STRATEGINEWS.Id, Jakarta – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan pencopotan baliho bakal calon presiden (capres) yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo di Muara Teweh, Kalimantan Tengah, sebagai wujud netralitas TNI jelang tahun politik Pemilu 2024.
Beberapa waktu lalu, Yudo sempat menyinggung mengenai poin-poin penting netralitas TNI menyongsong tahun politik. Tercatat ada lima poin netralitas TNI dalam menghadapi kontestasi pemilu.
Adapun kelima poin tersebut antara lain:
Pertama, tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik mana pun beserta paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
Kedua, tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
Ketiga, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih (hak individu sebagai warga negara), dilarang memberikan dalam menentukan hak pilih.
Keempat, tidak memberikan tanggapan, komentar, dan meng-upload apa pun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei.
Kelima, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak, dan memberi dukungan partai politik beserta paslon yang diusung.
Mengenai pencopotan baliho Ganjar, Yudo menerangkan bahwa Komandan Kodim 0103/Muara Teweh, Letnan Kolonel Infantri Edi Purwoko sudah berkoordinasi dengan pemasang baliho, termasuk perwakilan partai, Satpol PP, dan juga Bupati Barito Utara untuk mencopot baliho.
“Jadi dilepas disaksikan oleh mereka. Kalau dicopot kesannya langsung digaruk, copot. Jadi kita tetap menggunakan aturan yang ada,” kata Yudo kepada wartawan pada Senin (17/7/2023).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono, menegaskan pencopotan tersebut guna menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024.
Sebab, kata dia jauh sebelum memasuki tahun politik, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada prajurit TNI untuk menjaga netralitas militer dari kontestasi politik.
“TNI tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana Kampanye,” kata Julius dalam keterangan resmi, Minggu (16/7/2023).
[asumsi/red]
