STRATEGINEWS.id, Medan — Tumpukan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, disebut menjadi bukti degradasi fungsi hutan. Tumpukan kayu gelondongan kemungkinan dapat terseret banjir akibat erosi parah, aktivitas pembalakan liar berskala besar, penebangan kayu secara ilegal, atau praktik pencucian kayu (wood laundering).
Hutan berfungsi untuk mengatur tata air. Kanopi pepohonan di hutan bisa menahan 15-25 persen air hujan agar tidak langsung jatuh ke tanah. Dari segi porositas, pori-pori akar pohon dapat menyerap puluhan hingga ribuan liter air.
Menurut Guru Besar Ilmu Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU), Muhammad Basyuni, tumpukan kayu gelondongan sebenarnya indikator awal kerusakan ekosistem yang sistemik dan tak terbantahkan. Bahkan, banyak ditemukan kayu gelondongan dari pohon endemik di Tapanuli, yang menunjukkan adanya rantai pasok ilegal secara terorganisasi.
“Harusnya sungai itu membawa air yang jernih ya? Ternyata membawa material-material yang tidak pernah dibayangkan oleh masyarakat ya, seperti pasir, batu, kayu-kayu gelondongan itu banyak yang rapi-rapi,” ujar Basyuni dalam webinar, Sabtu (27/12/2025).
Basyuni mengkritik narasi “anomali cuaca” sebagai biang kerok banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, yang disuarakan berbagai pihak, termasuk akademisi.
Dia menilai, siklon tropis senyar hanya pemicu dari banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Utara.
Sementara itu, penghilangan tutupan hutan (deforestasi) dan kegagalan tata ruang menjadi faktor amplifikasi atau penyebabnya, yang mengubah pemicu menjadi bencana besar.
“Ada anomali siklon senyar yang disalahkan. Jadi, sebenarnya kalau secara jujur itu tidak ilmiah,” tutur Basyuni.
Daya rusak banjir bandang, katanya, mengungkapkan kehilangan tutupan hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang telah melampaui ambang batas.
Dia menganggap, curah hujan tinggi yang dipicu siklon tropis senyar hanya akan menyebabkan banjir akibat air sungai meluap, jika luas tutupan hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih jauh di atas ambang batas.
Mengutip data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), deforestasi di ketiga provinsi tersebut mencapai 1,4 juta hektare selama periode 2016-2025. Deforestasi disebut hampir merata di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Menyalahkan cuaca saja itu bukan sesuatu yang bijak,” ucapnya.
Terdapat beberapa alasan mengapa banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bukanlah bencana alam, melainkan kegagalan tata kelola sistemik.
Pertama, pengabaian daya dukung lingkungan melalui perizinan secara masif yang diterbitkan di hulu daerah aliran sungai (DAS).
Kedua, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Audit ekologis dan verifikasi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) di lapangan tidak berjalan optimal, yang membiarkan pelanggaran terjadi.
Ketiga, kebijakan yang tertawan kepentingan modal. Dominasi konsesi berbasis komoditas ekstraktif menunjukkan prioritas pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, bukan keberlanjutan ekologis jangka panjang.
Sebelumnya, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi, Uli Arta Siagian, menganggap, krisis iklim yang dipicu kebijakan bercorak ekonomi-politik memperparah dampak banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Siklon tropis senyar, yang sebenarnya fenomena langka, terbentuk seiring semakin tingginya pemanasan muka air laut akibat krisis iklim. Siklon tropis yang biasanya terjadi di lautan dan kawasan pesisir, saat ini mulai sering ke daratan akibat krisis iklim.
Di sisi lain, infrastruktur ekologis di daratan, seperti hutan, sudah tidak mampu menahan daya rusak dari siklon tropis. Infrastruktur ekologis yang rapuh meningkatkan kerentanan dalam menghadapi berbagai ancaman iklim, seperti siklon tropis, La Nina, hingga El Nino.
Sebaliknya, penguatan infrastruktur ekologis menjadi bagian dari upaya adaptasi dan mitigasi krisis iklim. Kerapuhan infrastruktur ekologis di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat erat kaitannya dengan deforestasi.
Bahkan, banyak sekali izin usaha yang diberikan pemerintah untuk kegiatan pengelolaan sumber daya alam di Pegunungan Bukit Barisan, di antaranya sektor pertambangan, perkebunan sawit, dan proyek energi
Walhi mencatat lebih dari 600 perusahaan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat, yang kegiatan eksploitasi sumber daya alamnya memperparah kerapuhan infrastruktur ekologis.
“Jadi memang kebijakan-kebijakan nasional yang menargetkan pertumbuhan ekonomi delapan persen sebenarnya mempengaruhi kerentanan kita dan memicu krisis iklim semakin parah ya,” ujar Uli dalam konferensi pers, Senin (1/12/2025).
Dia menilai, target pertumbuhan ekonomi delapan persen bisa mengancam jutaan penduduk Indonesia dalam empat tahun ke depan, bukan hanya di ketiga provinsi tersebut. Hal ini mengingat logika pertumbuhan ekonomi senantiasa berupaya menggenjot produksi dan konsumsi secara beriringan. Kenaikan produksi akan berdampak terhadap eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi peningkatan konsumsi, seperti dikutip dari kompas.com, Senin (29/12/2025) malam.
(KTS/rel)
Sumber: Kompas.com
