Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ
Pembentukan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) di Indonesia menuai berbagai reaksi dari berbagai kalangan.
Pemerintah mengklaim bahwa Danantara akan menjadi solusi dalam mengelola aset negara secara lebih optimal, meningkatkan investasi, dan mengurangi beban APBN.
Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa kehadiran Danantara justru akan mengkanibal sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang selama ini menjadi salah satu komponen utama pendapatan negara.
Sifat Kanibalisasi oleh Danantara
Kanibalisasi terhadap PNBP berpotensi mempersempit ruang fiskal dalam APBN, yang akhirnya bisa berdampak pada berkurangnya anggaran untuk layanan publik.
Jika hal ini tidak dikendalikan dengan baik, maka masyarakat berisiko kehilangan berbagai layanan vital, seperti subsidi energi, bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
Sifat kanibalisasi ini terjadi karena Danantara mengambil alih pengelolaan dividen dari beberapa BUMN besar yang sebelumnya masuk ke kas negara, sehingga negara kehilangan potensi penerimaan sekitar Rp 90 triliun setiap tahunnya.
Hal ini menciptakan ketergantungan baru terhadap Danantara, yang berperan sebagai penyalur keuntungan dari aset negara namun tanpa jaminan transparansi yang sama seperti mekanisme PNBP sebelumnya.
Akibatnya, pengalihan ini tidak hanya mengurangi penerimaan negara tetapi juga menimbulkan risiko akuntabilitas yang lebih rendah, di mana penggunaan dana dan kontribusinya terhadap APBN menjadi lebih sulit diawasi.
Bukannya menjadi solusi, Danantara bisa berbalik menjadi ancaman bagi keberlangsungan kesejahteraan rakyat.
PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari berbagai sektor, seperti sumber daya alam, dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah.
Kontribusi PNBP dalam APBN cukup signifikan dan menjadi salah satu faktor utama yang mendukung keberlangsungan program-program layanan publik.
Pada tahun 2024, total dividen yang disetorkan BUMN ke negara mencapai Rp 85,5 triliun. Dari jumlah tersebut, tujuh BUMN terbesar yang kini berada di bawah pengelolaan Danantara menyumbang sebagian besar dividen dengan rincian PT Bank Rakyat Indonesia (BRI): Rp 25,715 triliun, PT Bank Mandiri: Rp 17,179 triliun, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID): Rp 11,214 triliun, PT Pertamina: Rp 9,357 triliun, PT Telkom Indonesia: Rp 9,211 triliun, PT Bank Negara Indonesia (BNI): Rp 6,277 triliun, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN): Rp 3,09 triliun
Jika PNBP mengalami penurunan akibat aliran dana dan aset yang dialihkan ke Danantara, maka beban fiskal negara akan semakin berat, karena ketergantungan terhadap pajak semakin meningkat, sementara ruang untuk pengeluaran publik semakin menyempit.
Kanibalisasi PNBP oleh Danantara dapat terjadi melalui beberapa mekanisme.
Aset-aset yang sebelumnya menghasilkan pendapatan langsung ke kas negara kini dikelola oleh Danantara.
Hal ini berarti pendapatan yang dihasilkan dari aset tersebut tidak lagi tercatat sebagai PNBP, melainkan masuk dalam neraca keuangan Danantara.
Banyak investasi yang sebelumnya dikelola oleh BUMN kini berada di bawah kendali Danantara. Hal ini bisa menyebabkan berkurangnya laba BUMN yang disetor ke negara, sehingga secara langsung mengurangi PNBP dari sektor ini.
Jika Danantara mengelola proyek-proyek yang selama ini berada di bawah pemerintah, maka ada kemungkinan pendapatan yang seharusnya menjadi milik negara dialihkan ke badan investasi ini. Hal ini dapat menyebabkan duplikasi kebijakan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan aset publik.
Menurunnya PNBP akibat kanibalisasi oleh Danantara akan membawa dampak langsung terhadap ruang fiskal APBN.
Jika penerimaan negara tidak cukup untuk menutupi belanja yang sudah direncanakan, maka pemerintah terpaksa melakukan berbagai penyesuaian, termasuk pemangkasan anggaran layanan publik.
Jika ruang fiskal semakin terbatas, maka pemerintah bisa mengurangi subsidi energi seperti BBM dan listrik. Konsekuensinya, harga bahan bakar dan tarif listrik bisa meningkat, yang akan berdampak pada naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dan memperburuk daya beli masyarakat.
Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat bergantung pada anggaran negara.
Jika PNBP menyusut dan APBN mengalami tekanan, maka skema bantuan sosial ini berisiko dikurangi atau bahkan dihapus, yang tentu saja akan sangat merugikan masyarakat miskin dan rentan.
Salah satu sektor yang bisa terdampak dari penyempitan ruang fiskal adalah pendidikan dan kesehatan.
Anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), dana BOS untuk sekolah-sekolah, serta subsidi pendidikan tinggi bisa terpangkas. Selain itu, fasilitas layanan kesehatan seperti BPJS juga berpotensi mengalami keterbatasan dana, yang berdampak pada kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Pemerintah telah menyatakan bahwa kehadiran Danantara tidak akan mengganggu layanan publik, karena tujuan utama badan ini adalah meningkatkan efisiensi dan optimalisasi aset negara.
Namun, tanpa pengawasan yang ketat, risiko penyalahgunaan dan ketidakefisienan tetap ada.
Beberapa hal yang perlu diwaspadai dari operasional Danantara adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas, potensi konflik kepentingan, serta tidak adanya jaminan bahwa PNBP akan tetap terjaga.
Jika tidak dikelola dengan baik, Danantara bisa menjadi badan investasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak tanpa memberikan kontribusi nyata bagi negara dan rakyat.
Jika pengelolaan aset dan investasi Danantara tidak diawasi dengan ketat, maka ada risiko penyalahgunaan kekuasaan dan pengalihan aset negara ke pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.
Meskipun pemerintah mengklaim bahwa PNBP tidak akan terganggu, namun tanpa mekanisme yang jelas dalam pembagian keuntungan antara Danantara dan kas negara, ada kemungkinan bahwa pendapatan yang seharusnya masuk ke PNBP malah terserap oleh Danantara.
Strategi Hindari Kanibalisasi oleh Danantara
Untuk mencegah dampak buruk dari kanibalisasi PNBP oleh Danantara, beberapa langkah strategis perlu dilakukan.
Pemerintah harus memastikan adanya koordinasi yang jelas antara Danantara, kementerian terkait, dan BUMN untuk menghindari tumpang tindih dalam pengelolaan aset dan investasi.
Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset harus ditingkatkan dengan mewajibkan Danantara melaporkan secara berkala pendapatannya dan kontribusinya terhadap PNBP.
Audit independen juga harus dilakukan secara rutin. Regulasi yang ketat mengenai pembagian keuntungan harus diterapkan agar pendapatan dari aset yang dikelola Danantara tetap dialokasikan ke dalam APBN.
Evaluasi berkala atas kinerja Danantara sangat penting untuk memastikan bahwa keberadaannya benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan tidak merugikan pendapatan negara.
Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat terkait peran dan fungsi Danantara.
Keterbukaan informasi akan membantu mengurangi spekulasi negatif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diambil.
Pemerintah juga harus siap menerima masukan dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki kinerja Danantara dan memastikan bahwa operasionalnya sejalan dengan kepentingan nasional.
Dalam jangka panjang, pemerintah perlu mempertimbangkan diversifikasi sumber-sumber pendapatan negara untuk mengurangi ketergantungan pada PNBP.
Reformasi perpajakan, peningkatan efisiensi pengelolaan aset, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi baru dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan pendapatan negara.
Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan dalam struktur pengelolaan aset melalui badan seperti Danantara, stabilitas fiskal dan keberlanjutan layanan publik dapat tetap terjaga.
Danantara diharapkan menjadi solusi dalam optimalisasi aset negara, namun jika tidak dikontrol dengan baik, ia bisa menjadi ancaman bagi pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Kanibalisasi terhadap PNBP akan mempersempit ruang fiskal dan bisa berujung pada hilangnya berbagai layanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Transparansi, regulasi yang ketat, serta pengawasan yang kuat menjadi kunci agar Danantara benar-benar menjadi solusi, bukan justru menambah beban bagi rakyat.
Jika tidak, maka kehadiran Danantara hanya akan menjadi ironi dalam pengelolaan keuangan negara: dibentuk untuk menguntungkan negara, tetapi justru merugikan rakyat. END
