Strateginews.id-Sulawesi Tengah, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Deportasi Warga Negara Jerman atas Pelanggaran Kegiatan Penelitian Tanpa Izin di
Kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Minggu (22/03/26).
Deportasi Vlad Alexandru Tataru yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu merupakan tindakan administratif
keimigrasian berupa pendeportasian.
Vlat Alexandru terbukti melakukan kegiatan pengumpulan flora endemik tanpa izin resmi di kawasan Taman Nasional Lore Lindu.
Yang bersangkutan diketahui masuk ke wilayah Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VoA), yang berdasarkan ketentuan tidak diperuntukkan bagi kegiatan penelitian.
Dalam proses pemeriksaan, Vlad Alexandru Tataru kedapatan membawa sejumlah sampel tumbuhan hasil
pengumpulan dari lokasi penelitian tanpa mengantongi izin dari instansi berwenang, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Muhammad Akmal, menyampaikan bahwa tindakan deportasi warga negara Jerman ini merupakan bentuk penegakan hukum keimigrasian sekaligus upaya menjaga kedaulatan negara.
Kedaulatan negara dimaksud dalam hal perlindungan sumber daya alam hayati Indonesia.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal mengatakan, akan melakukan penindakan dengan tegas terhadap setiap pelanggaran keimigrasian, termasuk penyalahgunaan izin tinggal,
kegiatan penelitian.
Izin penelitian di Indonesia memiliki prosedur dan yang wajib dipatuh, hal ini
penting untuk melindungi kekayaan alam serta memastikan kegiatan penelitian berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, jelas Akmal.
Berdasarkan hasil pemeriksaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap Vlad Alexandru Tataru dikenakan tindakan deportasi disertai pencantuman dalam
dasar penangkalan, sehingga tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu mengimbau kepada seluruh Warga Negara Asing yang berada di Sulawesi Tengah agar senantiasa mematuhi aturan keimigrasian dan ketentuan perizinan kegiatan,
khususnya yang berkaitan dengan penelitian serta pengambilan sampel sumber daya alam.
Melalui langkah tegas ini, diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan hukum demi menjaga kelestarian dan kedaulatan sumber
daya alam Indonesia. (Damai Tebisi).
