STRATEGINEWS.Id, Jakarta – Dengan pertimbangan kemanusiaan dan keselamatan sandera, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan bakal memenuhi permintaan tebusan uang yang diminta Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), pimpinan Kelompok Egianus Kogoya.
Adapun tebusan yang diminta, senilai Rp5 miliar untuk membebaskan pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens yang disandera selma berbulan-bulan oleh KKB tersebut.
“Kalau permintaannya itu kita penuhi demi keselamatan. Ya itu tadi kita lebih utamakan kemanusiaan. Kalau (menyangkut) kemanusiaan nggak ada harganya. Tidak bisa dihargai berapa pun, apabila ini menyangkut keselamatan nyawa manusia, baik keselamatan pilot maupun masyarakat yang berada di sekitar,” jelasnya usai menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (4/7/2023).
Yudo menambahkan, selama ini upaya negosiasi untuk membebaskan Philip Mark Mehrtens terus dilakukan. Upaya negosiasi dipercayakan kepada Penjabat (Pj) Bupati Nduga Edison Gwijangge.
Proses negosiasi damai, kata Yudo, diupayakan tak hanya mengutamakan keselamatan sang pilot, namun juga untuk kepentingan masyarakat sekitarnya supaya tidak menjadi korban.
Akan tetapi, Yudo mengakui upaya negosiasi menemui kendala. Dirinya menyebutkan, kendalanya terkait pesawat yang digunakan untuk mengantar ke titik tempat negosiasi.
“Karena memang kesulitan, pesawat takut untuk menuju daerah yang ditentukan atau disepakati. Belum percaya untuk mengangkut atau untuk (mengantar ke titik) negosiasi tadi, jadi kita masih tunggu,” ucap Panglima TNI.
Pada kesempatan menemui Wapres Maruf Amin, Yudo juga melaporkan mengenai situasi terkini terkait keamanan Papua. Ia menyebutkan situasi keamanan di sana sejauh ini terbilang aman.
Meski demikian, ia mengatakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin secara terpisah akan ke Papua dalam waktu dekat. Kunjungan dilakukan keduanya untuk memastikan secara langsung situasi keamanan di sana.
“Secara umum situasi Papua semua kondusif tapi yang selalu saya sampaikan ada beberapa wilayah yang kerawanan masih ada (ancaman keamanan). Khususnya Kabupaten Nduga dan sebagaimana prosedur kunjungan kepala negara atau pejabat ke daerah, kami akan mengantisipasi keamanan dengan pasukan yang ada,” tuturnya.
[asumsi/red]
