Daerah  

Penjelasan Febri Diansyah Melalui Judicial Review, Bima Arya: Dedie Rachim Jabat Hingga April 2024

STRATEGINEWS.id, BOGOR ‐‐‐ Judicial Review yang dilakukan beberapa kepala daerah, termasuk Kota Bogor ke Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai akhir masa jabatan, akhirnya di kabulkan setelah melewati serangkaian proses konstitusional.

Wali Kota Bogor, Bima Arya bersama wakilnya, Dedie A. Rachim di pastikan akan mengakhiri masa jabatan pada April 2024 mendatang.

Pasalnya, Bima Arya – Dedie Rachim dan 48 kepala daerah lainnya, baru resmi di lantik pada 2019 yang lalu meskipun pemilihan kepala daerah di lakukan pada 2018.

“Hari ini telah, diterima atau dikabulkan oleh majelis hakim MK, sehingga dapat menguatkan kami untuk melaksanakan seluruh sisa jabatan sampai April 2024 mendatang, agar secara lebih totalitas lagi memberikan kontribusi kepada masyarakat, “ungkap Dedie Rachim yang ikut menjalani sidang putusan bersama kuasa hukum nya, pada Kamis (21/12/2023) siang

Perlu diingat bahwa, Judicial Review yang di lakukan ini seyogyanya menaruh harapan bagi 48 kepala daerah untuk terus memberikan kontribusi terbaiknya sebagaimana kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah mendapat kepercayaan dan di pilih langsung oleh masyarakat.

Terlebih di tempat yang sama, Kuasa Hukum Pemohon yakni, Febri Diansyah menambahkan Judicial Review ini bermula dari diskusi dalam Pasal 201 Ayat 5 itu. Meskipun pada pasal tersebut mengatur soal pemilihan kepala daerah.

“Menurutnya dalam diskusi itu kami pandang dan ketidak adilan serta ada perlakuan berbeda untuk kepala daerah yang jumlahnya tidak sedikit. Ada 44 wali kota dan 4 gubernur yang terdampak. Itu mereka di lantik 2019 dan harus mengakhiri sebelum lima tahun, “kata Febri.

Baginya, upaya ini bukan hanya sekedar masa jabatan yang meski lima tahun. Namun hal ini lebih kepada penuntasan amanat masyarakat yang memilih para kepala daerah. Dan tentu saja tambah Febri, para kepala daerah lantas bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Ini adalah bagian dari kita menjaga proses demokrasi melalui MK. Kami tim kuasa hukum juga memberikan support ini. Dan Alhamdulilah di terima oleh MK, “ungkap Febri.

Terpisah, meskipun Bima Arya menyebutkan, masa jabatan dirinya di kembalikan sesuai jadwal normal. Putusan ini, Bima berharap bisa langsung di eksekusi oleh pemerintah pusat.

Hal ini akan berdampak pula pada penunjukan Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, nantinya.

“Dirinya mengajak kepada semua kepala daerah yang akan bertugas sampai 2024 nanti, untuk terus berikhtiar melayani warga, memberikan yang terbaik bagi warga, hingga sampai di ujung masa jabatan. Sampai di ujung titik keringat penghabisan. Kita akan berikan yang terbaik sesuai janji kampanye sebelumnya kal itu, “pungkasnya

Laporan : [wm]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *