Jelang pilpres 2024, hoaks kini sudah menjadi bagian dari politik dan tidak bisa dipisahkan. Kecenderungan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Trennya relatif sama, yaitu menggunakan hoaks secara sengaja untuk memprovokasi mayoritas.
Meningkatnya jumlah hoaks dengan tema politik yang berhasil diverifikasi, berpotensi mengancam kualitas pesta demokrasi. Hoaks tak hanya merusak akal sehat calon pemilih, namun juga mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu, dan lebih parah lagi, mampu merusak kerukunan masyarakat yang mengarah ke disintegrasi bangsa.
Untuk mengetahui bagaimana dampak hoaks jelang perhelatan pesta demokrasi, pemilu 2024, Pemimpin Redaksi strateginews.id, Jagad N, berbincang dengan Ketua Umum Relawan Pro GP, Dr. Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn, Rabu [28/6]. Berikut petikannya.
Strateginews.id:
Hoaks kini sudah menjadi bagian dari politik dan tidak bisa dipisahkan. Apalagi jelang pilpres 2024. Apa tanggapan Anda:
Suriyanto
Hoaks tak hanya merusak akal sehat calon pemilih, namun juga mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu, dan lebih parah lagi, hoaks mampu merusak kerukunan masyarakat yang mengarah ke disintegrasi bangsa. Ini sangat berbahaya. Apalagi saya melihat, banyak daripada tokoh-tokoh nasional, ada sejumlah tokoh orde baru, yang seharusnya menjadi panutan dalam memberikan pendidikan politik bagi rakyat, justru ikut menceburkan diri dalam kubangan hoaks itu sendiri.
Saya, sebagai anak bangsa, sebagaimana saudara-saudara kita sebangsa, tentu sangat prihatin. Di berbagai platform media sosial, WAG, banyak bermunculan pendapat daripada tokoh-tokoh tersebut, yang justru memanaskan situasi politik saat ini, dan bisa menodai esensi demokrasi itu sendiri.
Strateginews.id:
Menurut Anda, bagaimana mensikapi fenomena ini?
Suriyanto
Sebenarnya sudah ada landasan hukum bagi penyebar hoaks di kalangan masyarakat. Namun, hal ini tidak bisa memberi efek jera. Harus ada semacama regulasi untuk menangkal hoaks sekaligus membangkitkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya. Misalnya, memberikan sanksi denda bagi penyedia platform yang tidak cukup mengambil langkah menangkal hoaks. Google, Facebook, maupun Youtube bisa kena sanksi hukum, yaitu denda, kalau mereka membiarkan platformnya dipakai untuk menyebarkan hoaks. Ini diterapkan, kalau sudah kita ingatkan tetapi mereka tetap membiarkan. Tapi, ini pun juga tidak mudah.
Cara lain, yang bisa dilakukan untuk mencegah hoaks ini, misalnya dengan memberikan edukasi, dengan menggandeng penyedia platform. Platform jangan hanya menawarkan produknya, tetapi ada tanggungjawab, misalnya literasi digital ke publik, termasuk kampanye menggunakan media sosial secara positif.
Masyarakat harus memahami bahwa hoaks berbahaya bagi masa depan bangsa kita, namun itu saja tidak cukup. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan memilah dan memilih mana berita yang benar dan mana yang keliru. Kegiatan literasi digital harus dilakukan dengan melibatkan multisektor, ini bukan kewajiban pemerintah saja, namun bagi siapa saja yang tidak ingin negeri ini larut dalam bencana informasi akibat hoaks.
Strateginews.id
Tantangan yang paling krusial saat ini?
Suriyanto
Ada sejumlah tantangan terbesar dalam eskalasi politik Indonesia saat ini, antara lain, politik identitas, misinformasi, dan hate speech (ujaran kebencian).
Sebagai anak bangsa, tentu kita punya tanggung jawab untuk menjaga situasi politik di tanah air agar tetap kondusif menjelang pemilihan umum 2024 mendatang.
Tantangan terbesar dalam eskalasi politik, harus disikapi dengan arif, agar tidak menimbulkan gejolak politik tanah air, yang berpotensi mengganggu jalannya pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Dalam menjaga kondusifitas di tahun politik ini, kata Suriyanto, semua pihak hendaknya bisa memberikan komentar-komentar yang sejuk, konstruktif, dan memberi edukasi politik yang baik dan benar bagi masyarakat, tidak melontarkan pendapat-pendapat dalam penentuan presiden dan wakil presiden, sehingga menjadi perdebatan politik, yang bisa membuat masyarakat misinformasi.
Strateginews.id
Sebagai bagian dari relawan pendukung salah satu capres, bagaimana Anda melihat persoalan ini, dimana masing-masing pendukung capres, saling menjatuhkan, fitnah bertebaran, hanya untuk mempengaruhi calon pemilih?
Suriyanto
Pro GP, akan mengedukasi masyarakat bagaimana menjalankan demokrasi dengan baik, benar dan berbudaya. Demokratisasi tidak berjalan baik apabila tidak ditunjang oleh terbangunnya budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Sebagai sebuah proses perubahan dalam menciptakan kehidupan politik yang demokratis, realisasi demokratisasi juga dihadapkan pada dua kutub yang bertentangan, yaitu budaya politik masyarakat yang mendukung (positif) dan yang menghambat (negatif) proses demokratisasi.
Strateginews.id
Sebagai negara demokratis, apakah Anda sependapat, jika proses demokratisasi di Indonesia tidak berjalan seperti yang diharapkan?
Suriyanto
Tak dipungkiri, memang cara pandang seperti itu ada. Namun sebagai sebuah proses, kita telah melaksanakan beberapa kali pemilu paska reformasi. Kita harus mendudukkan kembali ruh daripada demokrasi itu sendiri. Selama ini, demokrasi hanya memanjakan para elit politik sehingga rakyat belum merasakan dampak dari demokrasi secara signifikan, terutama terhadap kesejahteraan dan kemakmurannya.
Timbulnya problem demokrasi dan pemilu di Indonesia bukanlah disebabkan oleh kesalahan konsptual-paradigmatik dan pengaturan normatifnya, melainkan lebih disebabkan melencengnya implementasi demokrasi dari sistem yang mendasarinya. Ini yang harus dibenahi, kita masih punya waktu untuk itu. Proses demokratisasi yang benar, ini yang harus kita transformasikan kepada generasi muda, yang kelak nanti akan meneruskan estafet pengelolaan bangsa ini ke depan.
Strateginews.id
Menurut Anda, tantangan apa yang dihadapi bangsa kita saat ini?
Suriyanto
Tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini dan untuk masa yang akan datang adalah mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki kemampuan produktif, inovatif, kreatif, berdisiplin dan berkepribadian, sehingga menjadi modal dasar pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah manusia yang tidak hanya mampu dan bertahan hidup dalam masa perubahan, berorientasi nilai budaya ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga hams beradab, sopan santun, berdisiplin, memiliki rasa tanggung jawab, tenggang rasa dan beriman.
Penulis: Jagad
