Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta.
Apa gunanya inflasi disebut terkendali jika keluarga kelas menengah tetap harus menghitung ulang bensin, ongkos perjalanan, tiket pesawat, biaya sekolah, cicilan, dan belanja bulanan pada saat yang sama?
Pertanyaan ini muncul setelah Badan Pusat Statistik merilis inflasi Juni 2026 sebesar 0,44 persen secara bulanan dan 3,34 persen secara tahunan.
Secara makro, angka itu masih terlihat aman. Akan tetapi, bagi rumah tangga berpendapatan tetap, inflasi bukan sekadar angka rata-rata.
Ia adalah tekanan kas yang makin menjadi beban berat.
BPS mencatat Indeks Harga Konsumen Juni 2026 berada di level 111,89, dengan inflasi tahun kalender 1,79 persen dan inflasi inti tahunan 2,76 persen.
Bank Indonesia juga menyatakan inflasi IHK Juni 2026 masih berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen.
Secara teknokratis, pemerintah dapat mengatakan stabilitas harga masih terjaga. Akan tetapi, cara membaca inflasi tidak boleh berhenti pada rata-rata nasional.
Rata-rata yang tampak jinak dapat menyembunyikan tekanan berat pada kelompok tertentu, terutama kelas menengah bawah yang tidak selalu mendapat bantuan sosial, tetapi belum cukup kuat menahan guncangan harga.
Masalah terbesar inflasi Juni 2026 adalah sumber tekanannya.
Dalam paparan BPS, kelompok transportasi mengalami inflasi bulanan 2,29 persen dengan andil 0,28 persen terhadap inflasi Juni.
Bensin menyumbang andil 0,21 persen, tarif angkutan udara 0,05 persen, dan pelumas atau oli mesin 0,01 persen.
Secara tahunan, kelompok transportasi mengalami inflasi 4,57 persen dengan andil 0,55 persen terhadap inflasi tahunan Juni 2026.
Ini bukan tekanan kecil, sebab transportasi bukan konsumsi mewah bagi pekerja, pelaku usaha kecil, mahasiswa, dan keluarga perkotaan.
Bensin adalah biaya bekerja. Ongkos perjalanan adalah biaya produktivitas. Tiket pesawat di negara kepulauan bukan selalu urusan liburan, melainkan juga biaya pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keluarga.
Ketika transportasi naik, efeknya merembes ke banyak sektor. Biaya distribusi UMKM ikut terdorong.
Harga barang berpotensi naik. Mobilitas pekerja menjadi lebih mahal. Keluarga yang tinggal jauh dari tempat kerja atau sekolah anak makin rentan.
Ini artinya, inflasi transportasi bekerja seperti pemotongan pendapatan riil secara diam-diam.
Gaji nominal mungkin tetap, tetapi kemampuan membeli berkurang.
Di sinilah kelas menengah Indonesia berada dalam posisi paling rapuh.
Laporan Mandiri Institute menyebut jumlah kelas menengah Indonesia menyusut dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Proporsinya terhadap total penduduk turun dari 17,1 persen menjadi 16,6 persen.
Pada saat yang sama, kelompok aspiring middle class mencapai sekitar 50,4 persen populasi.
Data ini menunjukkan bahwa banyak rumah tangga Indonesia berada di ambang kelas menengah, tetapi mudah turun kelas ketika menghadapi kenaikan biaya hidup, kehilangan pekerjaan, biaya pendidikan, cicilan, atau sakit.
Kelas menengah sering dianggap mandiri dan kuat, padahal sebagian besar hidup dalam tekanan permanen.
Mereka membayar pajak, membeli BBM nonsubsidi, membayar pendidikan anak, mencicil rumah atau kendaraan, dan menanggung biaya kesehatan yang tidak selalu tertutup layanan publik.
Mereka terlalu mampu untuk menjadi sasaran bantuan sosial, tetapi terlalu rentan untuk dibiarkan menanggung semua risiko sendiri.
Oleh karena itu, inflasi 3,34 persen tidak boleh dibaca secara datar.
Bagi kelompok berpendapatan tinggi, kenaikan bensin atau tiket pesawat mungkin hanya mengurangi konsumsi tambahan.
Bagi kelas menengah bawah, kenaikan itu bisa menggerus tabungan, menunda kebutuhan penting, atau memaksa keluarga berutang.
Padahal, ekonomi nasional masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga.
Bank Indonesia mencatat ekonomi triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan, dengan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen, antara lain ditopang mobilitas masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional dan stimulus pemerintah.
Jika kelas menengah mulai menahan belanja, menunda pembelian, mengurangi perjalanan, atau memangkas konsumsi pendidikan dan kesehatan, maka dampaknya akan kembali ke pertumbuhan ekonomi.
Menjaga kelas menengah bukan agenda elitis, melainkan agenda stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah harus berhati-hati agar narasi inflasi terkendali tidak menjadi alasan untuk mengabaikan tekanan riil.
Stabilitas makro penting, tetapi tidak cukup jika ongkos hidup naik lebih cepat daripada pendapatan.
Inflasi yang rendah pun bisa terasa berat bila sumbernya berasal dari komponen yang sulit dihindari, seperti transportasi, energi, pendidikan, pangan, dan perumahan.
Respons kebijakan juga tidak cukup dibebankan kepada Bank Indonesia.
Suku bunga dapat menjaga ekspektasi inflasi dan nilai tukar, tetapi tidak otomatis menurunkan harga tiket pesawat, memperbaiki transportasi publik, menekan biaya logistik, atau mengurangi beban pendidikan.
Pemerintah perlu masuk melalui kebijakan fiskal, regulasi sektor riil, dan tata kelola harga.
Oleh karena itu, pemerintah harus membuka transparansi formula harga BBM nonsubsidi, memastikan penurunan harga energi global ditransmisikan secara adil, dan mengaudit struktur biaya tiket pesawat, termasuk avtur, biaya bandara, serta tingkat persaingan rute.
Transportasi publik harus diperlakukan sebagai kebijakan daya beli, bukan sekadar proyek infrastruktur.
Setiap rupiah yang menurunkan ongkos mobilitas pekerja akan kembali sebagai konsumsi dan produktivitas.
Selain itu, pemerintah perlu menyusun perlindungan kelas menengah bawah yang tidak selalu berbentuk bansos tunai.
Insentif transportasi pekerja, pengurangan biaya pendidikan yang tepat sasaran, kredit pendidikan berbunga rendah, perluasan jaminan kehilangan pekerjaan, dan penguatan layanan kesehatan publik akan jauh lebih relevan daripada membiarkan keluarga menanggung semua risiko sendiri.
DPR juga harus meminta pemerintah menyajikan analisis dampak distribusional setiap kebijakan harga, tarif, energi, dan transportasi.
Inflasi Juni 2026 memberi pelajaran bahwa angka makro tidak boleh memutus hubungan dengan kenyataan hidup rakyat.
Negara boleh menyebut inflasi masih terkendali. Akan tetapi, negara tidak boleh puas ketika kelas menengah makin sulit bernapas.
Jika inflasi stabil tetapi dompet rakyat terus tertekan, maka yang bermasalah bukan hanya harga, melainkan arah kebijakan publik.
End
