STRATEGINEWS.id, Subulussalam — Menjelang Hari Raya Idulfitri yang semakin dekat, ribuan perangkat desa di Kota Subulussalam menaruh harapan besar kepada Walikota H. Rasyid Bancin agar honor mereka segera dicairkan. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat hingga kini proses pengesahan APBK masih belum rampung.
Para perangkat desa yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat desa berharap ada langkah cepat dari pemerintah kota agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Mereka menilai, meskipun APBK belum disahkan, pemerintah daerah masih memiliki ruang kebijakan untuk mengambil langkah administratif melalui penerbitan Peraturan Walikota (Perwal) terkait pencairan honor perangkat desa.
Menurut sejumlah perangkat desa, kebijakan tersebut dinilai penting sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap aparat desa yang selama ini menjalankan berbagai tugas pelayanan masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan, penyaluran bantuan sosial, hingga mendukung berbagai program pemerintah di tingkat desa.
Selain itu, pencairan honor juga diyakini akan memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat. Uang honor perangkat desa yang diterima setiap bulan akan langsung dibelanjakan di pasar, warung, dan berbagai sektor usaha kecil di Kota Subulussalam.
“Honor perangkat desa itu bukan hanya untuk kebutuhan keluarga kami, tetapi juga akan berputar di ekonomi riil masyarakat. Apalagi menjelang Lebaran seperti sekarang, kebutuhan rumah tangga tentu meningkat,” ungkap salah satu perangkat desa.
Selama ini, honor perangkat desa di Kota Subulussalam diketahui masih berada di kisaran sekitar Rp1,1 juta per bulan. Jumlah tersebut dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan tanggung jawab kerja yang diemban serta ketentuan dalam berbagai regulasi yang mengatur tentang penghasilan tetap perangkat desa.
Bahkan, persoalan kekurangan pembayaran Lima bulan honor pada Tahun Anggaran 2024 juga masih menjadi harapan agar dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah. Para perangkat desa berharap kekurangan tersebut dapat dibayarkan secara penuh.
Tidak hanya itu, mereka juga berharap pemerintah kota dapat sekaligus mencairkan honor Dua bulan pada Tahun Anggaran 2026 guna membantu meringankan beban ekonomi perangkat desa menjelang Hari Raya Idulfitri.
Harapan ini menjadi suara dari ribuan aparat desa yang selama ini bekerja di garis terdepan pemerintahan. Mereka berharap pemerintah kota dapat segera mengambil langkah kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan perangkat desa, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Kini, perhatian tertuju pada langkah pemerintah Kota Subulussalam dalam merespons harapan tersebut. Sebab, bagi para perangkat desa, pencairan honor bukan sekadar soal pendapatan, tetapi juga bentuk penghargaan atas pengabdian mereka dalam melayani masyarakat desa setiap hari.
[dedi]
