STRATEGINEWS.id, Jakarta – Polemik keuangan kereta cepat [Whoosh] di era Jokowi kini mengarah kepada situasi yang memprihatinkan. Pembengkakan biaya, ketidakjelasan skema pembayaran, serta munculnya perdebatan lintas kementerian dan lembaga (K/L) terkait tanggung jawab keuangan, berpotensi mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional [DEN] Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap, bahwa proyek kereta cepat sudah busuk dari awalnya.
Menurut Luhut, aroma busuk tersebut tercium ketika diambil alih olehnya sebagai Ketua Komite Percepatan Pembangunan Kereta Cepat yang dibentuk Presiden Joko Widodo pada 2021 lalu.
“ Jadi memang saya menerima proyek (Whoosh) sudah busuk itu barang,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (16/10) lalu.
Direktur Politic and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai, Luhut tidak konsisten dengan ucapan alias munafik. Padahal, kata Jerry, Luhut dan Jokowi merupakan otak dibalik proyek kereta cepat Whoosh ini.
“ Sebetulnya bukan kereta yang busuk tapi otaknya yang busuk, padahal dia yang ngotot kereta cepat ini terlaksana. Biasa dia ngotot lantaran ada keuntungan besar dan ada dugaan mark up anggaran. Bahkan untuk menggolkannya dia memanggil sejumlah influencer. Bahkan saat peresmian ada influencer yang bersama Luhut,” kata Jerry, melalui keterangan yang diterima redaksi, Senin [20/10/2025].
“ Dan diduga proyek ini di mark up 3 kali lipat dari 17 Juta USD per kilo meter jadi 52 Juta USD di Indonesia. Saya mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya tak menggunakan APBN untuk mengembalikan utang kereta cepat ini yang membengkak dan total nilainya mencapai 7,2 miliar dollar AS atau setara Rp 116,5 triliun,” ujar Jerry.
Padahal mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sudah menolak proyek ini tapi LBP dan Jokowi ngotot.
Soal polemik utang kereta cepat Whoosh, yang belakangan terus menjadi perdebatan, Jerry mendesak LBP dan Jokowi bertanggung jawab.
“ Saya mendesak LBP dan Jokowi membayar utang kereta cepat ini lantaran proyek ini adalah otak mereka berdua. KPK ataupun Kejagung harus memeriksa dugaan mark up kereta cepat kalau ada unsur pidana maka jangan segan-segan menetapkan tersangka,” demikian Jerry menegaskan.
“ Bukan hanya kereta cepat, KPK bahkan Kejagung harus memeriksa Jokowi dalam kasus korupsi mantan Menag Yaqut Kholil yang sempat menyinggung nama Jokowi, Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sampai kasus Nadiem Makarim. Nama Jokowi disebut-sebut dalam kasus korupsi chrome book dengan proyek berbandrol Rp 9,9 triliun. Dan kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 1,8 triliun,” pungkas Jerry.
[sam/red]
