STRATEGINEWS.id, Subulussalam – Masyarakat Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Subulussalam untuk mempertanyakan keberadaan sertifikat tanah mereka yang ternyata sudah terbit melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kamis (28/08/2025).
Informasi mengejutkan itu diketahui warga setelah mereka mendapatkan salinan soft copy sertifikat hak milik (SHM). Dalam data tersebut, setiap warga bahkan tercatat memiliki 2 hingga 5 sertifikat dengan luas rata-rata 2 hektar per sertifikat. Padahal, warga menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengajukan permohonan PTSL sebelumnya.
Kuasa hukum masyarakat, Abdul Rani Munte, SH, yang turut mendampingi warga, sempat berdebat panjang dengan Kepala Kantor BPN Subulussalam Suryalita, A.Ptnh. Ia menuntut kejelasan fisik sertifikat yang sudah terbit dan meminta pihak BPN segera menyerahkannya kepada pemilik sah.
Menanggapi hal itu, Kepala BPN Subulussalam menyatakan akan menelusuri permasalahan tersebut, termasuk siapa pihak yang mengajukan permohonan penerbitan PTSL untuk masyarakat desa Namo Buaya pada tahun 2022 lalu, serta kepada siapa sertifikat itu diserahkan. Pihaknya berjanji akan memberikan kabar resmi pada Senin mendatang.
Abdul Rani menegaskan bahwa jika benar sertifikat terbit tanpa sepengetahuan pemilik tanah, maka penerbitannya cacat administrasi. “Ini berpotensi ada penyalahgunaan wewenang bahkan indikasi pidana,” tegasnya.
Sebagai institusi, BPN wajib memberikan klarifikasi dan menelusuri alur penerbitan PTSL. Jika ditemukan pelanggaran prosedural, sertifikat dapat dibatalkan dan dilakukan penerbitan ulang sesuai prosedur.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kredibilitas program PTSL yang seharusnya transparan dan pro-rakyat. Warga berharap BPN segera menuntaskan persoalan ini tanpa menambah beban masyarakat.
[dedi]
