Strateginews.id- Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, menerima audiensi tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) yang dipimpin Andi Rahadian, di ruang kerja gubernur, Rabu (6/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pembenahan tata kelola pemerintahan melalui supervisi dan pendampingan langsung dari pemerintah pusat.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya dukungan Kementerian PANRB dalam mendorong perbaikan birokrasi secara menyeluruh di Sulawesi Tengah. Ia menyampaikan bahwa supervisi dan pendampingan tersebut berada di bawah koordinasi Sekda Provinsi.
“Kami berdiskusi dengan tim Kementerian RB dalam rangka supervisi dan pendampingan untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi Tengah. Ini dikomandoi oleh Ibu Sekda, dan tim hadir secara lengkap agar reformasi birokrasi berjalan semakin baik,” ujar Anwar.
Ia berharap pendampingan tersebut dapat memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta mendorong perangkat daerah untuk mencapai standar birokrasi yang lebih profesional. “Mudah-mudahan dengan pendampingan ini, Sulawesi Tengah bisa naik kelas,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian PANRB, Andi Rahadian, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan berkelanjutan hingga ke Tingkat Kabupaten dan Kota.
“Kami berterima kasih atas dukungan Bapak Gubernur dan Ibu Sekda, tugas kami untuk meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja di Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar semakin baik,” ungkapnya.
Andi Rahadian juga menekankan bahwa penguatan reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik akan tetap menjadi fokus utama pendampingan. “Kami dari Kementerian PANRB selalu siap mendampingi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah. ( Damai Tebisi).
