Oleh: Achmad Nur Hidayat – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ
Dalam beberapa bulan terakhir, fenomena penumpukan motor listrik di dealer-dealer semakin mencuat sebagai permasalahan yang tak bisa diabaikan.
Sejumlah faktor bisa dikaitkan dengan kondisi ini, mulai dari ketidakjelasan kebijakan pemerintah hingga infrastruktur yang belum memadai.
Namun, akar masalah yang paling mendasar dan tidak bisa dipungkiri adalah daya beli masyarakat yang terus menurun.
Pemerintah memang telah menggelontorkan subsidi sebesar Rp7 juta untuk mendorong penggunaan motor listrik, dengan target penjualan sebanyak 600 ribu unit pada tahun 2024.
Namun, kenyataannya hanya sekitar 60 ribu unit yang terjual, jauh dari harapan.
Hal ini menunjukkan bahwa subsidi yang diberikan tidak terlalu efektif dalam mendorong daya beli masyarakat, yang masih terbebani dengan harga awal yang dianggap tinggi serta kekhawatiran akan biaya operasional jangka panjang.
Daya Beli yang Terus Tergerus
Daya beli masyarakat Indonesia mengalami tekanan hebat akibat berbagai faktor ekonomi.
Inflasi yang masih fluktuatif, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka.
Alih-alih membeli kendaraan listrik baru, masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dan menghemat pengeluaran mereka.
Hal ini membuat permintaan terhadap motor listrik menurun drastis, menyebabkan dealer-dealer mengalami surplus stok yang sulit terjual.
Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih belum pulih sepenuhnya setelah hantaman pandemi dan berbagai kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Hal ini berdampak langsung pada keputusan masyarakat dalam membeli barang-barang sekunder, termasuk kendaraan bermotor.
Kendati motor listrik menawarkan berbagai keuntungan seperti biaya operasional yang lebih rendah dan bebas pajak, bagi sebagian besar masyarakat, harga awal yang masih cukup tinggi tetap menjadi penghalang utama.
Subsidi yang Tidak Cukup Menutupi Kebutuhan Masyarakat
Pemerintah memang telah berupaya untuk meningkatkan daya tarik motor listrik melalui skema subsidi sebesar Rp7 juta per unit.
Namun, angka ini ternyata belum cukup untuk membuat masyarakat berbondong-bondong membeli motor listrik.
Harga motor listrik yang masih berkisar antara Rp15 juta hingga Rp30 juta setelah subsidi tetap menjadi beban yang sulit dijangkau oleh banyak kalangan, terutama mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah.
Selain itu, skema subsidi motor listrik ini masih memiliki banyak kelemahan. Penyerapannya sangat rendah, dengan hanya sekitar 60 ribu unit terjual dari target 600 ribu unit pada tahun 2024.
Hal ini menunjukkan bahwa pemberian subsidi tidak efektif dan masih salah sasaran.
Tidak ada kriteria yang jelas mengenai kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi ini.
Sebaliknya, subsidi lebih diarahkan pada jenis motor listrik dan mereknya, yang justru lebih banyak menguntungkan motor listrik asal luar negeri dibandingkan dengan produk lokal.
Sebagai perbandingan, motor bensin bekas dengan harga di bawah Rp10 juta masih lebih menarik bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.
Hal ini menjadi faktor utama mengapa motor listrik kurang diminati, terlepas dari berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah.
Selain itu, ada kekhawatiran mengenai biaya perawatan dan umur baterai motor listrik, yang dalam jangka panjang bisa menimbulkan biaya tambahan yang tidak diinginkan.
Dengan model subsidi seperti ini, sulit untuk melihat adanya peningkatan signifikan dalam adopsi motor listrik di masyarakat.
Oleh karena itu, skema subsidi perlu dirombak total agar lebih tepat sasaran dan benar-benar mendukung masyarakat yang membutuhkan.
Kebijakan Pemerintah yang Kurang Tepat Sasaran
Di sisi lain, pemerintah tampaknya kurang memperhitungkan kondisi daya beli masyarakat dalam perencanaan kebijakan subsidi motor listrik.
Meskipun insentif diberikan, skema subsidi ini belum diimbangi dengan langkah-langkah strategis lainnya seperti kredit ringan dengan bunga rendah atau program tukar tambah dengan kendaraan lama.
Tanpa adanya kebijakan pendukung, subsidi yang diberikan belum mampu menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk beralih ke kendaraan listrik.
Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait manfaat motor listrik juga menjadi kendala tersendiri.
Banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami keuntungan menggunakan motor listrik dalam jangka panjang, terutama dari segi biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan motor berbahan bakar fosil.
Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka tetap memilih kendaraan konvensional yang dianggap lebih familiar dan mudah dalam hal perawatan.
Kurangnya Infrastruktur Pendukung
Daya beli yang menurun bukan satu-satunya faktor yang menghambat penjualan motor listrik, tetapi menjadi penyebab utama yang diperparah oleh faktor lain seperti minimnya infrastruktur pendukung.
Pengguna motor listrik membutuhkan akses mudah ke stasiun pengisian daya, yang hingga saat ini masih sangat terbatas.
Banyak masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran atau pedesaan menganggap motor listrik belum layak menjadi pilihan utama karena keterbatasan daya jangkau dan sulitnya mengisi ulang baterai.
Bandingkan dengan motor bensin yang dapat dengan mudah mengisi bahan bakar di SPBU yang tersebar di seluruh penjuru negeri, motor listrik masih memerlukan ekosistem yang lebih kuat agar dapat diterima secara luas oleh masyarakat.
Jika infrastruktur pengisian daya belum memadai, maka insentif atau subsidi sebesar apapun tidak akan banyak membantu dalam meningkatkan penjualan motor listrik.
Krisis Kepercayaan terhadap Produk Baru
Kendaraan listrik masih tergolong sebagai produk baru di Indonesia, dan banyak masyarakat yang belum sepenuhnya yakin akan keandalan serta ketahanannya dalam jangka panjang.
Masalah-masalah seperti keawetan baterai, biaya penggantian suku cadang, hingga daya tahan kendaraan terhadap kondisi jalan di Indonesia masih menjadi pertimbangan utama bagi calon pembeli.
Ketidakpercayaan ini semakin diperkuat dengan banyaknya laporan mengenai motor listrik yang mengalami penurunan performa setelah beberapa tahun penggunaan.
Tanpa adanya jaminan atau kebijakan yang melindungi konsumen dalam jangka panjang, masyarakat cenderung lebih memilih untuk bertahan dengan kendaraan konvensional yang sudah terbukti ketahanannya.
Solusi untuk Mengatasi Penumpukan Motor Listrik
Untuk mengatasi permasalahan penumpukan motor listrik di dealer, pemerintah dan produsen harus mengambil langkah konkret yang lebih realistis dalam menyesuaikan strategi pemasaran dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Langkah tersebut adalah:
Program Tukar Tambah dengan Motor Konvensional
Skema tukar tambah motor bensin dengan motor listrik dapat menjadi solusi yang lebih menarik bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan listrik tetapi memiliki keterbatasan dana.
Dengan cara ini, masyarakat dapat membeli motor listrik dengan harga yang lebih rendah tanpa harus menjual kendaraan lamanya secara terpisah.
Catatan Penting
Penumpukan motor listrik di dealer bukan hanya disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat, tetapi lebih pada daya beli yang menurun akibat berbagai tekanan ekonomi.
Meski subsidi telah diberikan, harga motor listrik masih dianggap tinggi bagi sebagian besar masyarakat.
Oleh karena itu, skema subsidi perlu dirombak agar lebih efektif dan benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.
END
