Catatan: Rizal Saputra
Konflik berkepanjangan di Papua mencatat banyak insiden kekerasan dan pembunuhan terhadap warga sipil yang melibatkan berbagai pihak, baik dari kelompok bersenjata maupun dari laporan dugaan tindakan aparat keamanan.
Lembaga pemantau hak asasi manusia mencatat insiden-insiden ini berdampak besar pada jatuhnya korban jiwa dari masyarakat tak berdosa.
Peristiwa yang baru saja terjadi insiden Yahukimo tiga warga sipil termasuk sepasang suami istri Kumis Kogoya dan Pam Wendakwe, tewas ditembak di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, setelah dituduh sebagai mata-mata oleh kelompok bersenjata.
Tindakan OPM membunuh warga sipil di Yahukimo dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat.
Tindakan tersebut sebagai aksi biadab, kejahatan kemanusiaan, dan pelanggaran HAM yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
Pemerintah harus bertindak tegas terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) mencakup penegakan hukum yang kuat, perlindungan warga sipil, dan penumpasan aksi separatisme. Aksi kekerasan berdampak langsung pada keselamatan warga.
Pengamanan terhadap fasilitas umum dan keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas.
Tindakan biadab OPM tersebut dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat dan tindakan di luar hukum yang tidak bisa dibenarkan. Penembakan dan eksekusi mati terhadap warga sipil tidak manusiawi serta mencederai hak fundamental untuk hidup.
Menyikapi tindakan kekerasan OPM terhadap warga sipil memerlukan kombinasi penegakan hukum tegas, perlindungan masyarakat, dan penyelesaian akar konflik secara menyeluruh.
Warga sipil sama sekali bukan pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata sehingga tidak boleh menjadi sasaran teror atau tuduhan sepihak sebagai mata-mata.
Agar situasi kondusif, aparat keamanan didorong untuk mengambil tindakan tegas dan terukur dalam memburu pelaku, sementara semua pihak diimbau menahan diri agar konflik tidak terus memakan korban jiwa dari masyarakat tak berdosa.
