Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Pertanyaannya sederhana tetapi menentukan masa depan: apakah Indonesia bisa menjadi negara maju bila mesin fiskalnya berjalan ugal-ugalan, penerimaan negara melemah, utang makin berat, rupiah terguncang, IHSG tertekan, inflasi pangan mengintai, sementara strategi pertumbuhan masih terlalu bergantung pada sumber daya alam?
Masalah yang lebih dalam adalah apakah arah fiskal Indonesia masih berada di jalur produktif, hati-hati, dan berkelanjutan.
Sebab jalan menuju Indonesia maju bukan ditentukan oleh besarnya belanja negara semata, tetapi oleh kualitas belanja, daya tahan penerimaan, stabilitas nilai tukar, kedalaman industri, dan kemampuan negara menciptakan nilai tambah di luar komoditas mentah.
Indonesia hari ini seperti rumah besar yang ingin naik kelas menjadi gedung bertingkat, tetapi fondasinya masih ditambal dari hasil menjual isi gudang. Ketika harga komoditas bagus, rumah terasa kokoh.
Ketika harga global berubah, kurs bergerak, biaya impor naik, dan investor mulai ragu, retakan itu terlihat jelas.
Inilah bahaya mengandalkan SDA sebagai jalan utama pembangunan. SDA bisa menjadi modal awal, tetapi bila dijadikan sandaran permanen, ia berubah menjadi jalan buntu.
Tekanan itu terlihat nyata pada rupiah. Bank Indonesia mencatat kurs JISDOR pada 19 Mei 2026 berada di Rp17.719 per dolar AS, melemah dari Rp17.368 pada 4 Mei 2026.
Para analis global juga melaporkan rupiah sempat jatuh ke rekor rendah Rp17.670 per dolar AS pada 18 Mei 2026 meski BI melakukan intervensi, sementara cadangan devisa disebut telah berkurang sekitar 10 miliar dolar AS sepanjang tahun ini.
Pelemahan rupiah bukan sekadar angka di layar pasar uang.
Ia adalah sinyal bahwa pasar sedang menguji kredibilitas fiskal, koordinasi kebijakan, dan keyakinan terhadap arah ekonomi Indonesia.
Di saat yang sama, IHSG ikut tertekan. Reuters mencatat indeks utama Jakarta turun sekitar 2 persen pada 18 Mei 2026, dipengaruhi penghapusan sejumlah emiten Indonesia dari indeks MSCI serta kekhawatiran investor terhadap transparansi pasar, independensi bank sentral, dan arah belanja pemerintah.
Ini penting karena pasar saham sering menjadi termometer kepercayaan.
Ketika investor melihat fiskal terlalu agresif tetapi tidak cukup produktif, mereka tidak hanya membaca APBN sebagai dokumen anggaran, melainkan sebagai peta risiko.
Inflasi pun belum bisa dianggap selesai. BPS mencatat inflasi tahunan April 2026 sebesar 2,42 persen dengan IHK 111,09.
Angka ini tampak terkendali, tetapi pangan tetap menjadi titik rawan.
Badan Pangan Nasional menyebut inflasi pangan tahunan April 2026 masih 3,37 persen, turun dari 4,24 persen pada Maret, dengan komoditas seperti daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras menjadi penyumbang tekanan.
Ini artinya, risiko volatile food belum hilang. Ia hanya sedang tidur sebentar.
Ketika rupiah melemah, biaya logistik naik, pupuk dan energi tertekan, maka pangan bisa kembali menjadi sumber inflasi yang langsung memukul rumah tangga miskin dan kelas menengah bawah.
Di sisi pertumbuhan, pemerintah bisa menunjuk angka 5,61 persen pada kuartal I 2026 sebagai bukti ekonomi masih kuat.
BPS memang mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026.
Namun angka ini harus dibaca dengan jernih. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi datang dari konsumsi pemerintah yang melonjak 21,81 persen.
Reuters juga mencatat pertumbuhan kuartal I terutama terdorong belanja pemerintah, termasuk tunjangan hari raya aparatur sipil negara dan program makan bergizi gratis, sementara sejumlah analis memperingatkan momentum itu bisa melambat karena tekanan energi dan kebutuhan konsolidasi fiskal.
Di sinilah masalah menutupi angka pertumbuhan ekonomimuncul. Pertumbuhan 5,61 persen bukan buruk.
Akan tetapi bila pertumbuhan terlalu banyak disangga belanja pemerintah, bukan produktivitas industri, ekspor bernilai tambah, inovasi, dan investasi berkualitas, maka angka itu seperti lampu terang yang dinyalakan dari genset pinjaman.
Terlihat terang, tetapi bahan bakarnya mahal. Negara maju tidak dibangun dari pertumbuhan yang dibeli terus menerus oleh APBN. Negara maju dibangun dari produktivitas yang membuat APBN lebih kuat.
Fiskal Indonesia juga mulai menunjukkan beban yang tidak ringan.
Kementerian Keuangan mencatat pada akhir April 2026 APBN defisit Rp164,4 triliun atau 0,64 persen terhadap PDB. Pendapatan negara mencapai Rp918,4 triliun atau 29,1 persen dari target APBN Rp3.153,6 triliun, sementara belanja negara mencapai sekitar Rp1.082,8 triliun.
Pada Januari 2026, pendapatan negara memang tumbuh 9,5 persen menjadi Rp172,7 triliun, tetapi defisit sudah Rp54,6 triliun dan keseimbangan primer defisit Rp4,2 triliun.
Ini menunjukkan sejak awal tahun tekanan belanja berjalan lebih cepat daripada ruang fiskal yang benar-benar sehat.
Beban utang memperberat persoalan. Laporan pasar mengutip posisi utang pemerintah pada akhir Maret 2026 mencapai sekitar Rp9.920 triliun dengan rasio 40,75 persen terhadap PDB.
Angka rasio ini memang masih di bawah batas legal 60 persen, tetapi debat fiskal tidak boleh berhenti pada batas legal.
Pertanyaannya adalah apakah utang itu menghasilkan produktivitas baru, penerimaan baru, dan kapasitas ekspor baru.
Jika utang dipakai untuk menutup belanja yang konsumtif atau program besar yang multiplier-nya tidak jelas, maka utang berubah dari alat pembangunan menjadi borgol fiskal.
Keseimbangan primer menjadi indikator penting karena menunjukkan apakah pendapatan negara cukup untuk membiayai belanja di luar bunga utang.
Bila keseimbangan primer terus negatif, negara pada dasarnya meminjam bukan hanya untuk membangun, tetapi juga untuk menjaga mesin fiskal tetap menyala.
Ini seperti keluarga yang mengambil pinjaman baru bukan untuk membuka usaha, tetapi untuk membayar cicilan dan biaya hidup rutin.
Dalam jangka pendek masih bisa berjalan. Dalam jangka panjang, ruang manuver menyempit.
Ketergantungan pada SDA memperbesar risiko itu. Hilirisasi memang penting, tetapi hilirisasi tidak boleh berhenti menjadi pemindahan bahan mentah ke setengah jadi.
Indonesia tidak bisa puas menjadi pemasok nikel, batu bara, sawit, atau mineral lain bila rantai nilai tertinggi tetap dikuasai negara lain.
Nilai tambah sejati lahir ketika Indonesia menguasai teknologi, desain produk, industri antara, pembiayaan, riset, paten, dan pasar akhir.
Tanpa itu, kita hanya naik satu anak tangga dalam rantai komoditas, bukan naik kelas menjadi ekonomi maju.
Bahaya fiskal ugal-ugalan adalah ia menciptakan ilusi kemampuan. Negara merasa sanggup membiayai banyak program sekaligus, padahal penerimaan belum cukup kuat.
Negara merasa bisa menjaga subsidi, bansos, proyek besar, dan belanja aparatur dalam waktu bersamaan, padahal rupiah sedang tertekan dan biaya utang bisa naik.
Negara merasa pertumbuhan aman karena konsumsi pemerintah tinggi, padahal konsumsi rumah tangga dan investasi produktif tetap membutuhkan keyakinan, stabilitas harga, dan kepastian regulasi.
Oleh Karena itu, Indonesia perlu mengubah arah. Indonesia maju bukan proyek slogan, melainkan proyek disiplin. Ia membutuhkan keberanian menolak populisme fiskal, keberanian menata ulang prioritas belanja, dan keberanian keluar dari perangkap SDA.
Lima Agenda Rebuild Indonesia Maju
Pertama, bangun kembali disiplin fiskal berbasis kualitas belanja.
Setiap program besar harus diuji dengan pertanyaan sederhana: apakah ia menaikkan produktivitas, menurunkan kemiskinan struktural, memperkuat SDM, atau memperbesar penerimaan masa depan?
Bila tidak, program harus dipangkas, ditunda, atau didesain ulang.
Kedua, perkuat basis penerimaan negara tanpa mematikan dunia usaha.
Reformasi pajak harus mengejar sektor yang selama ini bocor, memperbaiki kepatuhan, memperluas basis digital, dan menutup celah rente sumber daya alam.
Negara tidak boleh terus membiayai ambisi besar dengan penerimaan yang rapuh.
Ketiga, jadikan stabilitas rupiah sebagai prioritas ekonomi rakyat. Rupiah lemah bukan hanya urusan eksportir dan importir.
Rupiah lemah masuk ke harga pangan, energi, obat, bahan baku industri, dan cicilan utang. Koordinasi BI, Kemenkeu, OJK, dan pemerintah harus mengirim sinyal yang satu, bukan pesan yang saling meniadakan.
Keempat, ubah hilirisasi SDA menjadi industrialisasi teknologi. Nikel, sawit, batu bara, dan mineral harus menjadi pintu masuk ke manufaktur bernilai tinggi, bukan sekadar proyek ekstraksi yang diberi label hilirisasi.
Negara harus memaksa transfer teknologi, memperkuat riset, membangun pemasok lokal, dan menciptakan pekerjaan produktif.
Kelima, bangun kredibilitas pertumbuhan. Pertumbuhan tidak boleh hanya dibeli lewat belanja pemerintah.
Pertumbuhan harus lahir dari produktivitas, konsumsi rumah tangga yang sehat, investasi yang percaya, ekspor bernilai tambah, dan pangan yang stabil.
Indonesia maju harus berjalan di jalan yang benar, bukan di jalan pintas yang terlihat cepat tetapi berujung buntu.
Kesimpulannya, fiskal ugal-ugalan dan ketergantungan pada SDA adalah kombinasi berbahaya. Ia membuat ekonomi tampak bergerak, tetapi tidak selalu maju. Ia membuat angka pertumbuhan tampak kuat, tetapi fondasinya rapuh. Indonesia tidak kekurangan ambisi.
Yang kurang adalah disiplin, kecermatan, dan keberanian mengakui bahwa negara maju tidak dibangun dengan menambal APBN dari komoditas, utang, dan belanja jangka pendek.
Indonesia maju hanya mungkin bila fiskal kembali waras, rupiah dijaga, pangan diamankan, utang dikendalikan, dan SDA diubah menjadi mesin produktivitas nasional.
END
