu pendapat akhir Fraksi Gerakan Amanat Aceh (Granat) yang dibacakan Dedy menyatakan menolak pengesahan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK TA 2022.Dan menyampaikan beberapa pandangan antara lain,Pemko Subulusalam lambat merealisasikan anggaran tahun 2023, meminta walikota mengevaluasi kinerja Kepsek terkhusus Kepsek SDN Tualang dimana sekolah tersebut kekurangan mobiler proses belajar mengajar,meminta Walikota Subulussalam mengganti ketua MPD Kota Subulussalam yang saat ini telah menjabat Ketua Partai Politik,menertibkan pedagang di Pujasera Lapangan Beringin yang terindikasi banyak wanita malam beraktivitas, meminta kepada seluruh Kepala SKPK untuk dapat bekerja sama berbagi informasi dengan para insan pers, meminta kepada Walikota Subulussalam untuk segera membentuk Kampung Bebas Narkoba demi generasi muda Subulussalam dan peningkatan sarana prasarana BPBD dalam menanggulangi bencana dan giat SAR.
Terlihat anggota dewan yang hadir Ketua DPRK Ade Fadly Pranata Bintang(Hanura),Wakil ketua II Dewita Karya (PAN),Samiun (PNA),Dedy (PKS), Dolly S, Cibro (Demokrat), Bahagia Maha (PAN),Karlinus (PBB), Heriansyah (PA),Ade Rizky Bintang (Hanura),Ari Afriadi (Gerindra),Khalidin (Hanura),Ridwan (PNA),S.Saddam Ali Husein T (Golkar),M.Z.A.Ridho Bancin(Hanura),dan Salehati Partai Aceh. (Dedy)
