JAKARTA, STRATEGINEWS.id – Mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat [19/6/2026] siang.
Dengan mengusung slogan “Tritura Kembali” atau Tiga Tuntutan Rakyat, aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk kritik terhadap kondisi saat ini yang tidak baik-baik saja, kinerja pemerintah dan demokrasi nasional.
Aksi tersebut menjadi pengingat sejarah gerakan mahasiswa yang pernah mengguncang Indonesia. Kali ini, mahasiswa menyoroti persoalan melonjaknya beban hidup masyarakat, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga menguatnya kekhawatiran terhadap kemunduran supremasi sipil.
Menurut Menteri Luar Negeri Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti, Arief, bahwa “Tritura Kembali” memuat tiga tuntutan utama, yakni pemulihan ekonomi dan politik nasional, pemberantasan inkompetensi pejabat publik, serta pengembalian supremasi sipil.
“Kami membawa tiga tuntutan yang kami sebut sebagai Tritura Kembali, yaitu pulihkan ekonomi dan politik nasional, berantas inkompetensi pejabat publik, dan kembalikan supremasi sipil,” tegas Arief.
Dalam tuntutan pemulihan ekonomi dan politik nasional, mahasiswa mendesak pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menekan beban ekonomi rakyat. Mereka meminta harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) diturunkan, ketersediaan BBM bersubsidi diperluas, serta penghentian berbagai bentuk pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut mereka, situasi ekonomi yang semakin berat telah berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan meningkatkan tekanan terhadap kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Pada poin kedua, mahasiswa secara khusus menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi program unggulan pemerintah. Mereka meminta program tersebut dihentikan sementara untuk dievaluasi secara menyeluruh menyusul berbagai polemik yang muncul dalam pelaksanaannya.
“Kami meminta evaluasi total terhadap program MBG dan perbaikan komunikasi pemerintah kepada publik,” kata Arief.
Mahasiswa juga menilai pemerintah perlu memperbaiki pola komunikasi kepada masyarakat agar setiap kebijakan dapat dipahami secara jelas dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Sementara dalam tuntutan ketiga, mahasiswa menegaskan pentingnya mengembalikan supremasi sipil dan menjaga demokrasi dari berbagai bentuk intervensi kekuasaan. Mereka menolak Undang-Undang Polri, mendesak pembebasan tahanan politik, menghentikan tindakan represif aparat, serta menolak proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
[sam/rel]
