Strateginews.Id, Donggala – Memasuki tahun kedua pemerintahan Bupati Vera Elena Laruni di Donggala, alih-alih ciptakan pemerintahan bersih, berwibawa dan akuntabel serta bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) malah di sinyalir semakin rusak dan bobrok.
Lucunya, ketika sedang pidato di atas panggung Bupati VEL getol berteriak lantang perjuangkan kepentingan kesejahteraan, pembangunan dan tingkatkan ekonomi masyarakat di Donggala tapi nyatanya jauh panggang dari api. Demikian di katakan praktisi hukum asal Sojol, Abdul Haris DG Nappa, SH menilai kepemimpinan VEL sebagai Bupati Donggala akhir-akhir ini.
Masalah demi masalah silih berganti dan tak ada kebijakan atau produk solusi untuk penyelesaian yang kongkrit dari Bupati. Menurut Haris, mulai urusan P3K, kegiatan proyek, kinerja beberapa oknum pejabat OPD yang memble dan masalah keuangan daerah yang defisit tak kunjung membaik hingga berujung pada penggeledahan di kantor Bapenda menunjukkan betapa buruknya manajemen pemerintahan Donggala saat ini.
“Sebaiknya bupati jangan hanya sibuk bicara di panggung, di mana-dimana selalu ngomong atas namakan kepentingan masyarakat Donggala. Karena kami lihat, tim ahli yang ada di sampingnya, sibuk dan pandai bikin program ini dan itu. Tapi hasilnya diduga orientasinya bagi-bagi jatah proyek menghabiskan APBD semata,” terang Haris.
Sangat di sayangkan lanjutnya, program yang di gagas Bupati VEL bersama tim ahlinya saat ini, justru banyak yang tidak tepat sasaran, tidak tercapai azas manfaat dan hal ini di khawatirkan nantinya berujung pada tindakan kejahatan “korupsi” yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.
“Akhir akhir ini kita dikejutkan adanya Penggeledahan dan penyitaan dokumen atas penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilakukan tim penyidik pidsus dan intel Kejaksaan Tinggi dan hal ini menjadi tamparan keras dan sangat memalukan bagi masyarakat Donggala,” Ujar Haris.
Karena terangnya, pastilah publik menilai betapa bobroknya perilaku oknum para pejabat di Donggala. Selain itu, publik juga menyoroti kepemimpinan VEL lemah dalam mengawasi bawahannya, atau menilai Bupati Donggala justru di ” sinyalir” terbawa arus permainan bawahannya.
“Misalnya, Kepala Dinas Dikpora dan Kepala Bapenda yang baru dia lantik 3 bulan lalu. Kedua oknum pejabat eselon II ini ramai di bicarakan masyarakat karena pemberitaan di media. Kabarnya, Kadis Dikpora di tengarai adanya intervensi pengaturan proyek revitalisasi sekolah dan Kepala Bapenda di duga terindikasi tindak pidana korupsi sektor pertambangan,” papar Haris.
Bila di amati dengan cermat terang Haris, masalah yang membelit dua pejabat eselon II di lingkup Pemkab Donggala tersebut, menjadi potret betapa rusaknya mental oknum pejabat yang berada di sekeliling Bupati VEL sekarang ini. Pemerintahannya hanya di isi gerombolan parlente mental penyamun.
“Ini memalukan Bupati pilihan rakyat, tapi di kelilingi sekelompok penyamun parlente. Pandai berteori belaka dengan orientasi program proyek untuk habiskan miliaran uang APBD, tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat Donggala. Karena itu sebaiknya Bupati menggunakan Dana APBD yang pro rakyat dan memastikan setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di gunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bukan untuk kepentingan kelompok tertentu ,” Sembur Haris menutup.
DAD
