Catatan : Dedi Subulussalam
Ikat pinggang Legislatif dan Eksekutif demi rakyat hilangkan defisit, apakah mereka mau dan mampu?
Setiap tahun jumlah pengeluaran Kota Subulussalam terus meningkat. Selama pemerintahan Bintang Salmaza ( BISA) realisasii pengeluaran Pemkot telah meningkat naik dari tahun-tahun sebelumnya.
Sayangnya, peningkatan penerimaan PAD masih jauh lebih rendah daripada kenaikan pengeluarannya.
Akibatnya, APBK setiap tahun selalu defisit dan sebagian besar defisit tersebut terpaksa harus ditutup dengan utang (gali lobang tutup lobang).
Defisit APBK Pemko saat ini sudah melampaui ambang batas sekitar 120 milyar, Nota bene terakumulasi sejak periode yang lalu.
Jika defisit APBK ini terus dibiarkan dan tidak terkendali, bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah.
Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah defisit APBK yang sudah lewati ambang batas?
Tentu Bappeda kota Subulussalam sangat mengetahui hal -hal ini,tapi bisakah ia bekerja tanpa perintah pimpinan.
Melakukan Pemotongan Pengeluaran Pemerintah (eksekutif dan legislatif) adalah salah satu yg paling efektif mengurangi defisit hingga posisi zero.
Pengeluaran pemerintahan dipimpin Bintang Salmaza (BISA)
yang digunakan untuk belanja rutin yang non produktif seperti belanja barang, belanja pegawai dan pembayaran bunga utang,juga dapat dikurangi pada tahun anggaran berikutnya.
Nah,tentu pada tahun-tahun politik ini kedua lembaga tersebut membutuhkan dana yang cukup banyak untuk perhelatan pileg dan pilkada maka dapat dipastikan keduanya tak akan mau ikat pinggang dengan memangkas kegiatan mereka pada TA 2024 dan sudah pasti tetap yg dirugikan masyarakat seperti perangkat desa,tenaga honorer,dll, yg berimbas pada daya beli masyarakat hingga perputaran roda ekonomi di kota Sada Kata melambat.
Peningkatan pajak, dan peningkatan pertumbuhan Ekonomi.Selain memotong pengeluaran, meningkatkan penerimaan pajak merupakan cara paling jelas untuk mengurangi defisit APBK.
Sayangnya, hal tersebut juga tidak akan mungkin dilakukan Pemkot pada kondisi saat ini.Di tahun-tahun politik ini tentu eksekutif dan legislatif fokus pada tujuan mengambil hati masyarakat untuk tujuan pemenangan pemilu.
Saat ini masih banyak Restoran/RM/Hotel/Pengusaha Walet/dll yang belum mampu membayar pajak sesuai ketentuan.
Jika pajak Restoran/RM /Hotel dll ditingkatkan dan terjadi ketidakmampuan pembayaran oleh masyarakat yang berujung pada eksekusi penutupan usaha tentu akan berakibat buruk pada peta politik kedepannya.Peningkatan pajak juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi akibat berkurangnya pendapatan rumah tangga dan bisnis yang dapat dibelanjakan.Tentu hal ini beresiko,maka dipastikan tidak akan dilakukan pemerintahan .
Pengeluaran pemerintah untuk beberapa sektor prioritas yang memberikan manfaat bagi masyarakat (pendidikan dan kesehatan) harus terus dilakukan tetapi wajib tepat sasaran adalah kewajiban pemanfaatan dana diarahkan pada kebijakan intervensi yang tepat, pengelolaanya wajib efisien dan efektif, dan tepat sasaran.
Saat ini media massa menemukan masih terdapat banyak sekolah yang tidak memiliki buku dan peralatan yang memadai untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.Sangat miris.
Pemerintahan BISA pada saat ini yang di panglimai H.Sairun selaku Plt Sekda dan ketua team TAPK didorong menggunakan anggaran yg berkeadilan dgn kondisi defisit yg ada.Pada akhir tahun 2023 mencoba mensiasati posisi keuangan yang defisit dengan merencanakan pengalokasian anggaran secara berkeadilan.
Untuk menjamin keadilan alokasi anggaran terwujud maka diperlukan kesadaran semua elemen masyarakat terkait posisi keuangan daerah.
Menyalahkan eksekutif terkait kondisi keuangan daerah kurang bijak karena Legislatif juga turut andil didalam nya dan sudah saatnya pihak eksekutif dan legislatif lakukan ikat pinggang demi kepentingan masyarakat singkirkan kepentingan pribadi dan golongan.
