STRATEGINEWS.id, Subulussalam – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik pemberhentian dan pengangkatan sejumlah perangkat Desa Panji, Kecamatan Longkib, Jumat (5/6/2026).
RDP yang berlangsung di ruang sidang DPRK Subulussalam tersebut dipimpin Ketua DPRK, Ade Fadli Pranata Bintang, didampingi Wakil Ketua DPRK H. Mukmin dan Rasumin. Turut hadir anggota DPRK, di antaranya Ardiyanto, Alimsyah, serta Pukak Fazri.
Selain itu, rapat juga dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK), Kabag Pemerintahan Wildan Sastra, Kabag Hukum Jamaludin, Camat Longkib, Pj Kepala Desa Panji Rahmad Fadli, mantan Pj Kepala Desa Panji, serta puluhan masyarakat Desa Panji.
Dalam forum tersebut, sejumlah warga menyampaikan berbagai keluhan terkait kebijakan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Bahkan, dampak dari polemik tersebut disebut telah berujung pada laporan polisi terhadap lima warga Desa Panji.
Warga yang hadir juga meminta Pemerintah Kota Subulussalam mengevaluasi bahkan memberhentikan Penjabat Kepala Desa Panji karena dianggap gagal menciptakan kondusivitas di desa.
Setelah mendengarkan keterangan dari seluruh pihak, DPRK Subulussalam menyimpulkan bahwa proses pemberhentian perangkat desa yang menjadi pokok persoalan diduga dilakukan tidak sesuai prosedur yang berlaku.
Melalui forum RDP tersebut, DPRK meminta agar persoalan tersebut segera diselesaikan secara tuntas oleh pihak eksekutif bersama masyarakat Desa Panji guna menghindari konflik yang berkepanjangan.
“Permasalahan ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah dan seluruh pihak terkait agar tidak terus menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat,” mengemuka dalam rapat tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Subulussalam, Rasumin, turut menyoroti peran kepala mukim yang saat ini juga menjabat sebagai kepala dusun di Desa Panji. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian dan penyelesaian agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan desa.
RDP berlangsung cukup dinamis dengan berbagai pandangan dan masukan dari masyarakat maupun unsur pemerintah. DPRK berharap seluruh pihak dapat mengedepankan musyawarah dan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya stabilitas pemerintahan dan keharmonisan masyarakat Desa Panji.
Reporter: Iswandi
