Oleh Busri Toha
SETIAP tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia serentak memperingati Hari Lahir Pancasila. Berbagai upacara kenegaraan, pengibaran bendera merah putih, dan pidato-pidato kebangsaan diselenggarakan di seluruh pelosok negeri. Peringatan ini bukan sekadar agenda tahunan dalam kalender nasional, melainkan sebuah momentum krusial untuk merefleksikan kembali makna dan relevansi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa.
Namun, pertanyaan yang lebih mendalam adalah: apakah peringatan ini hanya berhenti pada tataran seremonial belaka, ataukah nilai-nilai luhur Pancasila benar-benar telah terinternalisasi dan termanifestasi dalam setiap sendi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia?
Pancasila, yang terdiri dari lima sila – Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia – adalah mutiara kearifan lokal yang digali dari bumi pertiwi. Ia bukan sekadar konsep abstrak, melainkan sebuah pedoman etika dan moral yang seharusnya menjadi kompas bagi setiap individu, komunitas, dan institusi dalam berinteraksi dan membangun bangsa. Jika Pancasila hanya menjadi hiasan retorika dalam pidato atau simbol dalam upacara, maka ia akan kehilangan daya transformatifnya dan hanya menjadi fosil sejarah yang tidak relevan.
Melawan Korupsi: Perwujudan Ketuhanan dan Kemanusiaan yang Beradab
Salah satu penyakit kronis yang terus menggerogoti integritas bangsa dan menghambat kemajuan adalah korupsi. Praktik tercela ini, dalam segala bentuknya, secara fundamental bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan keadilan. Korupsi adalah antitesis dari sila pertama dan kedua Pancasila.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan kita untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama. Setiap agama mengajarkan kebaikan, kejujuran, dan keadilan. Korupsi adalah perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip ketuhanan, menunjukkan ketiadaan rasa takut akan konsekuensi moral dan spiritual. Seorang yang benar-benar menghayati sila pertama tidak akan pernah tergoda untuk mengambil hak yang bukan miliknya, apalagi merugikan kepentingan orang banyak demi keuntungan pribadi atau kelompok.
Lebih lanjut, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab secara tegas menolak praktik korupsi. Korupsi adalah tindakan yang tidak adil dan tidak beradab karena ia merampas hak-hak dasar masyarakat, terutama mereka yang rentan dan miskin. Ketika dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan rakyat justru diselewengkan, maka yang menjadi korban adalah jutaan jiwa yang seharusnya menikmati hasil pembangunan. Ini adalah bentuk penindasan dan pengkhianatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, komitmen untuk tidak korupsi dan melawan korupsi adalah wujud konkret dari penghayatan nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab moral setiap warga negara yang mengaku Pancasilais.
Menegakkan Keadilan: Pilar Utama Kehidupan Sehari-hari
Selain anti-korupsi, penekanan pada keadilan dalam kehidupan nyata adalah manifestasi lain dari penghayatan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima. Keadilan tidak hanya berarti kesamaan di mata hukum, tetapi juga kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk tumbuh, berkembang, mendapatkan penghidupan yang layak, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang setara dan bermartabat bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau golongan. Di tengah kemajemukan Indonesia, prinsip keadilan menjadi perekat yang esensial untuk memastikan tidak ada kelompok yang merasa diistimewakan atau didiskriminasi.
Puncak dari semangat keadilan ini termaktub dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar cita-cita utopis, melainkan tujuan konkret yang harus diupayakan secara terus-menerus melalui kebijakan yang pro-rakyat dan tindakan nyata. Keadilan sosial menuntut pemerataan pembangunan, distribusi kekayaan yang adil, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan dapat diterjemahkan dalam berbagai bentuk: dari tidak melakukan diskriminasi di lingkungan kerja atau sekolah, memberikan upah yang layak bagi pekerja, hingga memastikan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Bagi seorang pemimpin, keadilan berarti membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum, bukan segelintir elite. Bagi seorang warga biasa, keadilan berarti menghormati hak-hak orang lain, tidak melakukan tindakan yang merugikan sesama, dan berani menyuarakan kebenaran.
Menjiwai Pancasila dalam Tindakan Nyata
Jadi, bagaimana kita dapat menerjemahkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni ini menjadi tindakan nyata yang berdampak? Pertama, mulailah dari diri sendiri dengan membangun integritas pribadi. Setiap individu harus memiliki komitmen kuat untuk menolak segala bentuk korupsi, sekecil apa pun itu. Ini berarti menolak memberi atau menerima suap, menghindari gratifikasi, dan memiliki keberanian untuk melaporkan praktik-praktik korupsi yang diketahui.
Kedua, praktikkan keadilan dalam setiap interaksi sosial. Perlakukan semua orang dengan hormat dan bermartabat. Berikan kesempatan yang sama, dengarkan pendapat orang lain dengan pikiran terbuka, dan carilah solusi yang adil ketika terjadi perbedaan pandangan atau konflik. Keadilan harus menjadi prinsip yang mengakar dalam setiap keputusan dan tindakan kita.
Ketiga, berpartisipasi aktif dalam upaya membangun bangsa yang lebih baik. Ini bisa berupa mendukung program-program anti-korupsi, menyuarakan aspirasi demi keadilan sosial melalui jalur yang konstitusional, atau sekadar menjadi warga negara yang patuh hukum, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan sekitar.
Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni seharusnya menjadi momentum refleksi kolektif dan revitalisasi komitmen. Bukan hanya tentang mengenang lahirnya sebuah ideologi, melainkan juga tentang menghidupkan kembali rohnya dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Hanya dengan demikian, Pancasila tidak akan menjadi sekadar slogan kosong atau ritual tahunan, melainkan benar-benar menjelma sebagai kekuatan pemersatu dan penuntun menuju Indonesia yang adil, makmur, beradab, bebas dari belenggu korupsi, dan dipenuhi oleh semangat keadilan bagi seluruh rakyatnya. Marilah kita jadikan 1 Juni sebagai awal dari komitmen baru untuk menjiwai Pancasila dalam setiap napas dan langkah kita, demi masa depan bangsa yang lebih gemilang. (*)
