STRATEGINEWS. Id. Landak Kalbar- Layanan hemodialisa atau cuci darah di RSUD Landak mulai berjalan untuk pasien peserta BPJS Kesehatan. Namun, kapasitas awal yang tersedia masih terbatas, sementara kebutuhan pasien gagal ginjal di Kabupaten Landak sudah mencapai puluhan orang.
Bupati Landak Karolin Margret Natasa menegaskan, layanan hemodialisa di RSUD Landak memang dibangun untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Menurut dia, kehadiran layanan itu tidak boleh dilihat sekadar sebagai tambahan fasilitas rumah sakit, melainkan bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kesehatan bagi warga.
“Unit HD ini bukan kitanya ngada-ngada, tapi memang sesuai dengan data kita mengenai jumlah pasien dan juga permintaan dari masyarakat,” kata Karolin beberapa waktu lalu.
Data kebutuhan itu bukan tanpa dasar. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Dialisis RSUD Landak dr Rusdianto, Sp.PD, mengatakan berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Landak, terdapat sekitar 49 pasien gagal ginjal di Kabupaten Landak yang membutuhkan layanan cuci darah. Mereka tersebar di berbagai wilayah dan selama ini harus mengakses layanan ke luar daerah.
“Untuk saat ini dengan membuka pelayanan cuci darah di RSUD Landak, sudah dapat kita melakukan pelayanan dua kali seminggu. Mudah-mudahan dengan bertambahnya sumber daya termasuk perawat yang terlatih, nanti akan semakin banyak pasien yang membutuhkan cuci darah dapat terlayani di RSUD Landak ini sendiri,” kata Rusdianto saat diwawancara, Rabu (22/4/2026).
Meski begitu, daya tampung layanan di RSUD Landak saat ini masih terbatas. Direktur RSUD Landak dr Albertus Geovani mengatakan rumah sakit baru memiliki empat unit alat hemodialisa. Dengan kapasitas tersebut, layanan rutin baru bisa menjangkau 12 pasien dalam satu pekan untuk satu shift.
“Kalau yang dengan 4 alat itu, kalau dengan satu shift kita mampu dalam 1 kali 1 minggu itu 12 pasien saja,” kata Albertus.
Kondisi itu membuat rumah sakit harus menyusun pengembangan layanan secara bertahap. Sebab, dari jumlah pasien yang membutuhkan terapi cuci darah, baru sebagian yang dapat dijadwalkan rutin. Selebihnya masih menunggu kapasitas layanan diperluas.
Albertus mengakui, bila kapasitas hanya berhenti pada angka itu, maka masih banyak pasien Landak yang belum bisa terlayani di daerah sendiri. Karena itu, rumah sakit menyiapkan langkah lanjutan, mulai dari penguatan tenaga hingga penambahan alat.
“Kalau cuma 12 pasien, kasihan pasien-pasien yang lain tidak bisa terlayani. Nanti kalau memang bisa lancar, yang empat ini bagus, tentu kita akan berupaya bagaimana caranya untuk menambah pelayanan,” ujarnya.
Menurut dia, salah satu syarat penting untuk pengembangan layanan adalah ketersediaan tenaga terlatih. Tahun ini, RSUD Landak juga bekerja sama dengan penyedia untuk mengirim dokter dan perawat mengikuti pelatihan. Jika tenaga sudah siap, rumah sakit akan mengajukan penambahan alat agar pelayanan bisa diperluas.
“Kalau tenaga kita sudah pelatihan, nambah alat kita bisa diajukan ke penyedia,” kata Albertus.
Di tengah keterbatasan kapasitas awal itu, Karolin menilai kehadiran layanan HD tetap menjadi langkah penting karena beban pasien selama ini tidak ringan. Warga Landak yang membutuhkan terapi rutin harus pergi ke Pontianak, Sanggau, Mempawah, atau Singkawang, dengan konsekuensi biaya, waktu, dan tenaga yang jauh lebih besar.
“RSUD di daerah itu kan bukan hanya mengejar keuntungan, tapi memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat kita, memudahkan masyarakat, membuat pelayanan menjadi lebih dekat, sehingga bisa lebih murah bagi masyarakat,” ujar Karolin.
Secara medis, kata Rusdianto, pasien gagal ginjal kronik membutuhkan terapi pengganti ginjal karena fungsi ginjal sudah tidak bekerja normal. Hemodialisa menjadi salah satu terapi yang memungkinkan pasien tetap bertahan hidup. Dalam standar pelayanan, pasien umumnya memerlukan cuci darah dua sampai tiga kali dalam seminggu.
“Adapun untuk standar pelayanan cuci darah itu sendiri, yakni minimal dua sampai tiga kali dalam seminggu,” katanya.
Karena itu, keberlanjutan dan perluasan kapasitas layanan menjadi penting. Terlebih, layanan hemodialisa bukan layanan sekali datang selesai, melainkan layanan rutin yang menentukan kualitas hidup pasien.
Albertus mengatakan saat ini pasien peserta BPJS yang menjalani cuci darah di RSUD Landak tidak dipungut biaya. Seluruh pembiayaan ditanggung BPJS dan akan diklaim oleh rumah sakit sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kalau dia BPJS dia berobat ke kita gratis, semua ditanggung biayanya. Jadi pasien tidak membayar,” ujarnya.
Sebelumnya, proses operasional layanan HD di RSUD Landak sempat tersendat meski izin Kementerian Kesehatan telah terbit. Saat menerima jajaran BPJS Kesehatan pada 15 April 2026, Karolin sempat mengingatkan pentingnya sinkronisasi dan komunikasi agar layanan kesehatan yang sudah siap tidak kembali tertahan di tahap akhir.
“Begitu punya Kemenkes keluar, kok malah punya BPJS yang enggak mau. Alasannya bertambah ini dan itu. Jadi ya saya kira komunikasinya tolong diperbaiki,” kata Karolin.
Kini setelah layanan berjalan, perhatian berikutnya tertuju pada penguatan kapasitas. Pemerintah daerah berharap rumah sakit dapat secara bertahap menambah alat dan tenaga agar lebih banyak pasien Landak tertangani di daerah sendiri.
Karolin menegaskan, pelayanan kesehatan di daerah hanya akan kuat jika semua pihak bergerak dalam semangat saling mendukung, bukan saling menunggu.
“Saya harap ini tidak terjadi lagi. Dan kita ya sifatnya adalah saling mendukung, saling membutuhkan. Sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” tutup Karolin.
(Man)
