STRATEGINEWS.Id, Donggala – Pengembangan dan pengelolaan konsep wisata sejarah dengan memperkenalkan destinasi kota tua di Donggala dalam menonjolkan potensi budaya, adat dan sejarah akan terus di lakukan.
Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XVIII (Sulawesi Tengah-Sulawesi Barat) menyatakan siap menjadi bagian dalam pengelolaan kawasan kota tua Donggala. Demikian di katakan Kepala BPK wilayah XVIII Sulutengbar, Andi Syamsu Rijal saat berkunjung ke kota tua Donggala Bersama Direktur Pelindungan, Direktorat Jenderal Kebudayaan dari Kemendikbud Ristek RI, Yudi Wahjudin.
“Saya tertarik konsep Kota Tua Donggala. Jadi teringat ketika kami sekeluarga pernah jalan-jalan ke Malaysia. Itu adalah destinasi yang lama kami impikan, karena belajar dalam sejarah bagaimana peranan Malaka,” kata Andi Syamsu Rijal.
Situasi Kota Tua Donggala dengan warisan peninggalan yang cukup banyak terangnya, bisa dibuat paket-paket wisata yang dikemas khusus. Dan ini perlu di tunjang dengan fasilitas pendukung lainnya, seperti penginapan, rumah makan dan moda transportasi.
Lebih lanjut di katakannya, kalau konsep kota tua diangkat, maka walking tour history mestinya sangat cocok, yaitu dengan jalan kaki, bisa mengakses banyak objek. Terutama dengan peranan Pelabuhan Donggala dalam mendukung jaringan perdagangan sebagai jalur rempah yang belum diungkap banyak.
“Semua itu bisa memperkaya khasanah sejarah kota berkaitan dengan wisata, Donggala sebagai kota pelabuhan yang mendukung perdagangan di Pulau Sulawesi, didukung oleh keberadaan masyarakatnya yang multi etnis, bisa memperkaya khasanah sebagai simbol kota pelabuhan.” Tutur Syamsi Rijal.
Syamsu berharap, Yayasan Donggala Heritage dapat mengawal pelestarian kebudayaan di Donggala. Banyak yang bisa dilakukan, apalagi didukung oleh Tim Ahli Cagar Budaya yang mumpuni, pakar di bidangnya dengan menjalin koordinasi dengan BPK Wilayah XVIII Sultenbar.
“Memang tidak semudah membalikkan tangan, proses pengelolaan kebudayaan, seperti yang disampaikan Pak Direktur Perlindungan yang hadir dalam Bimtek Bidang Kesenian yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala. Bahwa pengelolaan kebudayaan tidak bisa berdiri sendiri, karena ada di semua kementerian dan lembaga,” katanya.
Syamsu menegaskan, jika bangunan bersejarah ingin dipugar, maka harus berkoordinasi dengan PUPR. Menjaga situs di wilayah hutan lindung harus koordinasi dengan Dinas Kehutanan, pelabuhan dengan Kementerian Perhubungan, situs bawah air dengan Kementerian Kelautan, dan khususnya pendidikan tidak bisa dilepaskan. Intinya sinergitas sangat dibutuhkan.
Di contohkannya, suasana masa kejayaan Malaka sebagai pintu utama perdagangan ke Nusantara, masih terasa dekat sekali. Bekas kantor dagang Portugis dan Inggris juga masih terawat dan berdiri kokoh didukung dengan museum yang menggambarkan masa kejayaannya.
“Jadi di sana semua fasilitas tersedia bagi kebutuhan para wisatawan yang berkunjung, ada tempat hiburan yang memanjakan, kombinasi dengan pasar dan produk lokal yang menyediakan kekhasan Malaka, seperti baju, makanan ringan dan masih banyak lagi produk-produk lokal jadi dampak ekonominya cukup besar.” Tukas Syamsu.
DAD
