STRATEGINEWS.Id, Jakarta – Pengangkatan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep yang dalam waktu sekejap berhasil menduduki pucuk pimpinan Partai Solidaritas Indonesia [PSI] membuat publik bertanya-tanya. Pasalnya, Kaesang belum memiliki jam terbang politik dan masih diragukan kemampuannya dalam memimpin partai politik.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ada pesan politik tegas dari Presiden Jokowi di balik pengangkatan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pesan itu ditujukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut Pangi, manuver politik Kaesang itu merupakan pertanda bahwa hubungan Jokowi dan Megawati mulai retak. Dengan mengizinkan Kaesang bergabung dengan PSI, Jokowi berarti telah membangkang kepada partainya, PDIP, dan Megawati yang selama ini telah membesarkannya.
“(Jokowi) sekaligus mengirimkan pesan dan ancaman yang sangat serius bagi PDIP jika gerbong besar pemilih dan relawannya beralih memilih PSI,” ujar Pangi lewat keterangan tertulisnya, Jumat (29/9/2023).
Pangi menduga, Jokowi melakukan manuver tersebut karena mulai khawatir akan masa depan politiknya jika terus bertahan menyandang gelar “petugas partai”.
Jokowi diketahui memang tak punya jabatan apa pun di DPP PDIP dan selama ini selalu disebut sebagai petugas partai meski dia merupakan pemimpin bagi 200 juta lebih penduduk Indonesia.
Kekhawatiran Jokowi terhadap masa depan politiknya, menurut Pangi, sesuatu yang wajar, terutama setelah tak lagi menjabat sebagai presiden pada Oktober 2024 mendatang.
“Sekelas SBY, mantan presiden yang punya saham terbesar Partai Demokrat saja menjadi bulan-bulanan ketika tak lagi menjabat sebagai presiden,” kata Pangi.
Pangi menilai bergabungnya Kaesang dengan PSI dan seketika diangkat menjadi ketua umum (ketum) bisa dibaca sebagai salah satu upaya Jokowi “mempersiapkan kapal sekoci”. Presiden butuh kapal penyelamat untuk mengamankan diri setelah tidak lagi berkuasa pada Oktober 2024, apabila terus tak mendapat kuasa di DPP PDIP.
Terlepas dari analisis soal pesan politik Jokowi itu, Pangi menilai pengangkatan Kaesang sebagai ketum PSI merupakan bentuk dinasti politik. Menurut dia, praktik tersebut bisa menurunkan kualitas demokrasi.
Argumentasi Pangi itu sejalan dengan pandangan publik yang terpotret dalam survei Voxpol Center pada akhir Juli hingga awal Agustus 2023. Sebanyak 69,3 persen responden tidak setuju dengan keberadaan politik dinasti dan 67,9 persen responden yakin praktik tersebut dapat menurunkan kualitas demokrasi.
Meski ditentang publik, toh nyatanya Kaesang tetap menjadi ketum PSI. Menurut Pangi, realitas politik memang kerap mengalahkan logika dan etika demokrasi.
“Kekuasaan begitu nikmat sehingga siapa pun yang telah mencicipinya tidak akan rela meninggalkannya begitu saja,” ucapnya.
Diketahui, Kaesang resmi menjadi ketum PSI pada Senin (25/9/2023). Kaesang menduduki posisi puncak itu hanya berselang dua hari setelah dia resmi menjadi kader PSI. Dia mengaku telah meminta izin kepada bapaknya, Jokowi yang merupakan kader PDIP, untuk menempuh jalan politiknya sendiri.
[Republika/nug]
