STRATEGINEWS.Id, Jakarta – Tambahan kriteria calon wakil presiden [cawapres] yang disampaikan Anies Baswedan, yakni cawapres tidak punya potensi masalah hukum, memicu silang pendapat di Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Menurut Anis, kriteria “0”, yakni berani dan tak bermasalah bagi calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sebab jika terpilih untuk periode 2024-2029, Anies tak ingin adanya permasalahan hukum dari pendampingnya.
Anies menyebut, negara akan berwibawa bila yang tampil di panggung kepemimpinan nasional adalah pribadi-pribadi yang bersih dan kredibel. Serta, tidak koruptif, kompeten, dan punya visi besar tentang negara ini.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai Anies inkonsisten dengan terus menambah kriteria baru untuk cawapres. Menurut Ali, Anies terkesan hanya ingin mencocokkan kriteria cawapres menurut dirinya sendiri.
Ali berujar, yang berhak membuat kriteria adalah parpol pengusung. Jika Anies berhak bikin kriteria, maka dia akan menyesuaikan kriteria dengan sosok pilihannya saja.
Dengan sikap Anies terus menambah kriteria baru, menurut Ali, Anies hanya sedang mencari pembenaran untuk mencari sosok cawapres yang diinginkan. Padahal, kata Ali, kriteria cawapres menjadi kewenangan partai politik pendukung.
“Kalau saya pribadi lebih pada ingin mencari pembenaran mencocokkan orang yang dia mau. Titik. Dan saya merasa aneh aja ya kan,” ujarnya.
“Jadi ketika pertama kali tiga kriteria, tambah dua kriteria, empat bulan lagi berapa kriteria gitu kan. Daripada nanti jadi bahan dengeran orang ya umumkan saja kalau kau sudah memilih orang gitu loh,” kata Ali menambahkan.
Menanggapi tambahan kriteria cawapres yang disampaikan Anies, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku sepakat dengan kriteria bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pemilu 2024 yang tidak memiliki catatan hukum

“Membersihkan rumah Indonesia ini harus dengan sapu yang bersih. Bukan sapu yang bermasalah, atau bisa tersandera kasus,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Jumat (21/7/2023).
Herzaky menambahkan, bahwa Anies membutuhkan cawapres yang rekam jejaknya bebas dari potensi kasus hukum.
“Perubahan dan perbaikan itu memerlukan tulang punggung perubahan yang kuat, kokoh, mandiri, independen, bebas dari masalah,” imbuh dia.
Senada Herzaky, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi positif perihal tambahan kriteria nol bagi sosok bakal calon wakil presiden (wapres) yang ingin mendampingi bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.
“Bagus. KPP (Koalisi Perubahan untuk Persatuan) ingin lebih baik, ingin menegakkan keadilan, ingin Indonesia maju. Karena itu capres dan cawapresnya mesti tidak dibebani masa lalu,” kata Mardani kepada wartawan saat dihubungi, Jumat (21/7/2023).
“Tidak ada peluang dikriminalisasi. Dan itu jadi dasar yang kuat untuk membangun Indonesia, yang bersih dan berani memberantas korupsi,” kata Mardani melanjutkan
[nug/red]












