STRATEGINEWS.id, Jakarta – Dalam diskusi publik Indonesia di Persimpangan: Ketimpangan, Reformasi Fiskal dan Masa Depan Ekonomi, Senin 1 September 2025, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengungkap, bahwa aksi demonstrasi yang meluas dari DPR ke sejumlah kota dalam beberapa hari terakhir, bukan dipicu campur tangan asing, melainkan akibat kesenjangan ekonomi yang semakin dalam.
“ Ini bukan intervensi asing, tetapi masalah perut,” kata Esther
Esther menilai, faktor domestik menjadi pemicu utama aksi, mulai dari kenaikan pajak bumi bangunan [PBB], pemangkasan perlindungan tenaga kerja, hingga maraknya pemutusan hubungan kerja [PHK]. Kondisi tersebut kian memperbesar ketidak puasan publik.
Esther mengungkapkan, jurang ketimpangan antara upah pekerja dan penghasilan anggota DPR. Dengan rata-rata gaji buruh Rp5 juta per bulan, sementara gaji resmi anggota DPR mencapai Rp104 juta atau 20 kali lipat lebih tinggi, ia menilai perbedaan itu memperburuk rasa ketidakadilan sosial.
“Ketidakadilan kebijakan juga makin menekan. UU ketenagakerjaan tidak memberi perlindungan memadai, sementara fasilitas DPR justru meningkat. Situasi ini semakin memperlemah daya beli masyarakat di tengah ekonomi yang lesu,” ujarnya.
Esther memperingatkan, jika ketidakpuasan publik dibiarkan tanpa respons, dampaknya bisa mengguncang stabilitas politik sekaligus melemahkan ekonomi. Gejolak yang muncul, katanya, berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan memperburuk kinerja indeks saham seperti yang telah terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, saya khawatir ekonomi akan makin memburuk,” tegasnya
Esther juga menyoroti ancaman terkikisnya kelas menengah akibat stagnasi upah, gelombang PHK, dan minimnya penciptaan lapangan kerja formal. Ia menilai pelemahan kelas menengah akan langsung menghantam konsumsi domestik yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ketika daya beli kelas menengah turun, konsumsi pun melemah, dan akhirnya ekonomi bisa makin terkontraksi,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia mendorong pemerintah fokus menciptakan lapangan kerja baru lewat revitalisasi industri manufaktur, penguatan rantai pasok domestik, serta transformasi UMKM menjadi usaha skala menengah.
Esther juga menekankan perlunya realokasi anggaran negara agar lebih berpihak kepada masyarakat, bukan sekadar belanja rutin atau proyek besar.
“Prioritas saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat, bukan menambah beban melalui kenaikan pajak,” pungkasnya, seperti dikutip dari wartaekonomi.co.id, Senin (1/9/2025) malam.
[nug/rel]
