STRATEGINEWS.Id, Jakarta – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mencium adanya dugaan mafia dalam perizinan impor bawang putih. HIPMI meminta agar pihak berwenang menindaklanjuti informasi tersebut.
Informasi tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI yang menduga ada mafia dalam perizinan impor bawang putih yang diterbitkan Kementerian Perdagangan harus ditindaklanjuti.
Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira menyebut harga bawang putih saat ini terbilang masih tinggi.
Menurut dia, harga normal bawang putih perkilonya biasanya Rp20.000/kilogram, tapi sekarang melambung hingga Rp35.000-Rp37.000/kilogram.
Tingginya harga bawang putih tersebut, kata Anggawira, menunjukkan adanya policy yang kurang tepat.
“Nah, ini mungkin yang harus didalami kenapa harganya sampai tinggi. Padahal, kan kita ketahui bawang putih ini hampir sebagian besar impor,” kata ANggawira melalui keterangan tertulis, Kamis (8/6/2023)
Anggawira berharap Kementerian Perdagangan harus bisa melakukan evaluasi kebijakan yang ada.
Tidak kalah penting, kata dia, kebijakan harus dirumuskan dan dikeluarkan secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan.
“ Katanya ada indikasi, dicek aja di RDP DPR kemarin udah cukup rame ya. Intinya menurut saya, Mendag (Zulkifli Haan) agar bisa menindaklanjuti hal ini dan melakukan komunikasi dengan dunia usaha,” ujar Anggawira.
Di sisi lain, Ketua Ombudsman, Mokh. Najih mengatakan impor produk pertanian harus tetap mengacu pada perlindungan petani dalam negeri, bahwa kebijakan impor, seperti bawang, beras, tidak boleh merugikan petani, nasib atau kesejahteraan petani harus didahulukan.
“ Justru data yang benar dan objektif harus dibuka secara transparan, mengenai mengapa harus impor, bagaimana regulasinya, prosedurnya, pihak-pihak yang diberi izin, berapa jumlah yang diizinkan, apa syaratnya. Jangan sampai spekulan yang tanpa data, izin berlagak dirugikan,” jelasnya.
Mensikapi hal ini, Kasatgas Pangan Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Whisnu Hermawan mengatakan, pihaknya akan mendalami dulu informasi adanya dugaan mafia perizinan impor bawang putih sebagaimana yang disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI saat rapat dengan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan.
“Nanti kami cek ya,” kata Whisnu.
Menanggapi tudingan itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membantah jika ada mafia impor bawang putih di Kementeriannya.
“Saya jamin anak buah saya di sini nggak ada yang main-main begitu,” kata Zulhas itu saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (6/6/2023).
Jika ada yang terindikasi ada mafia bawang putih di jajarannya, Zulkifli mengaku tak segan-segan untuk memprosesnya ke ranah hukum.
“Silahkan dilaporkan langsung ke Kepolisian atau Kejaksaan Agung,” tegas Zulhas.
Asosiasi sebut persaingan impor bawang putih sudah tak sehat
Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo), tempat bernaung para importir bawang putih, memprotes Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang sampai saat ini belum mengeluarkan Surat Perizinan Impor (SPI).
Dari 165 importir yang sudah melengkapi persyaratan administratif sampai akhir Mei baru 35 perusahaan importir yang diberikan SPI.
Padahal sekarang sudah masuk bulan lima tetapi baru sedikit yang dikeluarkan.
Macetnya penerbitan SPI ini juga yang menyebabkan harga bawang putih sekarang ini sudah menyentuh harga Rp. 40.000 per kg.
Keluhan importir ini terungkap dalam acara FGD Pusbarindo di Hotel Borobudur Kamis, 25 Mei 2023 lalu.
Acara tersebut dihadiri nara sumber dari HIPMI, Bappanas, Indef dan KPPU, sedangkan Kemendag tidak ada yang hadir.
Dalam FGD tersebut, Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra dalam penjelasannya, meminta agar Kemendag bisa lebih adil dalam mengatur persaingan importir bawang putih agar pasokan kebutuhan bawang putih di dalam negeri tercukupi.
Guntur juga mengingatkan persoalan ini pernah terjadi di 2013 dimana adanya persekongkolan dalam penetapan dan perpanjangan SPI bawang putih yang dinilai melanggar Pasal 19 huruf c dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, mengakibatkan kerugian masyarakat karena kenaikan harga bawang putih dan perilaku ini berpotensi dapat terulang kembali.
“Instansi terkait perlu berhati-hati dalam menetapkan SPI agar pelaku usaha tepat waktu dalam merealisasikan impor bawang putih sehingga pasar dalam negeri tidak mengalami kekurangan pasokan yang memicu kenaikan harga,” tegas Guntur melalui keterangan tertulisnya, Minggu (28/5/2023)
Oleh karenanya, kata Guntur, diperlukan adanya pengawasan dan pencatatan terhadap realisasi impor oleh importir sampai kepada distribusi di tingkat pengecer untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bawang putih dalam negeri.
Sebelumnya, Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan M. Hadi Nainggolan mensinyalir ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih rawan dimanfaatkan mafia.
Bahkan, Hadi menuding para mafia tersebut memiliki beking atau pihak yang melindungi untuk melancarkan aksi tidak terpuji tersebut.
“ Hanya segelintir perusahaan dan saling memiliki keterkaitan yang menikmati kuota impor bawang putih,” kata Hadi Kepa media.
Sementara itu, dihubungi terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu Surya Vandiantara, menilai isu kartel dan permainan SPI impor bawang putih di Kemendag sangat sensitif karena persoalannya tidak hanya administratif dan neraca komoditas bawang putih saja tetapi publik bisa berspekulasi menilai dikait-kaitkan dengan isu politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
“Karena semua orang sudah tahu kalau Mendag adalah ketua umum salah satu Parpol, sama halnya kasus korupsi teranyar pembangunan BTS yang menterinya sekjen Parpol, dan juga korupsi bansos beras yang juga merupakan kader dan pengurus Parpol,” paparnya.
Maka, lanjut Surya, seharusnya presiden Jokowi segera menegur Mendag terkait macetnya SPI bawang putih, dan mengingatkan menteri-menteri lainnya yang menduduki jabatan strategis agar berhati-hati, jangan sampai bermain api menjelang Pemilu dan Pilpres.
“Apalagi di sektor komoditas yang berkaitan hajat hidup orang banyak seperti pangan dan salah satunya bawang putih,” tutupnya.
Sumber: wartakotalive.com.
[nug/red]
