STRATEGINEWS. Id. Landak Kalbar- Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa, MH menyampaikan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Landak terhadap Nota keuangan dan Raperda tentang APBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2026 diruang rapat utama DPRD Landak, Senin 10 Nopember 2025
Rapat Paripurna ke-8 masa persidangan 1 tahun 2025 tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Landak, Minadinata,SH, didampingi Wakil ketua DPRD Landak Erza Giovani, Sekretaris DPRD Landak, Nikolaus dan sejumlah anggota DPRD Landak serta Kepala Dinas, Badan, inspektur dan kepala Bagian dilingkungan Pemkab Landak.
Jawaban atas saran dan masukan dari pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Landak berkaitan dengan APBD tahun 2026. Kami mengucapkan terimakasih atas masukan yang diberikan,” jelas Karolin usai paripurna dengan sejumlah media.
Karolin menjelaskan, bahwa pada prinsipnya akan memperhatikan masukan-masukan yang disampaikan kepada kami.
Namun demikian, karena anggaranya berkurang banyak, jadi yang di inginkan teman-teman DPRD sebenarnya sudah terakomodir dalam rancangan APBD 2026 hanya saja nilainya sangat kecil,” katanya.
Kita berharap ini semua bisa tepat sasaran sesuai harapan dari teman-teman DPRD. Terkait infratruktur, tentu akan menjadi bagian yang mendapat porsi dalam APBD 2026.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak mengalami pengurangan signifikan sebesar 142 Milyar, ditambah dengan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga anggaran infrastruktur menjadi terbatas. Namun, kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Landak sangat besar dan biaya pembangunannya relatif mahal.
Penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) memang harus mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku, termasuk memenuhi standar pelayanan minimal dan biaya untuk pelayanan publik serta urusan wajib pemerintah daerah.
Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan alokasi anggaran yang seimbang antara pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Menutup puskesmas atau rumah sakit bukanlah pilihan yang tepat, karena kesehatan masyarakat juga merupakan prioritas penting.
Anggaran 2026 akan dibahas bersama DPRD, dengan alokasi untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang akan ditentukan berdasarkan prioritas dan kebutuhan daerah.
Dengan adanya evaluasi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, termasuk kemungkinan menggunakan skema pendanaan alternatif selain APBD Kabupaten.
Kami senang mendengar bahwa pemerintah pusat memiliki program yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Kami siap memfasilitasi dan mengusulkan pembangunan jalan dan jembatan yang penting bagi masyarakat.
Koneksivitas yang baik sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan infrastruktur yang memadai, distribusi makanan bergizi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga anak-anak di sekolah dapat menikmati manfaatnya secara langsung.
Kalau infrastruktur jalan dan jembatan tidak diperbaiki, program Makan Bergizi Gratis bisa terhambat, terutama di daerah-daerah terpencil. Akses yang sulit bisa membuat distribusi makanan menjadi tidak lancar.
Demikian juga dengan Koperasi Desa merah putih seperti yang di inginkan bapak Presiden agar setiap desa memiliki koperasi untuk memutar roda ekonomi agar masyarakat mendapatkan manfaat dan mudah untuk mendapatkan bahan pokok.
Tentunya ini juga perlu di dukung oleh adanya jalan dan jembatan yang baik.
Akses ke tingkat desa juga harus di benahi, jika tidak maka dapat menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi yang kemudian nanti akan menghambat koperasi desa merah putih untuk berkembang.
(Man)
