Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Ketika Negara Ingin Hadir Lebih Kuat, Siapa yang Menjaga Negara Agar Tidak Menjadi Beban?
Pertanyaan terbesar dari pidato Presiden Prabowo bukan hanya apakah Indonesia mampu menjadi negara maju, atau apakah RAPBN 2027 cukup kuat untuk membiayai ambisi besar pemerintah.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah ini: ketika Presiden ingin negara hadir lebih kuat dalam mengelola sumber daya alam, ekspor, pangan, koperasi, makanan bergizi gratis, Danantara, hilirisasi, dan perlindungan sosial, apakah mesin negara kita sudah cukup bersih, cepat, dan kompeten untuk memikul peran sebesar itu?
Pidato Prabowo membawa pesan besar tentang kedaulatan ekonomi. Ia menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak boleh terus bocor, ekspor tidak boleh dimanipulasi melalui under invoicing dan transfer pricing, devisa hasil ekspor harus lebih banyak tinggal di dalam negeri, dan Pasal 33 UUD 1945 harus dijalankan secara konsekuen.
Namun gagasan negara kuat selalu memiliki dua sisi. Ia bisa menjadi alat pemulihan kedaulatan ekonomi, tetapi juga bisa berubah menjadi birokrasi yang makin berkuasa, makin lambat, dan makin rentan menciptakan rente baru. Di sinilah potensi masalah ke depannya.
Indonesia memang membutuhkan negara yang kuat. Tetapi negara yang kuat tidak boleh berarti birokrasi makin gemuk, izin makin panjang, BUMN makin dominan tanpa akuntabilitas, dan rakyat serta pengusaha makin banyak berhadapan dengan meja administrasi.
Negara kuat harus berarti negara yang mampu melindungi kepentingan publik, menutup kebocoran kekayaan nasional, menegakkan hukum, mempercepat layanan, dan memastikan setiap rupiah kekayaan bangsa kembali kepada rakyat.
Pidato yang Menggugat Paradoks Indonesia
Pidato Prabowo menggugat paradoks besar Indonesia.
Negara ini kaya sumber daya alam, memiliki sawit, batu bara, nikel, bauksit, tembaga, laut luas, bonus demografi, dan pasar domestik besar.
Namun rasio penerimaan negara masih rendah. Anggaran selalu terasa sempit.
Gaji guru dan aparat hukum lama tertinggal. Nelayan masih kesulitan es batu dan solar. Petani sering tidak menikmati harga layak. Kelas menengah melemah.
Pertumbuhan ekonomi terjadi, tetapi tidak selalu berubah menjadi mobilitas sosial.
Ini seperti sebuah rumah besar yang tanahnya luas, kebunnya subur, kolamnya penuh ikan, tetapi dapurnya tetap kekurangan bahan makanan.
Masalahnya bukan tidak punya kekayaan. Masalahnya ada pada saluran yang bocor, pintu yang tidak terkunci, dan penjaga rumah yang kadang ikut membiarkan barang keluar tanpa catatan.
Okeh Karena itu, ketika Presiden menyebut under invoicing, under counting, transfer pricing, pelarian devisa, tambang ilegal, kebun ilegal, dan lemahnya Bea Cukai, ia sedang menunjuk akar masalah yang sering luput dari perdebatan fiskal.
Selama ini, perdebatan APBN terlalu sering berhenti pada apakah subsidi perlu dipangkas, pajak dinaikkan, atau utang ditambah.
Padahal ada pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa kekayaan sebesar itu tidak cukup menjadi penerimaan negara?
Dalam konteks RAPBN 2027, pertanyaan ini menjadi sangat penting. Pemerintah ingin menjalankan banyak program besar, dari makanan bergizi gratis, swasembada pangan, desa nelayan, koperasi desa, rumah subsidi, hilirisasi, hingga Danantara.
Akan Tetapi pendapatan negara masih berada pada kisaran yang sempit dibandingkan kebutuhan belanja.
Ini artinya, tanpa penutupan kebocoran besar di sektor sumber daya alam dan ekspor, ambisi besar itu akan berhadapan dengan tembok fiskal.
Negara Kuat Perlu, Tapi Negara Harus Lebih Bersih dari Pasar yang Dikoreksinya
Salah satu bagian paling penting dari pidato itu adalah rencana tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal atau fasilitas pemasaran. Tujuannya jelas, yaitu menutup manipulasi harga, memastikan devisa pulang, memperbaiki data ekspor, dan meningkatkan penerimaan negara.
Secara gagasan, ini bisa dimengerti. Jika selama ini ekspor komoditas dilakukan oleh banyak entitas dengan struktur afiliasi luar negeri, negara sering kesulitan mengetahui harga sebenarnya, volume sebenarnya, dan ke mana laba akhirnya diparkir. Dengan pintu yang lebih terkonsolidasi, pemerintah berharap memiliki kontrol lebih kuat atas transaksi strategis.
Namun, di sinilah catatan kritis harus diberikan. Obat kebocoran tidak boleh menciptakan penyakit baru. Ekspor satu pintu bisa menjadi alat kedaulatan ekonomi, tetapi juga bisa menjadi pintu rente baru jika BUMN tidak transparan, tidak profesional, dan tidak diawasi secara ketat. Jika swasta selama ini dituduh bermain under invoicing dan transfer pricing, maka negara harus membuktikan bahwa BUMN lebih bersih, lebih efisien, dan lebih akuntabel.
BUMN yang menjadi pintu ekspor tidak boleh hanya menjadi meja baru untuk stempel dan komisi. Ia harus menjadi trading house yang canggih, memahami harga global, kontrak internasional, manajemen risiko, pembiayaan, logistik, standar kualitas, dan kepastian pembayaran.
Jika tidak, kebijakan ini bisa menimbulkan bottleneck ekspor. Barang tertahan, kontrak terganggu, devisa melambat, dan pengusaha kehilangan kepastian.
Maka prinsipnya sederhana: negara boleh masuk lebih jauh, tetapi negara tidak boleh masuk dengan cara lama.
Negara tidak boleh membawa budaya izin lambat, tanda tangan berlapis, pungli, dan rekomendasi teknis yang dibuat sebagai alat tawar.
Negara yang ingin memperbaiki pasar harus lebih unggul daripada pasar yang dikoreksinya.
Birokrasi Adalah Ujian Terbesar Ekonomi Pancasila
Prabowo berkali-kali menyinggung birokrasi, pungli, izin yang terlalu lama, Bea Cukai, aparat yang bermain, bahkan jaringan yang merasa kebal karena pemimpin politik berganti.
Bagian ini justru menjadi pengakuan paling penting. Musuh ekonomi Indonesia bukan hanya asing, bukan hanya harga global, bukan hanya dolar yang kuat, tetapi juga birokrasi sendiri.
Tidak ada ekonomi Pancasila yang berhasil jika birokrasi tetap menjadi pagar berduri bagi rakyat dan dunia usaha.
Tidak ada Pasal 33 yang hidup jika tambang ilegal berjalan bertahun-tahun karena ada backing.
Tidak ada hilirisasi yang sehat jika izin industri berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tidak ada koperasi desa yang kuat jika pendampingannya hanya administratif.
Tidak ada makanan bergizi gratis yang aman jika dapurnya tidak diawasi dengan standar gizi dan kebersihan yang ketat.
Presiden benar ketika mengatakan negara maju membutuhkan pemerintahan yang unggul.
Tetapi pemerintahan unggul bukan hanya soal menaikkan gaji hakim, guru, atau aparat. Kesejahteraan aparatur penting, tetapi tidak otomatis menghapus korupsi. Integritas lahir dari kombinasi gaji layak, pengawasan kuat, transparansi kekayaan, sanksi tegas, audit digital, dan keberanian menindak orang kuat.
Jika tidak, kenaikan gaji hanya menjadi tambahan biaya negara, sementara perilaku lama tetap hidup.
Negara tidak boleh mengira bahwa korupsi selesai hanya karena pendapatan aparatur naik. Korupsi sering bukan hanya karena kebutuhan, tetapi karena kekuasaan tanpa pengawasan.
Program Besar Butuh Tata Kelola Besar
Makanan Bergizi Gratis, Danantara, koperasi desa, desa nelayan, swasembada pangan, dan hilirisasi adalah program besar. Masing-masing memiliki potensi besar, tetapi juga risiko besar.
MBG bisa menjadi investasi gizi dan penggerak ekonomi lokal jika bahan pangan diserap dari petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM sekitar.
Akan tetapi MBG juga bisa menjadi proyek konsumtif raksasa jika pengadaan dikuasai vendor tertentu, kualitas makanan lemah, dan pengawasan dapur tidak ketat.
Danantara bisa menjadi dana kekayaan masa depan jika dikelola profesional, transparan, dan bebas dari proyek titipan.
Akan tetapi Danantara juga bisa menjadi APBN bayangan jika dipakai untuk membiayai proyek yang tidak layak secara ekonomi.
Koperasi desa bisa menjadi rantai pasok rakyat jika memiliki manajemen, modal kerja, akuntansi, pasar, dan pengawasan.
Tapi juga koperasi bisa menjadi papan nama massal jika hanya mengejar target puluhan ribu unit tanpa bisnis yang hidup.
Hilirisasi bisa menaikkan nilai tambah jika menciptakan teknologi, industri turunan, pekerjaan formal, dan basis pajak.
Namun hilirisasi bisa menjadi etalase investasi padat modal jika tenaga kerja lokal minim, lingkungan rusak, dan keuntungan terkonsentrasi.
Oleh Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan pada banyaknya program, tetapi pada kualitas tata kelolanya.
Negara Harus Hadir, Tapi Jangan Menjadi Monster Administrasi
Pidato Prabowo memiliki kekuatan karena berani menyebut masalah yang selama ini sering dibungkus bahasa halus: kekayaan bocor, ekspor dimanipulasi, birokrasi lambat, pungli menghambat usaha, dan aparat kadang menjadi pelindung pelanggaran.
Ini adalah diagnosis yang tajam.
Namun diagnosis tajam harus diikuti terapi yang tepat. Jika jawabannya hanya memperbesar peran negara tanpa membersihkan birokrasi, maka negara kuat bisa berubah menjadi negara yang makin mengatur tetapi tidak makin melayani.
Rakyat tidak butuh negara yang hanya gagah di podium.
Rakyat butuh negara yang membuat harga pangan stabil, izin usaha cepat, guru sejahtera, nelayan punya solar dan cold storage, anak makan bergizi, pengusaha jujur dilindungi, pengusaha nakal ditindak, dan pejabat korup tidak kebal.
Ekonomi Pancasila bukan berarti semua urusan diambil alih negara.
Ekonomi Pancasila berarti negara hadir untuk menjaga keadilan, tetapi tetap memberi ruang bagi swasta, koperasi, dan rakyat untuk bergerak.
Yang kuat menarik yang lemah, bukan yang kuat berlindung di balik birokrasi untuk menguasai yang lemah.
Maka catatan penting dari pidato Prabowo adalah ini: Indonesia memang membutuhkan negara yang kuat.
Akan Tetapi negara yang kuat harus menjadi pelayan publik yang bersih, bukan penguasa administrasi yang makin menakutkan.
Tanpa reformasi birokrasi, perang melawan kebocoran ekonomi hanya akan berpindah tempat, dari pasar yang nakal ke negara yang tidak transparan.
END
