Catatan: Dr. Suriyanto Pd, SH.,MH.,M.Kn *)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan aliran kekayaan negara ke luar negeri dan memastikan aset tersebut kembali untuk kepentingan rakyat.
Langkah ini dilakukan melalui penegakan hukum tegas terhadap koruptor dan pemulihan aset negara yang melibatkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan PPATK.
Kebocoran kekayaan Indonesia ke luar negeri sudah berlangsung terlalu lama. Uang yang seharusnya berputar untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan lapangan kerja, justru menghilang ke rekening asing tanpa bisa ditarik kembali. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, ini pengkhianatan terhadap masa depan bangsa.
Presiden Prabowo mengambil sikap tegas. Penegakan hukum terhadap aliran dana yang keluar tanpa kejelasan tujuan menjadi prioritas. Langkah ini bukan pencitraan, melainkan bentuk tanggung jawab konstitusional untuk melindungi kekayaan negara dari perampokan sistematis.
Semua rakyat Indonesia wajib berdiri di belakang langkah ini. Tidak ada alasan untuk ragu, karena yang dipertaruhkan adalah kedaulatan ekonomi bangsa. Ketika uang negara kabur ke luar, yang miskin semakin terjepit, yang kaya semakin lepas dari jerat hukum.
Jalan ini tidak mudah. Kekuatan yang bermain di balik aliran dana ilegal memiliki jaringan, uang, dan pengaruh besar. Mereka akan melawan dengan segala cara, mulai dari propaganda hingga upaya menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Tapi ketegasan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa negara tidak lagi tunduk pada tekanan itu.
Waktu akan membuktikan konsistensi kepemimpinan ini. Kepemimpinan yang hanya pandai bicara sudah terlalu sering kita lihat. Kini rakyat melihat adanya keberanian untuk memotong rantai kejahatan keuangan yang selama ini dianggap mustahil disentuh.
Dukungan publik adalah senjata utama. Tanpa dukungan rakyat, penegakan hukum akan dilemahkan dari dalam. Dengan dukungan penuh, setiap upaya pembangkangan terhadap hukum akan kehilangan ruang gerak.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Yang kurang adalah keberanian untuk menagih kembali apa yang menjadi hak bangsa. Presiden Prabowo menunjukkan keberanian itu. Tugas rakyat sekarang adalah memastikan beliau tidak berjalan sendirian.
Penegakan hukum terhadap aliran dana ke luar negeri bukan soal politik praktis. Ini soal harga diri bangsa. Bangsa yang membiarkan kekayaannya dirampok tanpa perlawanan tidak akan pernah dihormati oleh dunia.
Maka setiap warga negara, dari Sabang sampai Merauke, punya kewajiban moral untuk mendukung langkah ini. Diam berarti membiarkan. Mendukung berarti menyelamatkan generasi yang akan datang.
Presiden sudah memberi arah yang jelas dan tegas. Sekarang giliran rakyat menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi Indonesia tidak bisa dipermainkan lagii.
*) Praktisi Hukum, Ketua Umum DPP Persatuan Wartawan Republik Indonesia
