STRATEGINEWS.id, Medan — Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan perumahan di Indonesia.
Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah memanfaatkan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendukung program penyediaan rumah bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
Dalam acara Pencanangan Pembangunan Hunian yang digelar di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (16/3/2026), Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan pesan langsung dari Presiden Prabowo.
“Pak Prabowo sudah katakan beberapa kali bahwa tanah milik BUMN adalah tanah milik rakyat Indonesia sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar. Itu haram. Itu khusus untuk subsidi rakyat, untuk perumahan,” ujar Hashim, menegaskan arahan Presiden Prabowo.
Hashim menjelaskan, tanah-tanah milik BUMN merupakan aset negara yang sesungguhnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan komersial.
Dia menekankan, ada kecenderungan sebagian pihak yang mencoba memanfaatkan nilai komersial lahan negara untuk keuntungan pribadi, yang menurutnya bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat.
“Jika lahan BUMN dijual dengan harga pasar, maka tujuan utama kita—yaitu menyediakan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah—akan semakin sulit tercapai,” tambah Hashim.
Karena itu, tanah-tanah milik BUMN harus diprioritaskan untuk program perumahan rakyat dan dimanfaatkan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang sudah menjadi salah satu program strategis pemerintah.
Hashim optimis, dengan adanya program ini, Indonesia akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8% atau lebih.
Hashim menjelaskan, sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian.Selain menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, pembangunan perumahan akan mendorong pertumbuhan berbagai sektor industri terkait, mulai dari industri bahan bangunan hingga sektor logistik dan tenaga kerja.
“Anak-anak yang belajar makroekonomi pun tahu bahwa begitu banyak sektor yang akan bergerak. Semen, mebel, kabel listrik, besi, kayu, semuanya saling terkait. Program perumahan ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tapi juga menggerakkan perekonomian kita,” ujar Hashim.
Namun, meski memprioritaskan jumlah hunian, Hashim mengingatkan agar pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan ini tidak hanya mengejar target jumlah rumah yang dibangun. Kualitas bangunan juga harus tetap menjadi prioritas utama.
Hashim menegaskan, pembangunan perumahan rakyat harus diimbangi dengan perhatian yang serius terhadap kualitas bangunan.
“Pembangunan perumahan ini harus memastikan mutu hunian tetap terjaga agar masyarakat dapat tinggal di tempat yang layak, aman, dan nyaman,” ujar Hashim.
Pembangunan perumahan rakyat, menurutnya, bukan hanya soal menciptakan hunian baru, tetapi juga tentang memastikan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lingkungan tempat tinggal yang memenuhi standar kualitas hidup yang baik.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Presiden Prabowo dan tim pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan program perumahan yang tidak hanya memperhatikan aspek kuantitas tetapi juga kualitas.
Ke depan, dengan pemanfaatan lahan BUMN untuk pembangunan perumahan, diharapkan Indonesia dapat mengatasi masalah krisis perumahan yang sudah lama menjadi tantangan besar bagi banyak kalangan, terutama mereka yang kurang mampu, seperti dikutip dari bitvonline.com, Rabu (18/3/2026) malam.
(KTS/rel)
