STRATEGINEWS.id, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh yang mencapai Rp116 triliun. Ia berpendapat bahwa tanggung jawab pembayaran utang tersebut seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang menaungi proyek tersebut.
Purbaya menekankan bahwa Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalah utang tersebut tanpa perlu mengandalkan APBN.
Menanggapi pernyataan Purbaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, bahwa pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk membayar hutang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh yang jumlahnya mencapai ratusan triliun tersebut tanpa menggunakan APBN.
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” kata Prasetyo usai rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo, Minggu (12/10/2025) malam, dikutip dari Kompas.com.
Terkait pembayaran hutang proyek Whoosh, Prasetyo menyebut tidak dibahas dalam rapat di kediaman presiden Prabowo tersebut.
Namun, kata Prasetyo, Whoosh merupakan moda transportasi yang sangat membantu masyarakat dan harus didukung perkembangannya.
“ Karena faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktifitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya,” kata Prasetyo.
Prasetyo juga menyinggung wacana perpanjangan rute Whoosh hingga Surabaya, Jawa Timur.
“ Dan justru kita pingin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin kita juga sedang berfikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” ujar Prasetyo,
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tidak akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Purbaya, pelunasan utang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Danantara, lembaga yang kini mengelola seluruh aset dan investasi BUMN di Indonesia.
Dikatakan Purbaya, Danantara sudah memiliki manajemen sendiri dan sumber pendapatan dari dividen yang mencapai rata-rata Rp80 triliun per tahun, sehingga sangat layak untuk menanggung utang tersebut.
Purbaya menjelaskan, pemerintah berupaya memisahkan tanggung jawab antara swasta dan pemerintah agar tidak semuanya dibebankan pada negara.
Ia menyampaikan bahwa jika semua beban infrastruktur tetap ditanggung oleh APBN, maka akan sangat memberatkan keuangan negara, termasuk pengelolaan dividen dari BUMN yang kini sudah dialihkan ke Danantara. Dengan demikian, penyelesaian utang proyek Whoosh diharapkan bisa dikelola secara mandiri oleh pengelola investasi tersebut.
Sumber: Kompas.com
[nug/rel]
