STRATEGINEWS.id, BOGOR – Plt. Bupati Bogor, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setuju dalam menyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pada penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) bertujuan, hal tersebut agar menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor.
Penetapan tersebut dibahas dalam Rapenda bersama DPRD dengan kepala daerah pada saat pelaksanaan rapat Paripurna yang berlangsung di gelar di ruang Paripurna DPRD kabupaten bogor cibinong, Selasa (4/7/2023)
Diketahui bahwa pada penyelenggaraan rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD kabupaten bogor Rudy Susmanto, tak hanya itu, pada kesempatannya Iwan juga menyampaikan bahwa, Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak pasal 8 ayat 3.
“Untuk itu atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota DPRD, khususnya pansus pembahas Raperda, yang telah mengawal dan membahas secara seksama substansi Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, hingga ditetapkan persetujuannya pada kesempatan ini, ”ucap Iwan Setiawan.
Kami juga berharap, semoga dengan adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA, kita dapat bersama-sama mengakselerasi terwujudnya kabupaten bogor menjadi Kabupaten Layak Anak.
“Ini bertujuan agar hak anak-anak kabupaten bogor untuk tumbuh berkembang dengan baik secara jasmani, rohani dan sosial terpenuhi. Serta agar anak dapat berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sekaligus terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi, ”kata Iwan.
Selain menyetujui bersama Perda KLA, pada rapat paripurna tersebut Iwan Setiawan juga menyampaikan beberapa Raperda lain diantaranya, Penyampaian Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Kabupaten Bogor tahun 2022, Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Raperda tentang Pembentukan Kecamatan, dan Raperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Soal terkait Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Kabupaten Bogor tahun 2022, Iwan Setiawana juga menjelaskan, tanggal 30 Mei 2023 BPK secara resmi telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2022. Dari laporan hasil pemeriksaan yang diterima, BPK menemukan masih adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dan harus segera ditindaklanjuti.
“Untuk itu, saya telah perintahkan jajaran kepala perangkat daerah terkait, untuk segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK tersebut dan memperbaiki segala kekurangan dan kekeliruan untuk perbaikan pada tahun-tahun yang akan datang, ”tandas Iwan
Berikutnya, pada Rapat Paripurna juga terdapat penetapan keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemkab Bogor tahun 2022. Dan pembacaan perubahan utusan Fraksi Persatuan Pembangunan Bangsa (PPB) pada alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bogor.
Plt. Bupati Bogor juga menambahkan, dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD atas dukungan dan kerjasamanya selama ini dalam menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Bogor.
“Semoga Allah Subhanahu Wata’ala senantiasa memberikan kekuatan, kemudahan, petunjuk serta bimbingan-nya kepada kita dalam upaya bersama untuk mewujudkan cita-cita Pancakarsa dan visi Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban, ”tandas Iwan Setiawan
[wm]
