STRATEGINEWS.id, Jakarta – Insiden tragis terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin, 12 Mei 2025, sekitar pukul 09.30 WIB, saat pemusnahan amunisi tak layak pakai milik TNI.
Ledakan menewaskan 11 orang, termasuk dua anggota TNI, Kolonel Cpl Antonius Hermawan dan Mayor Cpl Anda Rohanda, serta sembilan warga sipil. Beberapa laporan menyebut jumlah korban meninggal mencapai 13 orang, dengan empat anggota TNI dan sembilan warga sipil.
Ledakan terjadi di lokasi rutin pemusnahan amunisi kedaluwarsa milik Pusat Peralatan TNI AD (Puspalad). Awalnya, proses peledakan berjalan lancar, namun ledakan susulan terjadi saat warga mendekati lokasi untuk memungut sisa logam seperti selongsong peluru yang masih bernilai jual. Kebiasaan ini, tanpa memperhatikan keselamatan, diduga memicu ledakan kedua karena masih ada amunisi yang belum meledak.
Kepala Staf Angkatan Darat [KASAD] Jenderal Maruli Simanjutak membenarkan peristiwa ini. Namun Maruli belum bisa menjelaskan secara detail kronologi dan korban. Ia hanya menegaskan, peristiwa tersebut sedang diinvestigasi.
“ Benar terjadi kejadian tersebut. Kejadiannya sedang diinvestigasi,” kata Jenderal Maruli, dikutip dari CNN Indonesia Senin [12/5].
Kejadian tersebut, juga dibenarkan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan.
“ Benar kejadian tersebut dan jumlah korban yang disampaikan Pasi Intel. Keterangan masih dari pasi intel Kodim Garut dan saat ini Kares [Kapolres] sedang menuju lokasi,” kata Hendra Rochmawan.
TNI dan polisi sedang menyelidiki penyebab pasti, termasuk prosedur keselamatan dan alasan warga sipil bisa mendekati lokasi berbahaya.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, menyebut investigasi menyeluruh sedang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa.
Seluruh korban telah dievakuasi ke RSUD Pameungpeuk, dan lokasi dinyatakan aman meski warga diminta menjauh untuk menghindari risiko ledakan lain.
Kejadian ini menimbulkan duka mendalam dan menyoroti perlunya evaluasi ketat terhadap prosedur pemusnahan amunisi serta pengamanan lokasi dari akses warga.
[jgd/red]
