Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Mengapa ketika PLN masih menghadapi persoalan pasokan batu bara yang berpotensi mengganggu keandalan listrik nasional, langkah strategis yang diambil justru menambah jabatan Wakil Direktur Utama?
Pertanyaan ini layak diajukan setelah RUPS PLN 2026 memutuskan menambah satu posisi baru di jajaran puncak manajemen.
Keputusan tersebut muncul di tengah kekhawatiran publik terhadap ketahanan pasokan energi primer dan munculnya gangguan kelistrikan di sejumlah wilayah.
Masalah utama PLN saat ini sesungguhnya cukup jelas. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kebutuhan batu bara PLN pada 2026 mencapai sekitar 154 juta ton, sementara kontrak yang telah diamankan baru sekitar 134 juta ton.
Masih terdapat kekurangan sekitar 20 juta ton yang harus dipenuhi agar operasional pembangkit tetap aman.
Di saat yang sama, pemerintah juga mengalokasikan subsidi dan kompensasi energi dalam jumlah sangat besar untuk menjaga keterjangkauan tarif listrik dan stabilitas ekonomi nasional.
Dalam konteks tersebut, publik tentu berhak bertanya apakah penambahan posisi Wakil Direktur Utama benar-benar menjawab akar persoalan yang sedang dihadapi perusahaan.
Sebab persoalan PLN saat ini bukan kekurangan jabatan struktural, melainkan bagaimana memastikan pasokan energi tersedia tepat waktu, biaya produksi terkendali, dan risiko gangguan sistem dapat diminimalkan.
Ketika Solusi Tidak Menyentuh Sumber Masalah
Penambahan jabatan di level puncak selalu membawa konsekuensi biaya.
Ada remunerasi, fasilitas, dukungan staf, serta kebutuhan koordinasi baru. Secara teori, posisi tambahan dapat memperkuat tata kelola jika memang terdapat beban kerja yang tidak tertangani.
Namun efektivitasnya harus dapat dibuktikan melalui perbaikan kinerja yang nyata.
Analogi sederhananya seperti sebuah kapal yang menghadapi ancaman kebocoran.
Solusi pertama bukan menambah jumlah kapten di anjungan, melainkan menutup titik kebocoran agar kapal tetap berlayar.
Dalam kasus PLN, titik kebocoran tersebut berada pada rantai pasok energi primer, terutama batu bara yang masih menjadi tulang punggung pembangkit listrik nasional.
Oleh karena itu, penambahan Wakil Direktur Utama berisiko dipersepsikan sebagai langkah administratif yang tidak langsung menyentuh persoalan operasional.
Yang dibutuhkan PLN saat ini adalah penguatan sistem pengadaan, pengawasan pasokan, manajemen cadangan, dan mekanisme respons cepat ketika terjadi gangguan.
DMO dan Risiko Birokrasi yang Semakin Panjang
Sebagian pihak berargumen bahwa kehadiran Wakil Direktur Utama dapat memperkuat koordinasi dengan perusahaan tambang batu bara terkait kewajiban Domestic Market Obligation atau DMO.
Namun pertanyaannya, apakah masalah selama ini terletak pada kurangnya pejabat yang berkoordinasi?
Instrumen kebijakan sebenarnya sudah tersedia. Pemerintah mewajibkan produsen batu bara mengalokasikan sebagian produksinya untuk kebutuhan domestik, termasuk PLN.
Tantangan terbesar justru berada pada kepatuhan pelaku usaha, pengawasan pemerintah, serta kecepatan pengambilan keputusan saat terjadi ancaman kekurangan pasokan.
Dalam kondisi darurat, organisasi yang terlalu bertingkat justru berpotensi memperlambat respons.
Setiap tambahan lapisan birokrasi dapat memperpanjang rantai komando dan memperbesar risiko tumpang tindih kewenangan. Padahal dalam bisnis kelistrikan, kecepatan sering kali menjadi faktor penentu antara sistem yang tetap stabil dan sistem yang mengalami gangguan.
Jika tujuan penambahan Wadirut adalah memperkuat hubungan dengan pemasok batu bara, maka ukuran keberhasilannya harus jelas dan terukur.
Misalnya, peningkatan hari cadangan batu bara di pembangkit, percepatan kontrak pasokan, atau berkurangnya risiko gangguan akibat keterlambatan distribusi.
Tanpa indikator semacam itu, publik akan sulit melihat nilai tambah dari perubahan struktur tersebut.
Efisiensi yang Semestinya Menjadi Prioritas
Sebagai BUMN strategis, PLN tidak hanya dituntut menyediakan listrik yang andal, tetapi juga mengelola sumber daya secara efisien.
Setiap rupiah yang dikeluarkan perusahaan pada akhirnya memiliki implikasi terhadap keuangan negara dan masyarakat luas.
Dalam situasi ketika biaya penyediaan energi masih menghadapi ketidakpastian dan pemerintah terus menanggung beban subsidi serta kompensasi yang besar, semangat efisiensi semestinya menjadi prioritas utama.
Restrukturisasi organisasi harus menghasilkan nilai tambah yang lebih besar daripada biaya yang ditimbulkannya.
Yang dibutuhkan PLN saat ini bukanlah organisasi yang semakin besar, melainkan organisasi yang semakin gesit.
Tantangan kelistrikan nasional ke depan jauh lebih kompleks, mulai dari menjaga ketahanan pasokan energi primer hingga mengelola transisi menuju energi yang lebih bersih.
Semua itu membutuhkan ketepatan eksekusi, bukan sekadar penambahan lapisan manajemen.
Ukuran Sesungguhnya dari Keberhasilan
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan PLN bukanlah jumlah kursi di ruang direksi.
Ukurannya adalah seberapa andal listrik tersedia bagi masyarakat dan industri, seberapa kuat pasokan energi primer terjamin, serta seberapa efisien perusahaan menjalankan mandatnya.
Jika tambahan jabatan Wakil Direktur Utama mampu mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat ketahanan pasokan batu bara, dan mengurangi risiko pemadaman, maka publik tentu akan menerima langkah tersebut sebagai kebutuhan organisasi.
Namun jika perubahan ini hanya memperbesar struktur tanpa memperbaiki kinerja, maka keputusan tersebut akan dipandang sebagai penggemukan birokrasi di saat perusahaan justru membutuhkan fokus pada persoalan yang paling mendasar.
PLN tidak sedang kekurangan pejabat. Yang lebih mendesak adalah memastikan pasokan energi tersedia, sistem tetap andal, dan listrik terus menyala bagi jutaan rumah tangga serta pelaku usaha.
Di situlah ukuran sesungguhnya dari kepemimpinan dan tata kelola sebuah perusahaan listrik negara.
End
