Ketum PWRI Dr. Suriyanto Pd: Penghapusan Subsidi BBM Untuk Ojol Kurang Bijak

Ketua Umum DPP PWRI Dr. Suriyanto Pd, SH,MH,M.Kn

STRATEGINEWS.id, Jakarta – Rencana pemerintah untuk menghapus subsidi BBM bagi pengemudi ojek online (ojol) menimbulkan banyak kontroversi.

Langkah ini dinilai tidak adil mengingat peran strategis ojol dalam mendukung perekonomian masyarakat perkotaan.

Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pemerintah tidak akan memberikan BBM subsidi kepada ojol karena mereka termasuk golongan usaha atau bisnis pribadi. Ia menilai, sebagian besar ojol masuk kelompok masyarakat mampu karena mempunyai kendaraan pribadi.

“ Yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berpelat kuning. Angkot, transportasi, supaya apa? Harganya, (harga) transportasinya enggak boleh naik,” kata Bahlil, dikutip dari Kompas.com, Rabu [27/11].

Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia [DPP PWRI] Dr. Suriyanto Pd, SH.,MH,.M.Kn, menilai pemerintah seharusnya memberikan insentif khusus kepada pengemudi ojol.

Menurut Suriyanto, kebijakan ini seolah mengabaikan fakta bahwa pengemudi ojol bukanlah kelompok ekonomi mampu, melainkan sebagian besar berasal dari kelas menengah ke bawah yang mengandalkan pendapatan harian.

“ Kebijakan  subsidi BBM harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat sasaran. Jangan sampai keputusan yang dikeluarkan menindas rakyat kecil. Khusus untuk pengemudi ojol, pemerintah harus mempertimbangkan dengan bijak, dengan memberikan insentif khusus, sehingga pengemudi ojol yang mayoritas masyarakat menengah ke bawah bisa tetap beroperasi,” kata Suriyanto kepada strateginews.id, Sabtu [30/11/2024].

Penghapusan subsidi BBM untuk ojol juga berpotensi menciptakan efek domino yang merugikan perekonomian.

Selain meningkatkan biaya transportasi, kenaikan harga layanan ojol dapat berdampak pada harga barang dan jasa lainnya.

Misalnya, kenaikan biaya logistik dari ojol yang mengantarkan barang atau makanan akan diteruskan pada konsumen akhir, menciptakan tekanan inflasi tambahan.

Suriyanto mengingatkan, ojek online yang jumlahnya mencapai 4 jutaan itu juga termasuk transportasi umum, dimana sebagian besar motor yang dimilikinya dibeli secara kredit.

Suriyanto menambahkan, di satu sisi pencabutan subsidi BBM bisa ikut menyelamatkan APBN yang sudah sangat kedodoran. Dengan pencabutan subsidi BBM akan membuat masyarakat mandiri.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap rencana skema subsidi bahan bakar minyak atau BBM tepat sasaran yang akan menerapkan sistem kombinasi antara subsidi barang dan juga bantuan langsung tunai (BLT).

Tak hanya itu, Bahlil juga menyebut nantinya hanya kendaraan pelat kuning saja yang berhak menerima subsidi BBM. Artinya subsidi BBM untuk ojek online (ojol) akan dihapus bila rencana skema itu diterapkan. Asosiasi ojek online mengecam rencana Bahlil yang menyingkirkan ojol sebagai penerima BBM bersubsidi.

[Jgd/red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *